BPJS Ketenagakerjaan lakukan evaluasi bersama Pemkot Jayapura

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)  Ketenagakerjaan cabang Jayapura melakukan sosialisasi rapat kerja evaluasi bersama dan implementasi instruksi wali kota Jayapura nomor 2 tahun 2014.

Asisten III Pemkot Kota Jayapura Nurjaidin Konu mengatakan surat untuk seluruh perusahaan BUMD/BUMN harus mendaftarkan sebagai anggota BPJS. Berkenaan dengan itu pihaknya melakukan rapat sejauh mana pelaksanaannya. Alhasil pelaksanaannya dinilai belum efektif.

“MoU proses pemahasan RAP diharapkan tetap libatkan stakeholder. Kadin dan Gapensi kita libatkan dan bicara sama-sama, sebab apabila kita sepihak bicara bisa terjadi dampak negatif terhadap pemerintah daerah,” katanya di Jayapura, Rabu (9/11/2016).

Ketua BPJS Ketenagakerjaan Kota Jayapura, Juventus Edi Sohuan mengatakan, dasar pelaksanaan BPJS adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut diatur soal BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan lebih banyak pekerja formal maupun informal.

 “Jadi, harapan kami seluruh pekerja wajib dilindungi,” katanya.

Juventus mengatakan, perlindungan itu ada terhadap pekerja formal dan pekerja informal atau pada perusahaan berbadan hukum.

Loading...
;

“Kedepan urus baru diwajibkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan pekerja informal, nelayan, petani, tukang ojek dan perlindungannya,” kata Juventus. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top