Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
Jayapura, Jubi – BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan mulai memberlakukan sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas (di luar Puskesmas ibu kota provinsi), klinik pratama, dokter praktek perorangan, dan Rumah Sakit D Pratama.
Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Yuni Kendek mengatakan, tahun ini 176 Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mengikuti pelaksanaan KBK, kecuali daerah terpencil dan sangat terpencil.
"Sebenarnya uji coba sudah sejak Agustus 2015 dan pada 2016 di Papua diikuti 12 Puskesmas, tahun ini sesuai peraturan diimplementasikan kepada seluruh FKTP di seluruh Provinsi," ujarnya.
Menurutnya implementasi KBKP akan meningkatkan tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta.
“Tak hanya dilayani ketika mereka sakit namun juga mendapatkan pelayanan promotif dan preventif, sistem rujukan terselenggaran sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP, serta kesinambungan pelayanan penyakit kronis,” katanya.
Untuk implementasi KBK, saat ini BPJS terus melakukan evaluasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang ada di wilayah kerjanya.
"Setelah Kota Jayapura, kami sudah mengevaluasi pada Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan menyusul daerah-daerah lainnya," lanjutnya.
Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan merupakan metode pembayaranyang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan asuransi sosial.
“Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program,” ujarnya. (*)
BPJS Kesehatan mulai berlakukan sistem kapitasi di Papua
- April 5, 2017
- 12:19 pm
Baca Juga
Berita dari Pasifik
Instagram (jubicoid)
Loading...
Sign up for our Newsletter
Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman
Trending today
Kegagalan Otsus adalah kegagalan pejabat di Papua…
Tingkatkan pendapatan negara, Vanuatu dapat…
Analisis komparatif teori solidaritas Emile Durkheim…
13 syarat pembentukan Daerah Otonom menurut UU…
Saran dosen Uncen terkait masalah kuliah online mahasiswa
Ditolak Rumah Sakit, 18 pengungsi Nduga di…
Umat Katolik nyatakan mosi tidak percaya kepada para…
Foto
Terkini
Soal pemalangan, warga Karya Bumi mengadu ke DPR Papua
January 25, 2021
Penambahan lahan di pasar baru Youtefa masih proses negosiasi tanah
January 25, 2021
PB PON Papua: Peralatan PON menuju tahap lelang di 19 Februari 2021
January 25, 2021
Pemkot Jayapura belum ada rencana penanganan pasar lama Youtefa
January 25, 2021
Rekomendasi
Konflik Intan Jaya (5) : Konflik Bersenjata Baru yang Mematikan
January 17, 2021
Konflik Intan Jaya (3) : Daerah Otonom Baru, Konflik Baru
December 30, 2020
Konflik Intan Jaya (2) : Kekerasan yang mengorbankan warga sipil
December 28, 2020