HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Bisakah Pasifik gugat negara-negara ke ICJ akibat perubahan iklim?

The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the UN, holds public hearings from 7 to 9 May 2019 in the case concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates) at the Peace Palace in The Hague, the seat of the Court. The hearings focus solely on the Request for the indication of provisional measures filed by the United Arab Emirates. Session held under the presidency of Judge Abdulqawi Ahmed Yusuf, President of the Court. The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States (its Judgments are final and binding) and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized UN organs and agencies.
Bisakah Pasifik gugat negara-negara ke ICJ akibat perubahan iklim? 1 i Papua
Mahkamah Internasional di The Hague pada Mei ini, saat mendengarkan perkara yang melibatkan Qatar dan Uni Emirat Arab. – Frank van Beek/United Nations

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Tim Stephens

Selang beberapa tahun terakhir telah ada peningkatan drastis dalam litigasi kasus terkait perubahan iklim di pengadilan nasional di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Selain itu, ada juga minat yang besar dalam litigasi perubahan iklim di forum internasional, termasuk Mahkamah Internasional atau ICJ.

Bisakah Pasifik gugat negara-negara ke ICJ akibat perubahan iklim? 2 i Papua

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, adalah pemimpin dan pendukung regional terkemuka dalam beralih ke pengadilan internasional untuk mengatasi krisis perubahan iklim. Langkah seperti itu memicu pertanyaan penting: argumen hukum seperti apa yang dapat diajukan oleh Vanuatu atau pemerintah nasional lainnya yang berencana untuk menggugat, di mana mereka akan mengajukan perkara ini, dan bagaimana peluang mereka untuk menang?

Sebagian besar fokus dari diskusi ini adalah kemungkinan melanjutkan proses ini di ICJ, sidang peradilan utama PBB. ICJ telah turun tangan dalam penyelesaian sejumlah perselisihan lingkungan hidup, termasuk kasus penangkapan paus di Antartika, di mana Australia berhasil menantang keabsahan program perburuan paus Jepang di Samudra Selatan. Kasus lingkungan hidup lainnya di ICJ belum berhasil, contohnya kasus uji coba senjata nuklir pada 1970-an yang diajukan Australia dan Selandia Baru terhadap Prancis.

ICJ memiliki dua jenis yurisdiksi, dan keduanya dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terkait perubahan iklim.

Pertama, Pengadilan ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa antara negara-negara yang telah menerima kompetensi Pengadilan itu. Ada 74 negara yang telah menyatakan menerima yurisdiksi ICJ (sering kali hanya tunduk dalam beberapa bidang, seperti Australia dalam sengketa di lautan). Jumlah tersebut naik lebih jauh jika kita memasukkan negara-negara penandatangan perjanjian, yang memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan (inilah alasan mengapa Amerika Serikat telah beberapa kali maju di hadapan ICJ dalam beberapa kesempatan yang berbeda, meskipun AS belum membuat deklarasi yurisdiksi yang diwajibkan).

Loading...
;

Semakin besar kemungkinan satu, atau lebih, pemerintah akan memulai proses penggugatan di ICJ terhadap pemerintah lain, karena tidak memenuhi kewajiban hukum internasional mereka dalam mengatasi perubahan iklim. Ada beberapa dasar hukum untuk litigasi seperti itu. Ini termasuk argumen hukum berbasis perjanjian, seperti kelalaian suatu negara untuk mematuhi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992 atau perjanjian berikutnya yang lebih penting, Perjanjian Paris 2015 tentang Perubahan Iklim. Agar kasus seperti itu bisa berhasil, penggugat perlu menetapkan bahwa ada kewajiban yang sudah jelas-jelas telah dilanggar. Ada kendala dalam melakukan kedua hal ini, karena UNFCCC dan Perjanjian Paris ini disusun dengan istilah-istilah yang cukup luas dan tidak spesifik (kecuali dalam kaitannya dengan prosedur kewajiban tertentu).

