Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Bupati dan pimpinan OPD diminta laporkan LHKPN

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten se-Papua, untuk segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengapreasiasi kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pasalnya, meski kabupaten di pedalaman itu terbatas dalam akses internet, mereka mampu melaporkan LHKPN ke KPK lebih cepat di banding kabupaten lain di Papua.

Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya sudah selesai 100 persen, sementara daerah yang memiliki akses mudah justru masih sangat rendah, seperti Kabupaten Biak Numfor yang baru mencapai 3,7 persen.

"Luar biasa yang dilakukan Jayawijaya, seharusnya kabupaten yang letaknya di pesisir bisa melakukan hal itu," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Gubernur mengharapkan seluruh daerah mulai pihak eksekutif maupun legislatif segera mengisi harta kekayaan dan laporkan ke KPK dan tidak ada yang tertinggal. 

Gubernur Lukas juga mengaku peroleh informasi yang mengatakan terdapat kabupaten yang kepala daerahnya menerima dana Rp100 miliar masuk ke rekening pribadi.  

Loading...
;

"Saya lupa siapa namanya, tapi ada bupati yang melakukan begitu, ini aneh-aneh yang sangat luar biasa. Saya harap tolong perhatikan ini, kita di Papua tidak boleh ada masalah," katanya.

Lukas juga meminta para pimpinan DPR mengingatkan para anggotanya untuk mengisi harta kekayaan dan laporkan ke KPK. "Saya harap semua daerah bisa laksanakan dengan baik, apalagi nanti seluruh wilayah Papua sudah bisa akses internet karena sudah ada Palapa ring. Jadi saya harap ini bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada pihak legislatif terkait masih nol persen penyampaian LHKPN.

"Kami akan berupaya untuk menuntaskannya. Kami akan mendorong agar legislatif bisa tuntas sama seperti eksekutif. Mudah-mudahan secepatnya hal itu bisa terlaksana," kata Wetipo. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top