Belum ada SK pemberhentian14 kursi DPRP, ini solusi yang ditawarkan

Belum ada SK pemberhentian14 kursi DPRP, ini solusi yang ditawarkan 1 i Papua
John NR Gobai serahkan draf Raperda kepada Sekda Papua didampingi Yonas Nussy – Dok.Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kebijakan 14 kursi anggota DPR Papua merupakan sebuah Desentralisasi Asimetris di Papua dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2001. 14 kursi diangkat dengan SK yang telah ada cukup lama dinanti, kemudian diambil sumpah janji pada 13 Desember 2017 lalu. Hari itulah resmi disebut anggota DPRP.

Demikian dikemukakan John NR Gobai, salah satu dari 14 anggota DPR yang mendapat jalur khusus perwakilan wilayah adat itu. Menurutnya acara pengucapan sumpah janji sesungguhnya bukan acara seremonial biasa, namun telah resmi dan merupakan acara kenegaraan. Di mana-mana ketika pengangkatan pada jabatan baru pasti dibacakan SK pemberhentian, namun berbeda dengan nasib anggota 14 kursi jalur pengangkatan 2014-2019 ini.

Katanya, surat Dirjen Otonomi Daerah yang menjelaskan akhir masa jabatan, maka 14 anggota DPRP dianggap berakhir. Namun jika ditengok kembali prosesnya, tidak sesuai dengan pengangkatan yang dilakukan melalui sidang paripurna resmi dan terhormat serta SK dengan lampiran nama-nama harus dibacakan.

“Fakta hari ini menunjukkan Depdagri tidak cermat memahami kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat yang mempunyai dua jenis keanggotaan. Yang artinya terdapat dua pintu untuk masuk ke DPRP dan DPRPB, sehingga untuk keluar juga mesti melewati pintu masing-masing sebagai konsekuensi Otonomi Khusus. Namun periodenya tetap mengikuti peraturan yang ada, bukan dua kelompok ini keluar melalui pintu yang sama seakan-akan mengabaikan kekhususan Papua dan Papua Barat,” ungkap John NR Gobai kepada Jubi, Minggu, (24/11/2019).

Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001, pasal 6, ayat 2, dan 4 yang telah diperkuat dengan putusan MK pada tahun 2010, putusan MKRI No 116/PUU-VII/ 2009, nama DPRD Provinsi Papua disebut DPRP dan anggota DPRP terdiri dari mereka yang dipilih lewat Pemilu dan yang diangkat sesuai wilayah adat.

Gobai menjelaskan, masa jabatan, dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, terkait dengan masa jabatan diatur dalam Pasal 318 ayat (4) masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun, dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Loading...
;

Sedangkan menurut Pasal 49, Perdasus Papua Nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 dimuat masa jabatan anggota DPRP yang diangkat adalah lima tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.

“Yang menjadi pertanyaan adalah anggota DPRP yang baru yang dimaksud apa? Apakah pengangkatan atau pemilihan umum? Menurut pemahaman bodoh kami ini tidak jelas dan multitafsir,” katanya bertanya.

Rekan lainnya, Yonas Nussy mengatakan, dalam pemahaman pihaknya yang diangkat mestinya diberikan kesempatan dan payung hukum untuk melanjutkan tugas sampai dengan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang baru untuk periode 2019-2024 mengambil sumpah dalam sidang paripurna.

“Dalam situasi kita yang membingungkan karena adanya multitafsir agar menjadi pasti,maka menurut kami sesuai 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Mendagri dapat melakukan tindakan Diskresi, dengan mengukuhkan 14 Anggota DPRP dan 11 anggota DPRPB melalui pengangkatan sampai adanya anggota DPRP dan anggota DPRPB Pengangkatan yang baru,”kata Nussy.

Ia mengatakan, Pasal 1 UU No 30 Tahun 2014 Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam komunikasi pihaknya dengan salah satu anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan, mengatakan mereka masih aktif dan menerima hak-hak mereka sebagai anggota DPRPB dan proses seleksi sedang berjalan walaupun anggota DPRPB dari Parpol telah dilantik.

“Jadi teman-teman kami di Papua Barat, masa jabatan mereka akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2020, tepat lima tahun. Proses seleksi dan pengangkatan telah rampung dan telah ada anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan yang baru untuk periode 2019-2024,” ungkapnya.

“Untuk itu anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan mestinya dikukuhkan kembali sampai dengan anggota yang diangkat untuk periode 2019-2024, diambil sumpah dalam sidang Paripurna yang terhormat,” Tutupnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top