Follow our news chanel

Previous
Next

Benarkah OAP minta pemekaran Papua Selatan ?

Benarkah OAP minta pemekaran Papua Selatan ? 1 i Papua
 Pelabuhan Perikanan laut Merauke-Jubi/dam

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura Jubi-Upaya pemekaran Papua Selatan sebenarnya lagu lama yang kembali didendangkan. Mantan Bupati Kabupaten Merauke John Gluba Gebze pertama kali menggulirkan isu pemekaran Provinsi Papua Selatan sejak 2002 silam.

Gaung pemekaran kembali terdengar ketika protes warga Papua terhadap hujatan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Protes dan demo damai membangkitkan solidaritas warga untuk melawan rasisme. Sayangnya ujung demo damai berakhir rusuh dan pemekaran dianggap sebagai solusi pemecahan masalah Papua.

Tak heran kalau para bupati di Selatan Papua menjemput bola pemekaran. Lima bupati yang tergabung di dalam Asosiasi Bupati di Selatan Papua memberikan pernyataan sikap mengenai pembentukan otonomi provinsi Papua Selatan, di hadapan para pejabat, tokoh adat, masyarakat dari lima wilayah kabupaten serta insan pers di Auditorium Gedung kantor Bupati Merauke, di Jl Brawijaya, Rabu (27/11/2019)

Namun menurut tokoh masyarakat dan pengusaha lokal asal Marind Anim di Kota Merauke Harry Ndiken kepada Jubi di kediamannya, Selasa (17/12/2019) mengatakan orang asli Papua (OAP) mana yang mau pemekaran Papua Selatan. “Apakah para bupati yang menggaungkan itu telah bertanya kepada rakyat, ya kamu setuju kita memekarkan Papua Selatan. Tidak ada! Mereka membuat pernyataan sendiri dan tidak pernah turun ke masyarakat akar rumput dan bicara dengan rakyat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan,”katanya.

Ndiken lalu mengingatkan soal pemekaran kabupaten-kabupaten di Papua Selatan mulai dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

“Apakah adanya kabupaten pemekaran itu sudah menguntungkan orang asli Papua? Kita harus bicara soal kondisi dan kesejahteraan OAP karena tanah ini mereka yang punya. Tetapi pemekaran tiga kabupaten ini saja, mereka jadi penonton. Lalu mau bikin pemekaran Papua Selatan untuk siapa ? ,“tanya dia miris.

Loading...
;

Dia mencontohkan di Kabupaten induk Merauke, data kepegawaian dari 5000 Aparat Sipil Negara (ASN) yang tercatat OAP hanya sekitar 800 orang.

“Sebanyak 800 ASN itu ada beragam suku di Papua terdiri dari orang Jayapura, Biak Serui, Asmat, Mappi bahkan orang asli Marind. Sangat sedih terus mau bikin pemekaran sumber daya manusia (SDM) nya dari mana? Apakah kita harus impor datangkan ASN dari luar Papua Selatan,”katanya.

Jangan lupa lanjut dia, selain orang asli Papua ada pula anak anak dari Nusa Tenggara Timur, ada anak anak Maluku kemudian ada anak anak Jamer(Jawa Merauke) yang kelahiran Merauke yang sumber dayanya juga tidak siap.

“Dorang ini perilaku kehidupannya sudah sama dengan orang asli Papua,”katanya seraya menambahkan rata rata pendidikan mereka ini hanya SMA.

“Bayangkan saja kita tidak cukup punya gubernur Papua Selatan itu katakanlah si A orang asli Papua cukup itu. Sedangkan perangkat di bawah berasal dari mana? Gubernur bisa saja digoreng oleh siapa saja demi meraih jabatan itu Orang orang ini matanya sudah tertutup sehingga yang kelihatan hanya bupati dan gubernur saja,”katanya.

Padahal lanjut dia perangkat kerja di bawah gubernur dan bupati harus diisi dengan pejabat eselon tinggi sampai tingkat rendah oleh sumber daya manusia yang ada di sini.

