Follow our news chanel

BPN Jayapura: Kami hanya butuh rekomendasi untuk pemberian sertifikat tanah

Papua
Bangunan di sepanjang jalan Pantai Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. - Jubi/Ramah

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Terkait maraknya pembangunan di sepanjang jalan Pantai Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jayapura angkat bicara.

“Kalau untuk pemberian sertifikat kami hanya butuh rekomendasi,” ujar Kepala BPN Jayapura, Roy Wayoi saat ditemui di Kantor Wali Kota Jayapura-Papua, Kamis (22/10/2020).

Menurut Wayoi, sebelum ada rekomendasi tata ruang, maka sertifikat tidak bisa diberikan karena sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan fungsi tata ruang yang ada.

“Kalau untuk hutan (rekomendasi) dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua), dan untuk tata ruang dari Dinas PU (Pekerjaan Umum),” ujar Wayoi.

Disinggung soal penertiban, dikatakan Wayoi, BPN Jayapura tidak bisa melakukan penindakan karena ada instansi yang membidangi masalah penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

“Kalau soal ulayat, itu merupakan kewenangan adat yang membangun secara konsep adat, tapi kalau untuk tata ruangnya sudah diatur,” ujar Wayoi.

Wayoi berharap kepada warga yang mengklaim pemilik lahan disepanjang jalan Pantai Holtekamp untuk menunda pembangunan baik untuk perumahan maupun pertokoan bila belum memiliki sertifikat tanah yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Loading...
;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Yohanis Wemben, mengatakan Pemerintah Kota Jayapura tidak bisa mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan untuk pendirian bangunan di sepanjang jalan Pantai Holtekamp.

“Karena itu (Pantai Holtekamp) diperuntukkan lokasi wisata. Kalau untuk kuliner, kami berikan izinnya, itupun juga kalau kami terbitkan izinnya, harus ada rekomendasi dari Dinas Pariwisata,” ujar Wemben.

Dikatakan Wemben, Pemerintah Kota Jayapura baru bisa mengeluarkan IMB bila ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah mengenai bangunan di Pantai Holtekamp, bila itu dimungkinkan.

Diakui Wemben, bukan hanya IMB yang tidak ada, tapi SITU, SIUP, dan TDP juga tidak ada. Pembangunan di sepanjang jalan Pantai Holtekamp melanggar sempadan jalan dan sempadan pantai. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan abrasi bila pembangunan terus dilakukan.

“Kami sudah memberikan teguran baik lisan dan tulisan tapi juga tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan. Dalam waktu dekat kami lakukan penertiban karena tata ruangnya sedang dikaji,” ujar Wemben. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top