Bupati Jayapura: Pemprov sudah diberi kesempatan beri masukan revisi UU Otsus

Bupati Jayapura, Papua
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Banyak pihak meragukan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Revisi UU Otsus Papua itu dinilai mengabaikan berbagai aspirasi orang Papua, sehingga dikhawatirkan gagal menyelesaikan masalah Papua.

Akan tetapi, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat sudah diberi waktu oleh pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyampaikan masukan serta aspirasi rakyat Papua terkait revisi UU Otsus Papua. Akan tetapi, Awoitauw menyebut kedua gubernur tidak memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Menurut Awoitauw, awalnya revisi UU Otsus Papua hanya berfokus untuk mengubah ketentuan penerimaan khusus Dana Otsus dan pemekaran provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, pemerintah pusat berwenang merevisi pengaturan itu, karena menyangkut maslaah keuangan negara.

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua hanya jawab kebutuhan pemerintah pusat dan parpol

“Revisi [UU] Otsus bisa saja dilakukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, ada DPR RI sebagai wakil rakyat, [yang] lalu bersama pemerintah pusat untuk membuka diri, dan revisi [UU] Otsus dilakukan,” ujar Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Rabu (14/7/2021).

Awoitauw menyatakan jumlah pasal yang direvisi bertambah setelah DPR RI berkunjung ke Papua dan Papua Barat. Ia menegaskan hasil revisi UU Otsus Papua kini menjadi harapan bagi masyarakat Papua yang menantikan perubahan signifikan di Papua.

“Ketika Otsus Papua diberlakukan kembali, tidak boleh ada kesalahan lagi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. [Pada pelaksanaan] Otsus yang lalu, tidak ada komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan dan menterjemahkan kewenangan khusus sesuai UU Otsus Papua sendiri. Yang diributkan uang saja,” ungkap Bupati Jayapura dua periode itu.

Loading...
;

Secara terpisah, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Dorman Wandikbo mengatakan apapun yang dimaui pemerintah pusat di Jakarta tidak perlu dibahas, karena rakyat Papua sudah menolak Otsus Papua. Wandikbo menyatakan, dalam kenyataannya selama pelaksanaan Otsus Papua tetap terjadi pembunuhan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua.

Baca juga: MRP/MRPB desak MK hentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus Papua

Wakerkwa menyatakan orang Papua tidak butuh Dana Otsus atau pemekaran provinsi. Menurutnya, orang Papua hanya membutuhkan kehidupan yang layak, dan penyelesaikan atas empat akar masalah Papua.

“Ada sejumlah [akar] masalah yang dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti stigmatisasi serta diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kegagalan pembangunan, dan [kontroversi]  sejarah politik Papua. Hal itu belum diselesaikan negara hingga saat ini,” kata Wakerkwa.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jan Christian Warinussy menilai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua tidak akan menjawab soal kegagalan Otsus Papua. Hasil pembahasan RUU itu dinilai Warinussy lebih menjawab kebutuhan dan kepentingan pemerintah pusat serta partai politik besar di Jakarta.

Warinussy menilai hasil pembahasan RUU itu justru memperbesar wewenang pemerintah pusat di Jakarta untuk “mengendalikan” Otsus Papua. “Jadi perubahan terhadap isi Pasal 1 [tentang ketentuan umum], Pasal 34 [tentang Dana Otsus], dan Pasal 76 [tentang pemekaran provinsi] adalah keinginan atau aspirasi pemerintah pusat. Pameo ‘lepas kepala tapi pegang ekor’ akan terimplementasikan,” tulis Warinussy membalas pertanyaan Jubi melalui layanan pesan singkat, Selasa (13/7/2021). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top