Follow our news chanel

Bupati Jayapura: Kampung adat, tinggal penguatan kapasitas aparat pemerintahannya

Salah satu tarian adat yang ditampilkan oleh masyarakat kampung pada HUT Kebangkitan Masyarakat Adat, tahun lalu - Jubi/Engel Wally
Bupati Jayapura: Kampung adat, tinggal penguatan kapasitas aparat pemerintahannya 1 i Papua
Salah satu tarian adat yang ditampilkan oleh masyarakat kampung pada HUT Kebangkitan Masyarakat Adat, tahun lalu – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura memasuki tahun keenam sejak dicanangkan di Sentani pada 24 Oktober 2013 silam.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan pengakuan secara regulasi, baik lokal maupun nasional, sudah ada untuk melaksanakan sistem Pemerintahan Kampung Adat, dimana berdasarkan regulasi tersebut kampung adat di Kabupaten Jayapura bisa dilaksanakan, selain itu juga kampung adat mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat.

“Secara regulasi sudah sangat baik, sekarang tinggal bagaimana peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakatnya yang harus ditata dan diatur dengan baik melalui sistem pemerintahan yang sudah ada,” ujar Bupati Awoitauw, di Sentani, Senin (21/10/2019).

Dikatakan, sistem pemerintahan kampung adat yang dicanangkan ini adalah sebuah langkah maju bagi pemberdayaan masyarakat. Karena, sistem pemerintahan kampung adat saat ini juga telah masuk dalam sistem pemerintahan negara.

“Dalam pelaksanaannya kita berharap agar masyarakat juga tidak kaku untuk melaksanakannya. Karena sistem ini ada dalam pemerintahan di kampung masing-masing. Semua masyarakat berhak untuk menentukan, bicara, dan menetapkan apa yang mereka mau. Ini yang kami sebut pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menunggu orang lain untuk datang ke kampung lalu memberikan bantuan atau mengatur kita, semuanya adalah tanggung jawab masyarakat di kampung adat tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto,  mengatakan sistem pemerintahan adat yang diberlakukan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menolong masyarakat dari pandangan dualisme kepemimpinan yang selama ini berjalan.

Loading...
;

“Dengan adanya undang-undang desa, kita telah mengubah desa kepada kampung. Oleh sebab itu sistem pemerintahannya harus diatur oleh kepala kampung adat yang diangkat atas dasar mufakat dan semua masyarakat di kampung. Kepala suku dan kabinet lainnya menjadi dewan pengawas dan pengarah jalannya sistem pemerintahan kampung adat. Ini kewenangan yang sangat tinggi diberikan kepada masyarakat adat untuk kembali mengelola sistem pemerintahan yang sudah lama hilang bahkan sudah tidak diakui lagi,” ungkapnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top