Follow our news chanel

Bougainville, dari otonomi ke referendum 2019

Bendera Bougainville dan bendera nasional PNG berkibar bersama jelang referendum -Jubi/IST
Bougainville, dari otonomi ke referendum 2019 1 i Papua
Bendera Bougainville dan bendera nasional PNG berkibar bersama jelang referendum -Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia mungkin bisa menjadi salah satu negara merdeka pasca kolonialisme yang pernah menyelenggarakan dua kali referendum. Pertama di Provinsi Irian Barat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Pepera ini berlangsung 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 di seluruh wilayah Irian Barat atau West Irian.

Sebanyak 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dipilih dan ditunjuk untuk mewakili 815.904 penduduk Papua. Mereka yang menjadi anggota DMP menurut perincian terdiri dari unsur tradisional (kepala suku/adat) sebanyak 400 orang, unsur daerah sebanyak 360 orang, dan unsur orpol/ormas/golongan sebanyak 266 orang.

Buku hasil penelitian dari Belanda, Prof Dr PJ Drooglever, yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berjudul Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, menulis Pangdam XVII Cenderawasih, Brig Jend Sarwo Edi Wibowo, mengatakan saat menjelang Pepera pihaknya telah memiliki lebih dari enam ribu pasukan.

Dalam bulan-bulan pertama pada 1969, kata Mendagri Amir Mahmud, akan ditingkatkan menjadi sepuluh ribu orang pasukan. Sedangkan kekuatan pada pelaksanaan Pepera pada Juli-Agustus akan ditambah menjadi enam belas ribu orang pasukan.

Dikutip dari laman resmi http://www.politik.lipi.go.id,mantan Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Phil Erari, menilai bahwa proses bergabungnya Papua dengan Indonesia diwarnai oleh tindakan penyimpangan, manipulasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memilukan. Negara tidak mempertimbangkan nilai budaya masyarakat asli Papua. Sebaliknya, kekerasan dan operasi militer mendominasi kebijakan negara di tanah paling timur Indonesia ini.

Referendum kedua saat pemerintahan reformasi. Referendum di bekas Provinsi Timor Timur akhirnya terlaksana atas permintaan Presiden B.J Habibie kepada  Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB, pada 27 Januari 1999. Referendum Timor Leste berlangsung demokratis karena “satu orang, satu suara” sehingga kebanyakan memilih merdeka.

Loading...
;

Kini 20 tahun lalu, 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dan memilih merdeka hingga akhirnya terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Hasilnya, dari total 438,968 suara, sebanyak 344.580 atau 78,50 persen rakyat Timor Timur memilih opsi kedua. Mereka menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dengan Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50 persen memilih menerima otonomi khusus dan bergabungnya Timor Timur ke Indonesia.

Tak heran kalau mantan Presiden Timor, Leste Xanana Gusmao, menjenguk tokoh demokrasi Indonesia, BJ Habibie, saat sakit dan akhirnya meninggal. Ia juga mengunjungi makam BJ Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Bahkan, Presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao, menyampaikan dua pucuk surat kepada keluarga BJ Habibie, 14 September 2019 malam.

“Dia menyampaikan sepucuk, dua pucuk surat, satu surat pribadi, satu surat dari pemerintah. Entah isinya apa saya belum sempat buka,” kata Thareq, usai pertemuan, sebagaimana dilansir dari Antara.

Tampaknya Xanana begitu akrab dan sangat simpatik dengan BJ Habibie. Hubungan harmonis ini terjalin setidaknya sejak Reformasi 1998. Atas andil Habibie, Timor Timur menjadi negara merdeka yang kini dikenal dengan nama Timor Leste.

Referendum Bougainville

Bougainville, dari otonomi ke referendum 2019 2 i Papua
Komisi Referendum Bougainville – Jubi/IST

Sama dengan pemerintah Indonesia, kini di negara tetangga Papua New Guinea akan menyelenggaran referendum bagi Provinsi Otonom Bougainville pada 23 November 2019. Segala persiapan sudah dilakukan pasca pemerintahan PM O’Neill justru penggantinya James Marappe  yang serius menyelenggarakannya.  Apakah PNG akan meniru penyelenggaraan Pepera 1969 di Papua Barat atau Referendum 1999 di Timor Timur pasca tumbangnya Orde Baru. Suksesnya pelaksanaan ini sangat tergantung dari keseriusan pemerintah PNG dibawah Perdana Menteri James Marappe.

Wilayah Pasifik Selatan lainnya yang akan menyelenggarakan referendum kedua kali adalah Kaledonia Baru. Wilayah ini merupakan wilayah jajahan Perancis di wilayah Samudera Pasifik, tempat kelahiran mantan gelandang Real Madrid yang pernah mau menyanyi lagu kebangsaan Perancis selama membela timnas Perancis, Christian Karembouw.

Wilayah Bougainville pertama kali ditemukan pada 1930 karena adanya endapan bijih tembaga terbesar di Crown Prince Range di Pulau Bougainville selama 1960. Hal ini menyebabkan pembentukan tambang tembaga terbesar oleh perusahaan Australia Conzinc Rio Tinto. Sedangkan tambang Pangguna mulai produksi pada 1972 sebelum kemerdekaan PNG, 16 September 1975.

Di bawah manajemen perusahaan Australia itu dengan nama Bougainville Copper Ltd, dengan pemerintahan Papua New Guinea (PNG) sebagai pemegang saham sebesar 20 persen saja. Saat itu sebelum Papua New Guinea merdeka tambang Pangguna tambang terbuka terbesar menghasilkan sekitar 45 persen dari pendapatan ekspor nasional Papua Nugini.

Kalau tambang tembaga di Papua Barat, kontrak karya dengan perusahaan Freeport dilakukan 1967 atau sebelum pelaksanaan Pepera 1969. Kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan Freeport dilakukan di atas wilayah sengketa antara Indonesia dan Belanda sebelum pelaksanaan Pepera 1969.

Pulau Bougainville yang kaya itu tak lepas pula dari perlakuan rasisme antara sesama orang-orang Melanesia di Papua Nugini. Bagi sebagian besar orang Nugini menyebut penduduk Bougainville sebagai kulit merah karena warna kulit, sebaliknya orang Bougainville sendiri mengidentifikasikan kulit mereka sebagai kulit hitam.

Ribuan tenaga kerja dari Nugini tumpah ruah ke tambang Bougainville. Begitulah warga kulit putih sebagian besar warga Australia datang bekerja di tambang raksasa pertama di PNG. Hal ini jelas melahirkan kecemburuan sosial. Orang-orang  Bougainville tak ingin para migrant atau imigran di tanah mereka, terutama karena membenci warga kulit merah karena perbedaan budaya antara kelompok.

Itulah asal mula konflik sejak awal operasi penambangan di Pangguna. Banyak pemilik tanah lokal menentang tambang karena menarik masuknya pekerja dari bagian lain PNG. Selain itu, mereka khawatir tentang dampak lingkungan yang merugikan, sambil melihat sebagian besar keuntungan tambang meninggalkan pulau itu. Bahkan sebelum kemerdekaan Papua Nugini, 16 September 1975, Pulau Bougainville telah berusaha memisahkan diri dan menjadi mandiri. Perwakilannya mencapai kesepakatan dengan pemerintah nasional untuk desentralisasi lebih lanjut, yang memuaskan kekhawatiran pada saat itu.

Kisah tragis konflik di Bougainville telah ditulis oleh koresponden PNG dari Australian Broadcasting Corporation, Sean Dorney, dalam buku berjudul The Sandline Affair. Buku ini menggambarkan bagaimana Sir Julius Chan, Perdana Menteri Papua Nugini dari 1980 sampai 1982 dan dari 1994 sampai 1997, menyewa tentara sewaan dari Inggris untuk melawan tentara pembebasan Bougainville.

Walau demikian Sir Julius Chan dalam bukunya berjudul Playing the Game mengisahkan pengalamannya selama 50 tahun sebagai politisi di pemerintahan PNG dan Parlemen serta Gubernur Irlandia Utara Baru PNG.

“Strategi jangka panjang, setelah unjuk kekuatan dilakukan, adalah memulihkan perdamaian. Saya merasa tindakan ini akan cukup untuk meyakinkan para pejuang inti bahwa permainan telah berakhir.” (hal. 177) tulisnya menanggapi tentara bayaran Sandline guna menumpas konflik Bougainville.

Sean Dorney menulis tampaknya di mata sebagian orang. Kontrak Sandline dibuat dengan tujuan memusnahkan sejumlah orang Bougainville yang berpengaruh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa setiap orang kunci yang ditembak atau dibunuh, akan memunculkan sembilan atau sepuluh lainnya di tempatnya. Bayangkan itu! Pembunuhan itu berhadapan dengan melahirkan sepuluh Francis Onas (pemimpin Bougainville merdeka) atau sepuluh Kauonas! Pasalnya, kumpulan orang-orang ini mewakili aspirasi kolektif banyak orang Bougainville.

Perdana Menteri Paias Wingti pada 1992-1993 melakukan kebijakan Papua Nugini terhadap Bougainville mengeras setelah kekalahan pemerintah yang berkuasa pada pemilihan 1992. Wingti mengambil sikap tegas tentara nasional PNG meluncurkan serangan lintas batas pemerintahan sampai ke Kepulauan Solomon. Pasalnya negara Kepulauan Solomon berdekatan dan punya hubungan etnis dan budaya yang sangat erat. Banyak para pelintas batas dari Bougainville tinggal di Kepulauan Solomon.

Bougainville, dari otonomi ke referendum 2019 3 i Papua
Antrian warga Bougainville selama Pemilu di PNG – Jubi/IST

John Momis, tokoh Bougainville dan juga presiden Provinsi Otonom Bougainvlle, menilai Perang Sipil Bougainville atau dikenal pula sebagai konflik Bougainville adalah konflik bersenjata berlapis-lapis yang terjadi dari tahun 1988 hingga 1998 di Provinsi Solomon Utara, Papua Nugini (PNG). Lebih lanjut kata perang antara PNG dan pasukan Tentara Bougainville Revolutionary Army (BRA) dan antara BRA dan kelompok bersenjata lainnya di Bougainville.

Bagi Jhon Momis konflik itu adalah konflik terbesar di Oceania sejak akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Dia memperkirakan ada sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang Bougainville mati. Oleh karena itu pilihan untuk hak menentukan nasib sendiri pada proses ini diselesaikan guna mengakhiri pertikaian bertahun tahun.

Pada Januari 2016, Pemerintah Otonomi Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini sepakat untuk membentuk Komisi Referendum Bougainville. Komisi bertanggung jawab untuk membuat persiapan untuk pemungutan suara tentang status politik Bougainville di masa depan, dengan pada 23 November 2019 ditetapkan untuk referendum. Ini berarti hanya tinggal sebulan lagi orang-orang Bougainville memilih tetap bersama PNG atau merdeka sebagai negara baru Bougainville merdeka. (*)

Editor: Angel Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top