Di luar perjanjian perubahan iklim tersebut, satu lagi jalan yang lain untuk litigasi berdasarkan pada aturan hukum internasional yang diterima secara luas, bahwa suatu negara tidak boleh mengizinkan kegiatan dalam yurisdiksinya, atau batas negaranya yang akan merusak negara lain. Kasus kerusakan lintas batas memiliki riwayat keberhasilan yang beragam di ICJ, kadang menang kadang tidak, dan kerusakan akibat perubahan iklim akan menghadapi kendala tertentu, karena akan sulit untuk membuktikan satu atau lebih pemerintah, dalam bertanggung jawab atas kontribusi mereka terhadap krisis perubahan iklim global.

Namun, modern ini ada kemajuan yang besar dalam ilmu atribusi, yang dapat menunjukkan hubungan antara peristiwa cuaca ekstrem tertentu dan perubahan iklim yang disebabkan manusia (ini disebut ‘event attribution’), juga dapat mengukur kontribusi yang dihasilkan oleh negara-negara tertentu dan aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan bahan bakar fosil (atau ‘source attribution’).

Ada juga masalah tuntutan hukum. Pengadilan ICJ perlu menerima pengajuan satu atau lebih pertanyaan hukum yang jelas, yang dapat memberikan kekuatan bagi Vanuatu dan pemerintah lain yang juga peduli, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat internasional sekarang, dalam hal perubahan iklim, masih belum cukup.

Dorongan kawasan Pasifik untuk menerima pendapat legal tentang perubahan iklim dari ICJ mulai pelan-pelan menerima dukungan, sebagian karena upaya mahasiswa hukum di Pasifik yang telah melakukan kampanye besar-besar. Lebih mendetail, para mahasiswa ini sedang menelusuri kemungkinkan menggunakan aspek-aspek HAM dari perubahan iklim, yang merupakan strategi hukum yang baik, karena ini berarti pertanyaan atau serangkaian pertanyaan yang diajukan pada ICJ, untuk meminta pertanggungjawaban dari negara-negara emisi GRK utama termasuk Australia tidak akan terlalu kontroversial. Kampanye mereka telah menerima dukungan dari sejumlah penasihat hukum terkemuka di komunitas hukum internasional (termasuk Profesor Philippe Sands QC yang merupakan penasihat bagi Australia, dalam kasus perburuan paus terhadap Jepang).

Proposal ini sekarang telah mulai bergerak. Pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu pada Agustus 2019, pemimpin-pemimpin Pasifik menerima usulan gugatan ICJ. Meskipun PIF tidak secara tegas mendukung proposal tersebut, kemungkinan besar karena keberatan Australia di dalam PIF, Komunike PIF tahun ini mengakui usulan tersebut adalah sesuatu yang sangat positif:

‘Dengan mengakui pentingnya mengamankan masa depan orang-orang kita dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya secara resmi, pemimpin-pemimpin mendengar proposal untuk Resolusi Majelis Umum PBB dan mencari nasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban negara-negara di bawah hukum internasional, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang dan mendatang dari dampak buruk perubahan iklim.’

Ini bukan kali terakhirnya kita akan mendengar usulan ini, dan Vanuatu, khususnya, masih terus mempelajari berbagai opsi hukum nasional dan internasional.

Selama Australia dan pemerintah-pemerintah lain yang merupakan sumber emisi GRK terbesar gagal menanggapi keadaan darurat perubahan iklim ini, dengan bergerak lamban dalam mengurangi emisi mereka dan menyediakan pendanaan mitigasi perubahan iklim yang tidak memadai bagi negara-negara yang menanggung beban kerusakan iklim, tidak dapat diragukan lagi bahwa pemerintah di kawasan kita di Pasifik dan di luar juga akan mempertimbangkan tuntutan ke pengadilan ICJ. (The Interpreter/ Lowy Institute)

Editor: Kristianto Galuwo

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa