HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

BP Indonesia harus berupaya cegah pelanggaran HAM

A. Kinder tokoh adat suku Sebyar mewakili tujuh marga pemilik hak ulayat sumur migas di muara Kali Arandai, Kabupaten Teluk Bintuni memperlihatkan sejumlah foto pertemuan bersama manajemn Tangguh LNG yang belum menyepakati pembangunan anjungan lepas pantai Train 3 Tangguh LNG - Jubi/Hans Arnold Kapisa
BP Indonesia harus berupaya cegah pelanggaran HAM 1 i Papua
Foto ilustasi, A Kinder tokoh adat suku Sebyar mewakili tujuh marga pemilik hak ulayat sumur migas di muara Kali Arandai, Kabupaten Teluk Bintuni memperlihatkan sejumlah foto pertemuan bersama manajemn Tangguh LNG yang belum menyepakati pembangunan anjungan lepas pantai Train 3 Tangguh LNG – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Para aktivis organisasi masyarakat sipil meminta komitmen BP Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitasnya di area proyek LNG Tangguh di Papua Barat. Manfaat terbesar proyek LNG Tangguh harus didapatkan masyarakat adat setempat.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mempertanyakan komitmen BP Indonesia dalam soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat di area proyek LNG Tangguh. Warinussy menyatakan BP Indonesia akan memegang peran kunci dalam mencegah terjadinya konflik yang berujung kepada pelanggaran HAM.

BP Indonesia harus berupaya cegah pelanggaran HAM 2 i Papua

“Proyek LNG Tangguh bisa memastikan bahwa ke depan nanti tidak terjadi insiden-insiden yang bisa mengundang dikerahkannya kekuatan Negara melalui aparat keamanan. [Karena hal itu] bisa berdampak kepada terjadinya dugaan pelanggaran HAM di Kawasan Teluk Bintuni,” tulis Warinussy siaran pers yang diterima Jubi pada Senin (20/1/2020).

Sebelumnya, Panel Penasihat Independen Tangguh atau Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) menggelar pertemuan para pemangku kepentingan proyek LNG Tangguh di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (18/1/2020). Simon Banundi yang juga perwakilan LP3BH mengatakan BP Indonesia selaku pelaksana proyek Tangguh menyatakan pihaknya berkomitmen mempersiapkan masyarakat adat di kawasan Teluk Bintuni menghadapi dampak sosial yang merugikan masyarakat.

“Meningkatnya kasus-kasus perjudian, peredaran minuman keras serta kekerasan dalam rumah tangga yang makin tinggi di wilayah pantai Utara seperti Aranday, Weriagar dan Tomu maupun Ekam dan sekitarnya,” katanya.

Banundi mengatakan, pihaknya berupaya menginisiasi berdirinya Forum Keamanan dan Pemolisian Masyarakat (FKPM) yang ikut didorong oleh BP Indonesia bersama mitra organisasi masyarakat sipil seperti LP3BH Manokwari dan aparat keamanan di tingkat lokal, seperti Polsek di Aranday dab Babo.

“Namun dalam perkembangannya, FKPM tersebut tidak berjalan. [Hal itu antara lain terjadi] karena [model pengamanan berbasis masyarakat] belum dikukuhkan atau disahkan secara hukum. Sehingga hal ini menjadi catatan serius,” katanya.

Robert Mandosir dari Research anda Management Development Institute atau RMD Papua,mengkritisi bahwa dalam aspek perencanaan kegiatan di kawasan Teluk Bintuni terkesan BP berjalan sendiri dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik. “Ini menyebabkan rakyat di daerah tersebut menjadi bingung. Karena seringkali didatangi dengan  program yang hampir sama dari pelaksana yang berbeda,” katanya.

Ditempat yang sama Direktur ELS-HAM Papua Pdt.Matheus Adadikam menyoroti aspek perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masyarakat adat di area operasi proyek Tangguh. “Agar masyarakat mendapatkan hasil dari alamnya sendiri dan dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari,”katanya.

Perwakilan  Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Papua Simon Petrus Inauri  mengatakan bahwa sesungguhnya ada hal-hal baik yang didapat dalam konteks pengembangan masyarakat di area kerja LNG Tangguh. “Tapi jarang dipromosikan sebagai cerita sukses yang bisa dipelajari oleh banyak pihak,” katanya.

Anggota TIAP, August Rumansara mengatakan, selama ini terkesan BP jalan sendiri, dan pemerintah daerah jalan sendiri. Menurutnya, hal itu terjadi karena BP berpedoman kepada komitmen yang tertuang dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mereka. “Sedangkan pemerintah daerah tentu pada skala prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD),” katanya.

Rumansara berharap organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua turut mendukung berlakunya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat tentang Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di pihak lain Warinussy mengatakan kelemahan mendasar Perdasus itu adalah tidak adanya klausul yang mewajibkan perusahaan seperti BP Indonesia untuk sukarela membayar sejumlah biaya kepada masyarakat adat di wilayah kerjanya.

“Suku Sumuri di Pantai Selatan yang tanahnya seperti Kampung Tanah Merah lama telah dikontribusikan bagi pembangunan kilang 1 dan 2 yang kini berkembang menjadi kilang 3 proyek Tangguh. Serta Suku Sebyar di Pantai Utara yang wilayahnya menjadi area sumur gas proyek LNG Tangguh. Bahkan suku Kokoda di wilayah Sorong Selatan yang diduga wilayahnya dikeruk oleh proyek LNG Tangguh,” katanya.

Warinussy menyatakan suku-suku asli Papua di wilayah Otoweri dan Kokas di Kabupaten Fakfak yang juga terdampak karena adanya sumur gas milik proyek LNG Tangguh. “Menurut saya BP Indonesia tidak bisa terus bersembunyi di baluk alasan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan mereka sebagai kontraktor untuk membayar sejumlah biaya kepada masyarakat adat,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top