Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

BEM 9 Fakultas tolak  keterlibatan Uncen dalam evaluasi Otsus Papua

Tolak Revisi Otsus Papua
Para mahasiswa dari sembilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Cenderawasih (Uncen) berunjukrasa menolak keterlibatan Uncen dalam proses evaluasi Otonomi Khusus Papua. - Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih dari sembilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berunjuk rasa di Kota Jayapura, Senin (3/8/2020). Mereka berunjukrasa menolak keterlibatan Universitas Cenderawasih dalam proses revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua.

“Kami mahasiswa menolak permintaan Pemerintah Provinsi Papua kepada akademisi Universitas Cendrawasih untuk merevisi beberapa pasal dalam UU Otsus [Papua],” kata Koordinator Lapangan Ayus Heluka saat berorasi di Gapura Kampus Uncen, Waena, Senin.

Pada 13 Oktober 2019 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe menugaskan akademisi Uncen Jayapura membuat kajian bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan mengevaluasi hasil penerapan Otsus Papua. Penugasan itu disampaikan Enembe saat bertemu Rektor Uncen Dr Ir Apolo Safanpo di Jayapura.Saat itu Enembe tiga agenda besar Pemerintah Provinsi Papua, yaitu rencana pemekaran provinsi, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta evaluasi UU Otsus Papua.

BEM 9 Fakultas tolak  keterlibatan Uncen dalam evaluasi Otsus Papua 1 i Papua

Pada 28 Juli 2020, Kantor Berita Antara melansir pernyataan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kembali menegaskan pihaknya melibatkan Uncen untuk melakukan kajian terhadap tiga persoalan Otsus Papua. Pelibatan Uncen dalam evaluasi Otsus Papua itulah yang ditolak para pengunjuk rasa.

Dalam unjuk rasa Senin, para mahasiswa dari sembilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memberikan kartu merah kepada Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Pemerintah Provinsi Papua. Pemberian kartu merah itu menjadi simbol agar Rektorat Uncen dan Pemerintah Provinsi Papua menghentikan keterlibatan mereka dalam evaluasi Otsus Papua.

Menurut pengunjuk rasa, kartu merah diberikan kepada pimpinan Uncen, karena Uncen adalah penggagas UU Otsus Papua pada 2001. Para pengunjuk rasa mengatakan Uncen tidak boleh mengulangi kesalahan serupa dengan melibatkan diri pada proses evaluasi Otsus Papua. Para pengunjuk rasa juga menyatakan memberikan kartu kuning kepada pimpinan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen.

Baca juga: Gubernur tugaskan Uncen kaji penyelesaian HAM masa lalu

Loading...
;

Heluka menyatakan mahasiswa akan membuat unjuk rasa yang lebih besar jika Uncen tetap terlibat dalam proses revisi UU Otsus Papua. “Kami mahasiswa akan kembali gelar aksi besar-besaran bersama rakyat Papua. Yang berhak penuh menentukan [Otsus Papua] berlanjut dan tidak adalah rakyat Papua. Berikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan,” ujarnya.

Heluka menyatakan Pasal 77 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ( UU Otsus) Papua mengatur evaluasi Otsus Papua dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua. Heluka menegaskan Uncen tidak boleh ambil bagian dalam mengkaji atau merevisi UU itu.

“Kami sepakat untuk kembalikan kepada rakyat Papua, mereka mau apa. Sebab selama ini mereka yang merasakan Otsus itu sendiri,” katanya.

Ia juga menyatakan pemerintah pusat harus segera mempertanggungjawabkan seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. “Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, segera bertanggung jawab semua pelanggaran HAM yang terjadi diatas Tanah Papua. Segera gelar referendum di Papua Barat sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua,” katanya.

Sementara itu, Kiri Keroman mengatakan Uncen jangan menjadi kambing hitam Jakarta dalam proses evaluasi Otsus Papua. “Kami minta Uncen hentikan evaluasi Otsus. Jangan karena [itu evaluasi] Otsus, lalu Uncen merespon cepat. Sementara, [saat] orang [Papua] mati, Uncen tidak pernah melakukan kajian kritis, dan seolah bisu,” kata Keroman.

Rektor Uncen Dr Ir Apolo Safanpo sempat marah ketika para mahasiswa yang berorasi memberikan kartu merah. “Ko punya nama siapa? Bapa drop out ko besok,” kata Safanpo dengan wajah marah karena diberi kartu merah.

“Saya juga kasih ko kartu merah,” kata Safanpo, sambil mengambil kartu merah para pengunjuk rasa, dan kemudian ia berikan kepada orator demonstrasi itu. Setelah terjadi adu mulut antara Rektor dan para mahasiswa, Rektor akhirnya memilih meninggalkan para pengunjuk rasa, dan kembali ke kantornya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Rektor Uncen menyatakan masalah evaluasi Otsus Papua atau revisi UU Otsus Papua sebaiknya ditanyakan kepada Gubernur Papua atau Pemerintah Provinsi Papua. Rektor menyatakan Universitas Cenderawasih belum pernah menerima informasi resmi terkait rencana Otsus Papua Jilid II, dan belum pernah menerima informasi resmi yang menyatakan Otsus Papua akan berakhir.

“Apakah memang benar bahwa Otsus akan berakhir? Kami belum dengar secara langsung dari bapak Gubernur atau Pemerintah Provinsi Papua bahwa Otsus akan berakhir. Mungkin bisa tanyakan langsung ke Gubernur supaya kita semua bisa dapat informasi yang benar. Selama ini kita semua hanya membaca di media sosial saja,” tulis Rektor.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Catatan redaksi: Berita ini mengalami penambahan informasi berupa penjelasan Rektor Uncen terkait masalah Otsus Papua akan berakhir dan proses evaluasi Otsus Papua.

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top