BEM Universitas Cenderawasih tolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih usai menggelar jumpa pers di Jayapura, Papua, Sabtu (6/4/2019). - Jubi/Hengky Yeimo
BEM Universitas Cenderawasih tolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah 1 i Papua
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih usai menggelar jumpa pers di Jayapura, Papua, Sabtu (6/4/2019). – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih  menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah. Penolakan wacana pemekaran itu dinyatakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fery Kombo di Jayapura, Sabtu (6/4/2019).

Kombo menyatakan dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin (1/4/2019) lalu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengusulkan pemekaran provinsi di Papua, dengan membentuk Provinsi Papua Tengah. Usulan itu disampaikan Omaleng di sela rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua dan Papua Barat.

Kombo menyatakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) menolak usulan Omaleng, karena sejumlah pemekaran yang telah dilakukan di Papua terbukti gagal menyejahterakan orang asli Papua. “Pemekaran tidak memberikan Kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi orang asli Papua,” kata Fery kepada jubi, Sabtu (6/4/2019).

Kombo mengatakan, pasca sejumlah pemekaran di Tanah Papua, tidak terjadi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua. “Faktanya yang terjadi hari ini di Papua dalam bidang ekonomi, politik dan pemerintahan, pendidikan, sosial, maupun budaya, (orang asli Papua tetap tersisih). Bidang apapun di Papua masih di kuasai orang dari luar Papua,” katanya.

Menurut Kombo, masalah pokok orang asli Papua adalah kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan terancam punahnya populasi orang asli Papua. Masalah pokok itu dinilainya tidak akan dapat diselesaikan dengan pemekaran provinsi. Kombo justru khawatir pemekaran akan memperbesar peluang orang dari luar Papua untuk masuk dan menguasai orang asli Papua. “Orang asli Papua akan jalan tanpa harapan hidup yang jelas, dan Akan hidup miskin hingga punah di atas tanahnya sendiri,” katanya.

Daripada memekarkan provinsi, Kombo meminta pemerintah untuk memberdayakan dan memperlakukan orang asli Papua dengan adil. “(Seharusnya pemerintah berupaya) memberdayakan, (serta) memberikan manfaat dan keadilan bagi orang asli Papua dari kota hingga desa melalui kebijakan dan kewenangan pemerintah. (Upaya itu harus dilakukan) sampai benar-benar dirasakan masyarakat kecil di papua,” kata Kombo.

Loading...
;

Kombo juga menegaskan terlalu banyaknya orang asli Papua yang mati karena buruknya kualitas rumah sakit, menjadi korban kecelakaan, korban perang suku, dan lain sebagainya. “(Jika diandaikan masalah itu diatasi dengan pemekaran), bagaimana (pemekaran akan) mengurangi angka  kematian orang asli Papua? (Mengurangi angka kematian orang Papua itu yang harus dipikiran dan dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kami dengan tegas menolak rencana Provinsi Papua Tengah yang diminta Bupati Mimika. Kami juga menolak permintaan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota di Papua,” katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Aleksander Gobay mengatakan pihaknya akan menggelar aksi penolakan wacana pemekaran Papua Tengah. “Kami akan aksi besar-besaran di seluruh Papua, karena pemekaran di Papua sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah orang asli Papua,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top