Follow our news chanel

Previous
Next

Bisnis miras tidak berkontribusi terhadap PAD karena ilegal

Aksi damai penentang peredaran minuma keras di Kabupaten Jayapura, Jumat pekan lalu - Jubi/Engelbert Wally.
Bisnis miras tidak berkontribusi terhadap PAD karena ilegal 1 i Papua
Aksi damai menentang peredaran minuman keras di Kabupaten Jayapura, Jumat pekan lalu – Jubi/Engelbert Wally.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo meminta para pemangku kepentingan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat saat aksi menolak peredaran minuman keras. Aspirasi itu disampaikan massa yang bergabung dalam Forum Pemuda-Pemudi Peduli Kabupaten Jayapura, Jumat pekan lalu.

“Banyak dampak negatif peredaran ilegal minol (minuman beralkohol). Oleh sebab itu, kami mendeklarasikan bersama penolakan minol pada 16 maret mendatang, tepat satu tahun peringatan Banjir Bandang Sentani,” kata Hamo, seusai bertemu Pengurus Forum Pemuda Pemudi Peduli (FP3) Kabupaten Jayapura, Senin (17/2/2020).

Pertemuan digelar seusai Pengurus FP3 Kabupaten Jayapura bertemu Bupati Awoitauw, dan sejumlah pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD). FP3 Kabupaten Jayapura dalam pertemuan tersebut kembali menyampaikan dua tuntutan utama mereka, yakni perevisian terhadap peraturan daerah tentang peredaran minuman keras, dan penutupan seluruh usaha penjualan minuman keras.

“Komitmen dalam deklarasi (antiminuman keras) harus melibatkan semua pihak agar peredaran minol benar-benar diberantas. Bila perlu kesepakatan tersebut melibatkan Bupati dan Wali Kota (Jayapura),” kata Ketua FP3 Kabupaten Jayapura Manasse bernard Taime

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Jayapura Hanock Puraro memastikan penjualan dan distribusi minuman keras merupakan usaha ilegal. Mereka belum pernah mengeluarkan izin penjualan dan distribusi minuman keras di Kabupaten Jayapura.

“Penjualan dan peredaran minol selama ini dilakukan secara ilegal. Karena itu, usaha tersebut tidak berdampak (tidak memiliki kontribusi) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena tidak ada izinnya,” kata Puraro. (*)

Loading...
;

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top