Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Belum ada sanksi untuk pembuang sampah di pantai dan sungai Nabire

Belum ada sanksi untuk pembuang sampah di pantai dan sungai Nabire 1 i Papua
Aksi bersih pantai sebagai bagian dari kampanye peduli sampah di Pantai Pelangi Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Plt. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) wilayah 2 Nabire, Donal Fernandus mengatakan belum ada sanksi yang bisa diterapkan kepada warga yang sering membuang sampah di sungai dan pantai,

Pasalnya, Pemkab Nabire belum memiliki payung hukum. Artinya bahwa Perda persampahan sudah dibahas eksekutif maupun legislatif, namun masih mandek di Biro Hukum Provinsi Papua.

“Sehingga terkait tindakan hukum terhadap pelaku, itu belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum. Dan sampai sekarang ini Pemkab sedang berupaya. Karena belum ada sanksi. Jika Perda telah akomodir, tentu sanksi akan ditegakkan,” katanya usai deklarasi peduli sampah di kawasan konservasi wisata alam Pantai Pelangi di Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Senin (4/3/2019).

Belum ada sanksi untuk pembuang sampah di pantai dan sungai Nabire 2 i Papua

Namun menurut dia, hal itu jangan patahkan semangat. Kesadaran warga untuk menjaga lingkungannya harus terus dilakukan lewat pelbagai aksi, penyuluhan. Dan ke depan seperti hasil pertemuan lintas kementerian, maka akan ada bak – bak sampah di tempat – tempat umum.

“Kita perlu banyak sosialisasi. Jangan hanya karena Perda mandek lantas tidak buat sesuatu. Dan ke depan akan dibangun fasilitas publik. Seperti tempat sampah, home stay termasuk Taman Wisata Alam (TWA) dan itu sudah dibahas draftnya dan tinggal dilanjutkan ke Jayapura,” katanya.

Menurutnya, sampah di laut harus jadi perhatian bersama semua pihak.

“Karena sampah di laut telah menghancurkan ekosistem dan biota laut. Salah satu contoh adalah kasus Wakatobi. Ada Hiu Paus mati karena menelan sampah sembilan kilogram,” ujarnya.

Loading...
;

Menurutnya, penanganan sampah butuh biaya besar. Sejumlah kementerian kini telah berkolaborasi untuk menanganinya. Sebut saja, Kementerian KLHK, Kelautan dan Perikanan serta Kementeri Keuangan. Ini untuk mendukung sepenuhnya penanganan dan pengolahan sampah di seluruh wilayah Indonesia, Targetnya, pada 2025 Indonesia bebas sampah plastik.

Staf ahli bidang pembangunan Pemkab Nabire, Viktor Sawo membenarkan bahwa Perda sampah di Nabire belum bisa diimplementasikan sebab masih dalam proses di bagian hukum. Namun menurutnya, jika hasilnya sudah ada maka akan mengarah kepada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dilakukan dimulai dari lingkungan RT/RW, kelurahan/kampung.

“Dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kan sudah ada. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang perlu ditetapkan. Maka kembali lagi bahwa harus dimulai dari RT/RW,” katanya.

Untuk itu, masyarakat perlu bersabar karena semua masih dalam proses. Tentu jika sudah selesai, pasti akan diterapkan.

“Kalau Perda sudah ada hasil tentu saya yakin akan lebih baik. Tapi perlu juga masyarakat sadar, jangan asal membuang sampah,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top