TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Bupati Jayapura: Cukup bawa bukti, tidak perlu demo

Bupati Jayapura, Papua
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw saat di wawancara media di Sentani. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw meminta Forum Peduli Kemanusiaan menyiapkan bukti otentik dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Ia meminta bukti otentik itu disampaikan dalam pertemuannya dengan para aktivis Forum Peduli Kemanusiaan pada Rabu (28/7/2021) besok.

Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Selasa (27/7/2021), menanggapi demonstrasi kelima Forum Peduli Kemanusiaan pada Senin. Ia menyatakan jika Forum Peduli Kemanusiaan memiliki bukti otentik, mereka cukup datang membawa bukti-bukti itu, dan tidak perlu berunjuk rasa hingga lima kali .

Awoitauw menyatakan jika masyarakat tidak memiliki bukti tentang dugaan penyimpangan dalam pengelolana dana hibah BNPB senilai Rp275 miliar itu, maka masalah yang dituduhkan tidak akan terselesaikan. Ia menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa semua dokumen penggunaan anggaran yang terkait dana hibah BNPB, dan tidak menemukan kerugian negara.

Baca juga: 13 anggota DPRD Kabupaten Jayapura janji akan dorong pembentukan pansus

“Badan [Pemeriksa] Keuangan sebagai lembaga pemeriksaan telah memeriksa semua dokumen penggunaan anggaran. Tidak ada kerugian negara di sana. Laporannya telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Awoitauw.

Akan tetapi, ia mengakui adanya masalah administrasi dalam pengelolaan dana hibah BNPB untuk rekonstruksi pasca bencana banjir bandang Sentani yang terjadi pada 16 Maret 2019. “Hanya masalah administrasi, yang diberikan waktu sembilan puluh hari untuk perbaikan, ” ujar Awoitauw, Selasa.

Awoitauw menjelaskan besok para aktivis Forum Peduli Kemanusiaan akan mengikuti pertemuan di lapangan upacara Gunung Merah. Awoitauw meminta mereka membawa semua dokumen yang bisa menjadi alat bukti atas tuntutan mereka. “BPBD sudah kami perintahkan untuk menyiapkan rincian penjelasan dari semua pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan anggaran yang terserap dalam pekerjaan tersebut,” kata Awoitauw.

Awoitauw juga menyatakan aksi blokade Kantor Bupati Jayapura pada Senin (26/7/2021) kemarin dilakukan tanpa pemberitahuan. “Melalui rapat besok, kita akan tahu siapa aktor di balik semua aksi masyarakat selama ini. Para ondofolo yang menandatangani kesepakatan aksi, dalam rapat besok harus membawa bukti, ” jelasnya.

Baca juga: Orgenes Kaway: Pemerintah Kabupaten Jayapura abaikan hak masyarakat

Forum Peduli Kemanusiaan telah lima kali berunjuk rasa, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah BNPB senilai Rp275 miliar. Hingga kini, DPRD Kabupaten Jayapura belum memenuhi tuntutan itu.

Koordinator Forum Peduli Kemanusiaan, Manasse Bernard Taime meyakinkan bahwa pihaknya akan memobilisasi massa untuk menghadiri undangan Bupati Jayapura pada Rabu. Ia juga menyatakan akan membawa dokumen dan bukti dugaan penyimpangan pengelolaan hibah BNPB itu.

“Semua masyarakat di kampung yang terdampak banjir bandang harus mengambil bagian dalam pertemuan besok, agar semua informasi terkait dana hibah banjir bandang dan penggunaan anggarannya diketahui dengan jelas. Apakah digunakan sesuai peruntukannya atau tidak,” kata Taime. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us