HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Belum ada Perda yang menyentuh langsung masyarakat di Papua

Ilustrasi suasana konsultasi publik sejumlah raperdasi/raperdasus oleh Bapemperda DPR Papua di wilayah adat Lapago yang dilaksanakan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pekan lalu - Jubi/Arjuna
Belum ada Perda yang menyentuh langsung masyarakat di Papua 1 i Papua
Ilustrasi suasana konsultasi publik sejumlah raperdasi/raperdasus oleh Bapemperda DPR Papua di wilayah adat Lapago yang dilaksanakan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pekan lalu – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Satu di antara tokoh perempuan di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Helena Matuan mengatakan hingga kini belum ada peraturan daerah atau perda kabupaten/kota dan provinsi yang menyentuh langsung masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Helena Matuan kepada Jubi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu (10/8/2019), terkait konsultasi publik sejumlah raperdasi/raperdasus oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua di lima wilayah adat, yakni Lapago, Meepago, Saireri, Mamta dan Animha.

Belum ada Perda yang menyentuh langsung masyarakat di Papua 2 i Papua

“Selama ini belum ada perda di kabupaten/kota dan perdasi/perdasus di provinsi, yang langsung menyentuh ke masyarakat. Belum pernah ada,” kata Helena Matuan.

Selain menilai belum ada perda di kabupaten/kota dan provinsi yang menyentuh langsung masyarakat, Helena Matuan juga berpendapat sudah perda di kabupaten/kota dan provinsi yang telah disahkan, namun pelaksanaannya tidak efektif.

“Apa gunanya menyusun dan mengesahkan banyak perda di kabupaten/kota dan provinsi jika aturan itu tidak efektif diberlakukan,” ujarnya.

Katanya, meski DPRD kabupaten/kota dan DPR Papua telah berupaya membuat perda (perdasi/perdasus), namun tidak efektif diberlakukan atau tidak diberlakukan sama sekali, tak ada manfaatnya.

Loading...
;

“Perda-perda yang sudah dibuat selama ini, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak melakasanannya. Selain itu DPR (DPRD kabupaten/kota dan provinsi) juga tidak dapat berbuat banyak mendesak eksekutif memberlakukan perda-perda itu,” ucapnya.

Masyarakat Papua lanjutnya, hanya dapat berharap ada regulasi yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan dapat diberlakukan maksimal. Namun untuk merumuskan regulasi itu, harapan masyarakat hanya ada pada DPRD kabupaten/kota, DPR Papua dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi.

“Kalau mau berharap DPR RI mereka itu tidak pernah mendukung dan membantu kita di Papua. Kita tidak bisa mengharapkan mereka, meski ada perwakilan dari Papua di DPR RI,” katanya.

Sementara anggota Bapemperda DPR Papua, Arnold Walilo mengatakan selama ini DPR Papua berupaya berinisiatif membuat sejumlah perdasus yang merupakan amanat UU Otsus dan memberi ruang lebih luas kepada orang asli Papua, dalam berbagai bidang termasuk politik, namun selalu tidak direspons pemerintah pusat.

Ia mencontohkan raperdasus partai politik lokal dan perdasus rekrutmen politik partai politik nasional di Papua yang mesti memprioritaskan orang asli Papua telah disahkan DPR Papua dan eksekutif tiga dua tahun lalu. Namun saat dibawa ke Kementerian Dalam Negeri, hingga kini kementerian terkait belum meregistrasinya.

“Begitu juga dengan draf rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus yang diusulkan Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke pemerintah pusat lima tahun lalu. Hingga kini tidak diakomodir. Padahal draf RUU itu sudah diserahkan ke DPR RI,” kata Arnold Walilo.

Menurutnya, dalam draf RUU itu Pemprov Papua lebih banyak meminta diberi kewenangan mengelola kekayaan alamnya, dan pengakuan lebih luas terhadap hak-hak masyarakat asli Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top