Follow our news chanel

Previous
Next

BPJS Wamena sebut penurunan kelas peserta mandiri tidak siginifikan

Gathering wartawan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan kantor cabang Wamena, Rabu (19/8/2020). -Jubi/Islami

Papua No.1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri, mengatakan bahwa dengan diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah telah menjalannya putusan Mahkamah Agung, yang harus dijalankan di seluruh Indonesia per tanggal 1 Juli 2020.

“Perpres yang baru ini telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari komisi IX DRP RI, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri dan Bukan Pekerja di kelas III, sehingga dapat mempermudah peserta JKN-KIS di wilayah Jayawijaya,” katanya, Rabu (19/8/2020), di aula BPJS Kesehatan kantor cabang Wamena.

Ia menjelaskan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160 ribu untuk kelas I, Rp 110 ribu untuk kelas II, dan Rp 42 ribu untuk kelas III.

Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80 ribu untuk kelas I, Rp 51 ribu untuk kelas II, dan Rp 25 ribu untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150 ribu untuk kelas I, Rp 100 ribu untuk kelas II, dan Rp 42 ribu untuk kelas III,” katanya.

Loading...
;

Ia mengatakan, saat diterapkannya Perpres 64/2020 masih banyak peserta yang merasa keberatan dengan iuran yang harus dibayarkan, sehingga ada peserta yang mengajukan penurunan kelas.

“Khusus di kantor cabang Wamena karena kita baru mulai dua bulan ini, belum ada sampai di atas 100 peserta, karena peserta mandiri di Jayawijaya tidak sebanyak di tempat lain,” katanya.

Dikatakan, adanya peserta yang menurunkan kelas tersebut karena merasa bahwa iuran saat ini yang sesuai dengan Perpres 64 terlalu mahal. Namun bagi peserta mandiri dengan ketentuan kelas I tidak dapat mengubah kelas selama satu tahun atau sebelum setahun kepesertaannya, meski dengan Perpres ini diberikan kemudahan bagi peserta yang merasa berat untuk turun kelas.

Hal ini juga, kata dia, berpengaruh dengan kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam hal mengintegrasikan masyarakat yang belum mempunyai JKN-KIS. Namun dengan Perpres ini kami harus menyesuaikan dengan penandatanganan addendum, seperti dengan Pemkab Jayawijaya sudah dilakukan penandatanganan sebelum pelaksanaan 1 Juli 2020.

“Ini juga berlaku bagi wilayah lain karena kantor cabang Wamena ini melayani tujuh kabupaten, sehingga semua pemda yang sudah kerja sama dengan BPJS itu mulai 1 Januari hingga 30 Juli 2020 melakukan addendum, dimana berpengaruhnya pada ketersediaan anggaran di satu tahun bisa ditambahkan dalam bentuk penambahan jumlah peserta,” katanya.

Sebelumnya Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengatakan kerja sama yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan dalam hal menangani kepesertaan masyarakat di 2020 ini, pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp 5 miliar untuk mengklaim kesehatan warganya, tidak hanya penyakit kronis pada umumnya yang dapat diklaim, namun warga yang sakit karena terpapar Covid-19 pun dapat diklaim dengan JKN BPJS Kesehatan.

“Kerja sama ini juga mengklaim pasien yang masuk karena sakit Covid-19. Pemerintah pusat sudah memerintahkan kepada BPJS bahwa dengan wabah ini semuanya diklaim apabila ada pasien Covid-19,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top