BPK serahkan laporan pemerikasaan dana ADD, BOS, dan PIP

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 untuk Semester I Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Jayapura juga menerima LHP Kinerja kedua dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.

LHP tersebut telah diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Adi Sudibyo, Senin (21/1/2019) sore, di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Bupati Awoitauw mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi audit yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan ADD, BOS, dan PIP secara umum di Papua tetapi juga Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, peran BPK sangat penting dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi pengelolaan anggaran di berbagai sektor.

“Pemeriksaan ini punya tujuan tertentu agar kami juga dapat melihat sejauh mana capaian yang dihasilkan berdasarkan standar pelayanan minimum yang dijalankan selama ini,” jelas Bupati Awoitauw, di Sentani, Selasa (22/1/2019).

Loading...
;

Dikatakan, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah yang disampikan oleh BPK.

“Oleh sebab itu, dari LHP ini dapat kita sinergikan lagi dengan hasil capaian kinerja di masing-masing OPD yang sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat,” kata Bupati Awoitauw.

“Misalnya pengolaan dana desa yang terus menjadi perhatian kita di setiap kampung dengan laporan rutin. Kadang-kadang juga sebagai kepala daerah, kita terbatas untuk memantau semua bidang. Dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan ini kita bisa adakan evaluasi ke dalam untuk memperbaiki kinerja di setiap OPD,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Adi Sudibyo, menyampaikan tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Baik kabupaten maupun provinsi, dalam hal pengelolaan dana pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun serta pengelolaan ADD.

“Sasaran pemeriksaan yang diarahkan kepada ketepatan waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat penggunaan, serta monitoring dan evaluasi program,” ujar Adi Sudibyo. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top