“Sayangnya pemerintah daerah belum siapkan SDM orang asli Papua. Orang bicara pemekaran dan rentang kendali tetapi pejabat pejabat dari Merauke langsung berangkat ke Jakarta. Padahal kalau bicara rentang kendali mestinya harus ke Jayapura dan bukan langsung ke Jakarta,”katanya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti (Buti) Xaverius Bavo Gebze mengatakan harus menyelesaikan masalah masalah tanah di Kabupaten Merauke. Sebab jangan sampai pemekaran Papua Selatan justru mengambil lahan lahan masyarakat semakin luas.

“Harus amankan buminya dulu sebelum pemekaran, sebab Kota Merauke untuk saat sekarang ini kelihatan damai dan aman.Soalnya di sini pembangunan dilakukan di atas bumi yang bermasalah. Karena banyak orang bilang tanah ini orang Marind punya kenyataannya sudah tidak seperti itu lagi,”katanya seraya menambahkan kalau tanah tanah itu sudah dikuasai oleh orang lain.

Apalagi lanjut dia orang Marind meski sudah mengetahui itu tanah adatnya tetapi ketika mau mengurus sudah bermasalah justru mereka akan mundur.”Ah sudah biar kau ambil tanah itu sudah,”katanya menirukan suara warganya saat berargumen dalam urusan tanah adat.

Pendapat senada juga dikatakan Pius Cornelis Manu Pr Pastor Paroki St Mikhael Kudamati, Merauke menambahkan pemekaran guna memperpendek rentang kendali dan pelayanan terhadap masyarakat itu alasan kumal yang kembali didendangkan para pejabat. “Mau bicara rentang kendali pejabatnya saja lebih lama di Jakarta ketimbang singgah di Jayapura. Dari Merauke langsung ke Jakarta tanpa lewat provinsi,”katanya.

Pastor Manu menambahkan ketika Bupati Pegunungan Bintang ikut bergabung ada yang bilang Papua Selatan itu wilayah budaya Animha. “ Pegunungan Bintang itu orang Papua sementara tanah tanah adat Animha sendiri sudah bukan milik orang asli Papua sudah beralih. Lalu kenapa sesama orang Papua harus protes,”katanya seraya menambahkan pemekaran Papua Selatan butuh proses bukan sekadar membagi bagi wilayah adat Animha.

Mantan kepala bidang penelitian Bappeda Provinsi Papua Max Boekorsjom membenarkan, dalam menjalankan rentang kendali pemerintahan setiap pejabat dari kabupaten termasuk bupati harus melaporkan tujuan ke Jakarta bertemu Mendagri atau Dirjen harus sepengetahuan Gubernur atau Sekda.”Harus laporkan apa yang akan dibicarakan agar Gubernur atau Sekda bisa ikut memberikan masukan,”katanya kepada Jubi, Kamis (26/12/2019) di Jayapura.

Boekorsjom juga menuturkan pengalaman saat bersama pejabat kepala bidang dari beberapa kabupaten membahas dana Otsus Papua untuk pengembangan ekonomi orang asli Papua. “Saat kita mulai rapat dan membahas semua kepala bidang bukan orang asli Papua semua non Papua. Saya sendiri heran bagaimana kita membahas ekonomi orang asli Papua sementara tidak ada pejabat kepala bidang orang asli Papua,”katanya heran.

Namun mantan Kabid Perekonomian Bappeda Provinsi Papua itu hanya mengingatkan agar mereka harus konsisten bekerja untuk memihak kepada orang asli Papua. “Memang mereka menyadari hal itu tetapi tidak semua orang asli Papua yang menempati posisi eselon setingkat kepala bidang di Bappeda kabupaten,”kata Boekorsjom.

17 tahun menanti Papua Selatan

Bupati Kabupaten Merauke Frederikus Gebze saat ditemui Jubi dan Tirto.id usai melantik para pejabat di salah satu Hotel berbintang di Merauke, Rabu (18/12/2019) menambahkan sudah 17 tahun warga Merauke dan Papua Selatan menantikan pembentukan Provinsi Papua Selatan.

