Follow our news chanel

Previous
Next

Bupati Jayapura janji tertibkan toko Miras

Tindak lanjut dari aksi demo Forum Pemuda-pemudi Peduli (FP3) Kabupaten Jayapura bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) kota Jayapura bertemu dengan Bupati kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw dikantornya, Senin (17/2/2020)
Bupati Jayapura janji tertibkan toko Miras 1 i Papua
Tindak lanjut dari aksi demo Forum Pemuda-pemudi Peduli (FP3) Kabupaten Jayapura bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) kota Jayapura bertemu dengan Bupati kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw dikantornya, Senin (17/2/2020).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw berjanji akan menertibkan toko minuman keras yang masih beroperasi.

Ini disampaikan bupati usai bertemu perwakilan Forum Pemuda-pemudi Peduli (FP3) dan Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) kota Jayapura.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menegaskan takkan mengizinkan peredaran miras di Jayapura.

“Kami Pemerintah kabupaten Jayapura tidak pernah memberikan ijin penjualan miras selama 6 tahun di kabupaten Jayapura,” kata Awoitauw saat pertemuan berlangsung, Senin (17/02/2020).

Kata Bupati, masyarakat sendiri juga harus menyadari, siapa pun yang jualan miras di Kabupaten Jayapura harusnya menghormati aturan yang ada.

“Jika tidak kami ambil tindakan tegas tutup miras walaupun ada barang lain yg di jual karena orang-orang yang tidak mau ikuti aturan tidak cocok tinggal di kabupaten Jayapura,” kata Bupati.

Loading...
;

Bupati menegaskan komitmen memberantas miras juga ditunjukkan dengan ditutupnya lokasi prostitusi tanjung Elmo. Meski Pendapatan Asli Daerah dari wilayah itu cukup besar,  namun jika tak diatasi bisa merugikan masyarakat.

“Miras memang tidak menguntungkan dan hanya akan melahirkan persoalan persoalan baru dan terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, saat aksi demo tanggal 14 Februari 2020 di depan kantor DPRD Jayapura, koordinator aksi demo damai FP3 Kabupaten Jayapura, Manasse Bernard Taime mengatakan, ada beberapa poin penting dalam pernyataan sikap pihaknya. Di antaranya adalah mendesak DPRD segera merevisi Perda nomor 9 Tahun 2014.

“Isi Perda dari pasal ke pasal, tidak substansial. Sehingga kami minta untuk direvisi,” ujarnya.

Pada pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang penjualan pada perda tersebut tertulis, minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dilarang. Kecuali hanya untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.

Sementara pemerintah daerah sudah mencabut izin usaha dan penjualan minol di daerah itu, Selain itu, pihaknya juga mendesak polisi melakukan sweeping setiap saat kepada para oknum penjual dan pembeli Minol di daerah itu.

”Apabila tidak diindahkan aspirasi ini dalam dua bulan ke depan, maka kami yang akan melakukan sweeping dan tindakan terhadap para oknum penjual dan pengedar minol,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top