Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPK RI masih telusuri kabar deposito Dana Otsus senilai Rp1,85 triliun

Kepala BPK RI Perwakilan Papua Provinsi Papua Paula, Henry Simatupang (tengah) usai memberikan keterangan pers. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pemeriksa Kuangan atau BPK RI Perwakilan Papua menyatakan pihaknya masih menelusuri kabar adanya dana sebesar Rp1,85 triliun Dana Otonomi Khusus Papua yang didepositokan. Informasi itu bersumber dari pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Papua Papua, Paula Henry Simatupang menyatakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2018 mencapai Rp1 triliun lebih. Sedangkan saldo SILPA untuk tahun anggaran 2019 masih dalam pemeriksaan.

“Apakah dalam pemeriksaan [penggunaan] anggaran 2019 nanti kami [akan] menemukan angka yang dimaksudkan Wakil Menteri Keuangan, itu lihat nanti. Karena, semua masih berproses, dan [kami] belum bisa menyampaikan angka yang dimaksudkan itu dari mana,” kata Simatupang di Jayapura, Kamis (27/2/2020).

Simatupang mengaku hasil pemeriksaan terakhir pada 31 Desember 2019 lalu menemukan adanya dana deposito milik Pemerintah Provinsi Papua yang disimpan di Bank Papua dan Bank Mandiri. Deposito itu disebut sebagai Dana Cadangan sebesar Rp500 miliar.

Kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua selalu masuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. BPK belum bisa memastikan apakah deposito senilai Rp500 miliar itu bersumber dari Dana Otsus Papua.

Simatupang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kas Daerah memang mengatur bahwa pemerintah daerah boleh membuka deposito sebagai salah satu strategi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, kucuran Dana Otsus Papua seharusnya tidak didepositokan. “Tentunya disayangkan jika benar deposito milik Pemerintah Provinsi Papua bersumber dari Dana Otsus,” ujarnya.

Loading...
;

Meskipun menyayangkan jika deposito itu bersumber dari Dana Otsus Papua, Simatupang tidak dalam posisi untuk membenarkan atau menyalahkan kebijakan itu. “BPK melihat ini hal yang tidak salah dan tidak benar, karena Dana Otsus tujuannya untuk afirmasi, pendidikan, kesehatan. [Jika benar] ada yang didepositokan, itu perlu didalami. Ini persepsi, kami karena belum diperiksa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan 2018 menemukan adanya Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp198 miliar yang digunakan untuk kegiatan Otsus Papua. Sementara, nilai Dana Otsus yang dicatatkan kemudian Rp66,24 miliar. “Berarti berkurang,” sambungnya.

Sedangkan pada tahun anggaran sebelumnya, pada 2017 Pemprov memasukan dana Rp65,46 miliar, tetapi tidak ada realisasi [penggunaan Dana Cadangan] pada tahun itu. “Jadi Dana Cadangan itu memang ada. Dalam kerangka manajemen kas, sepanjang dana itu masih ada dalam Kas Daerah, risiko kehilangan atau dipakai untuk kepentingan pribadi sangat kecil. Untuk mengeluarkan uang dari Kas Daerah, harus ada Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D,” kata Simatupang.

Sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua berlaku pada 2002, pemerintah pusat telah mengucurkan Dana Otsus Papua senilai Rp126,99 triliun kepada kedua pemerintah provinsi di Tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua telah menerima Dana Otsus Papua sejak 2002, dan total nilainya mencapai Rp93,05 triliun. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerima Dana Otsus mulai tahun 2009, dan total nilainya mencapai Rp33,94 triliun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pengelolaan Dana Otsus Papua belum maksimal. Sejumlah media massa di Jakarta juga melansir bahwa BPK telah menemukan adanya Rp1,85 triliun Dana Otsus Papua yang didepositokan.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top