“Pemekaran itu dilihat dari luas wilayah Papua tiga kali setengah pulau Jawa sehingga salah satu untuk mengatasinya pemekaran merupakan salah satunya,”kata Gebze yang juga putra mantan Bupati Merauke, Tobias Mbearme Gebze.

Walau pun begitu, menurutnya pemekaran itu bukan segala-galanya. Tetapi salah satunya buktinya Papua Barat setelah dimekarkan juga banyak juga yang bentrok.”Memang tidak seirama dengan Undang-undang yang seirama dengan negeri ini . Karena orang Papua ini harus bertumbuh dan berkembang menjadi orang Indonesia, maka dia harus diberikan ruang. Jadi pemekaran itu salah satu solusi, kita di Selatan Papua ini kebetulan sudah 17 tahun menanti. Ketika dari diminta silahkan, pro dan kontra itu boleh,”katanya.

 

Benarkah OAP minta pemekaran Papua Selatan ? 2 i Papua
Bupati Merauke Frederikus Gebze saat diwawancarai Jubi dan Tirto.id di Merauke, Rabu (18/12/2019)-Jubi/dam

Lebih lanjut kata bupati Merauke, pro dan kontra harus dihadapi tetapi untuk melihat Papua ini seimbang dan adil harus mengeluarkan pembangunan berbasis lima wilayah adat Papua yaitu Animha, Saireri Lapago, Mepago dan Mamta. “Kalau kelima wilayah ini bisa dibangun karena terdapat 29 kabupaten dan kota sedangkan di Sulawesi saja hampir enam provinsi.

Apalagi di Jawa soal banyaknya penduduk itukan luas wilayah. Jadi tidak bisa dua gubernur menangani tanah Papua ini,”katanya seraya menambahkan pemekaran di Papua wajib minimal lima provinsi.

Dia menambahkan Presiden Jokowi mengharapkan usulan pemekaran ini berasal dari bawah bukan dari bupati atau mantan pejabat yang mencari-cari agar itu buat dirinya.

”Saya pikir, kita serahkan kepada masyarakat. Uji publik secara akademis,”katanya. Sedangkan soal pendapatan asli daerah (PAD), menurutnya untuk wilayah Selatan sudah dibicarakan dengan Dirjen Otonomi Daerah mencapai sekitar dua triliun rupiah. “ Bahkan sampai enam triliun rupiah kami sanggup untuk membiayai wilayah Papua Selatan semua cukup karena ada gas , punya tambang, ada pertanian, perkebunan dan perikanan. Jadi menurut hemat saya PAD Papua Selatan cukup sebenarnya,”katanya.

Dia menambahkan ada yang menganggap bahwa Provinsi Papua Selatan hanya untuk orang Jawa saja pendapat itu salah.”Itu (Provinsi Papua Selatan) justru ada agar hak kita bisa kita pegang dan semua itu akan diatur lewat regulasi, adat, budaya,perempuan. Kalau kita sudah atur saudara saudara lain dari Indonesia juga bisa menyadarinya. Karena kita sudah masuk dunia kompetisi sehingga harus siapkan diri baik baik, agar jangan salahkan orang lain,”katanya.

Dukungan pemekaran Papua Selatan juga datang dari para buruh pelabuhan Kelapa Lima, Merauke merasa dengan adanya pemekaran justru akan meningkatkan bongkar muat barang.

“ Saya jelas mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan agar volume barang dan ada lapangan kerja bagi warga di sini,”kata Albertus Topimu, Kepala Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang membawahi sebanyak 35 TKBM.

Bahkan Mama Margaretta Naip pedagang kios di tapal batas Sota Kabupaten Merauke juga menyarankan sebaiknya ada pemekaran. “Saya rasa pemekaran berjalan lancar agar ada lapangan kerja bagi anak anak di sini,”katanya.(*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top