Follow our news chanel

Bebaskan publik protes RUU Ciptaker, Sultan Yogyakarta : yang penting tertib

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Yogyakarta, Jubi – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilahkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk para buruh, yang akan menggelar aksi demonstrasi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pada 6  hingga  8 Oktober 2020. Sultan hanya mengimbau agar aksi unjuk rasa maupun mogok nasional itu dilakukan dengan tertib.

“Kalau itu aspirasi silakan saja, tetapi yang tertib supaya tidak menimbulkan masalah,” kata Sultan, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (5/10/2020) kemarin.

Menurut Sultan, ketertiban itu, kata dia penting guna menghindari kemungkinan buruk di tengah situasi pandemi seperti sekarang.

Tercatat PR mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker dalam Rapat Paripurna yang dipercepat dari jadwal sebelumnya. Tujuh fraksi menyatakan menerima, dan hanya dua yang menolak yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Serikat Pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY pun berencana akan terus menyuarakan penolakan atas RUU itu dengan mendukung aksi mogok nasional serta unjuk rasa pada 8 Oktober.

Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta menyebut pengesahan RUU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru itu merupakan bentuk pemufakatan jahat antara pemerintah dan oligarki.

Loading...
;

“Ini merupakan strategi negara untuk menekan akumulasi massa dalam penolakan RUU Cipta Kerja,” kata Humas ARB Yogyakarta, Lusi, Selasa (6/10/2020).

Baca juga :Omnibus Law menghancurkan masa depan manusia dan Tanah Papua

Buruh Yogya sebut RUU Ciptaker lebih buruk dari zaman kolonial

Hindari publik, Baleg DPR rapat RUU cipta kerja di hotel

 

Lusi menyebut indikator surat edaran tertutup atau tanpa publikasi atas nama Kepala Badan Persidangan Paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2020, yang menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk pengesahan Omnibus Law tersebut memang akan digelar pada 5 Oktober 2020.

Ditambah lagi, sambung dia, terbitnya Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 oleh Kapolri, Jenderal Idham Azis yang pada intinya berisi pengerahan fungsi intelijen, serta pelarangan demonstrasi dan mogok kerja para buruh sebagai bentuk protes terhadap Omnibus Law, pada 6-8 Oktober 2020.

“Itu (pelarangan) merupakan bentuk represifitas dan pelanggaran HAM,” kata Lusi menegaskan. Padahal, UUD 1945 dan undang-undang nomor  9 Tahun 1998 telah mengakomodasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top