HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Berbagai bantuan disiapkan bagi warga yang paling terdampak Pembatasan Sosial

Foto ilustrasi. - pixabay.com
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Yogyakarta, Jubi โ€“ Pemerintah resmi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat serta menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Selasa (31/3/2020). Sejumlah bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah disiapkan, termasuk keringanan tagihan listrik, penangguhan tagihan kredit, serta penambahan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Presiden Joko Widodo menyatakan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat serta menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jokowi menyatakan langkah itu diimbangi dengan berbagai bantuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat lapisan bawah.

“[Sudah ada] penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Program Keluarga Harapan, jumlah keluarga penerima manfaat akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Sedangkan besaran manfaat akan dinaikan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini [menjadi] Rp3 juta per tahun. Komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan itu efektif mulai April 2020,” kata Jokowi.

Selain itu, demikian menurut Jokowi, pemerintah juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilainya naik 30 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama sembilan bulan,” ujar Jokowi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar itu juga akan berdampak terhadap penghasilan para pekerja sektor informal. Oleh karena itu, pemerintah juga akan menambah anggaran bantuan Kartu Pra Kerja. “Kartu Pra Kerja, anggaran dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama itu adalah pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta, berlaku selama empat bulan ke depan,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengumumkan kebijakan keringanan tagihan listrik. Para pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan dibebaskan dari tagihan listrik pada April, Mei, dan Juni 2020. Sementara pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan mendapatkan potongan tagihan hingga 50 persen, sehingga cukup membayar separuh tagihan untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020.

Loading...
;

Pemerintah juga telah mencadangkan dana Rp25 triliun, untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok masyarakat. “Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kebijakan untuk menangguhkan tagihan kredit bagi pekerja informal akan berlaku mulai April 2020. Ia menyatakan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan menyatakan OJK telah merampungkan aturan yang akan menjadi dasar hukum penangguhan tagihan kredit para pekerja sektor informal.

“Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, supir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut, dan mulai berlaku April. Prosedur pengajuannya telah ditetapkan, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media digital seperti [layanan pesan] Whatsapp,” ujar Jokowi. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa