Bupati Morotai Nonaktif Didakwa Suap Akil Rp 2,89 Miliar

Jakarta, Jubi/Antara – Bupati Pulai Morotai periode 2011—2016, Rusli Sibua, didakwa memberikan uang Rp 2,89 miliar untuk memengaruhi putusan perkara yang ditangani Akil, yaitu putusan perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sahrin Hamid memberikan uang sebsar Rp 2,989 miliar melalui Muchammad Djufry dan Mukhlis Tapi Tapi kepada M. Akil Mochtar selaku hakim konstitusi dimaksudkan untuk memengaruhi putusannya dalam perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada di kabupaten Pulau Morotai agar mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan terdakwa dan Weni R. Paraisu,” kata jaksa penuntut umum KPK, Ahmad Burhanudin, dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Pembacaan dakwaan itu akhirnya dilakukan setelah tertunda dua kali, yaitu pada hari Kamis (6/8) dan Senin (10/8), karena Rusli beralasan sedang mengajukan praperadilan. Akan tetapi, pada hari Selasa (11/8) hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menggugurkan gugatan praperadilan Rusli tersebut.

Pemberian uang kepada Akil diawali saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai pada tanggal 16 Mei 2011 yang diikuti oleh enam pasangan calon peserta pilkada, yaitu Arsad Sardan dan Demianus Ice (nomor urut 1), Umar H. Hasan dan Wiclif Sepnath Pinoa (no. urut 2), Rusli Sibua dan Weni R Paraisu (no. urut 3), Faisal Tjan dan Lukman S.Y. Badjak (no. urut 4), Decky Sibua dan Maat Pono (no. urut 5), dan Anghany Tanjung dan Arsyad Haya (no. urut 6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011 mengumumkan bahwa pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jumlah suara 11.455 suara, sedangkan Rusli Sibua dan Weni R. Praisu mendapat suara 10.649 suara.

Rusli dan Weni menggugat putusan tersebut ke MK pada tanggal 24 Mei 2011 dan menunjuk Sharin Hamid sebagai penasihat hukum atas saran Muchlis Tapi Tapi dan Muchammad Djuffry (Tim Sukses Rusli dalam pencalonan bupati).

“Kemudian, Sahrin Hamid mengomunikasikan kasus pilkada tersebut kepada M. Akil Mochtar selaku hakim konstitusi yang telah dikenalnya pada saat sama-sama menjadi anggota DPR RI dengan mengirim SMS ‘Pak, KPU Morotai lakukan manipulasi suara, perolehan di TPS sudah benar tapi oleh KPU dimanipulasi’,” kata jaksa Burhanuddin saat membacakan dakwaan.

Loading...
;

Selanjutnya, Akil Mochtar pun menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva untuk memutus sengketa tersebut.

“Pada saat permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Morotai sedang diperiksa oleh panel hakim MK, M. Akil Mochtar menelepon Sahrin Hamid untuk menyampaikan kepada terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 6 miliar untuk majelis dan panitera sebelum putusan dijatuhkan agar gugatannya dimenangkan,” kata jaksa.

Sahrim pun menyampaikan permintaan Akil itu dengan Rusli dan Mukhlis Tapi Tapi di Hotel Borobudur Jakarta Pusa agar Rusli menyiapkan uang Rp 6 miliar, tetapi Rusli hanya menyanggupi Rp 3 miliar.

Setelah menerima informasi mengenai jumlah uang yang sanggup dipenuhi, Akil meminta Sahrin mengantar langsung ke Kantor MK, tetapi Sahrin menolak karena tidak berani sehingga akhirnya Akil memerintahkan agar uang ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat, yaitu perusahaan milik istri Akil.

“Untuk memenuhi perminaan Akil, terdakwa mengusahakan uang sebesar Rp 3 miliar dengan cara meminjam kepada Petrus Widarto yang nantinya akan dikompensasikan dengan nilai investasi Petrus Widarto di Kabupaten Pulau Morotai bila terdakwa menjadi bupati,” kata jaksa.

Selanjutnya, Rusli melalui Muchammad Djuffry dan Muchlis Tapi Tapi mengirim uang sebesar Rp 2,989 miliar dari Petrus dengan tiga kali setoran tunai ke rekening tabungan atas nama CV Ratu Samagat dengan perincian Rp 500 juta pada tanggal 15 Juni 2011 dikirim atas nama Mochammad Djufry, Rp 500 juta pada tanggal 16 Juni 2011 atas nama Muchlis Tapi Tapi dan Rp 1,989 miliar pada tanggal 20 Juni atas nama Mochammad Djuffry.

Setelah Rusli mengirimkan uang kepada Akil, MK pada tanggal 20 Juni 2011 memutuskan untuk memenangkan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu dengan jumlah suara 11.384 sedangkan pasangan pemenang awal, yaitu Arsad Sardan dan Demianus Ice hanya memperoleh 7.102 suara.

Atas perbuatan tersebut, Rusli didakwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 junctis 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Atas dakwaan tersebut Rusli mengaku tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.

“Yang jelas pada Pilkada Morotai masyarakat menjadi saksinya. Saya tidak pernah siapkan uang, tidak ketemu Akil Mochtar dan tidak pernah berkomunikasi dan yang mengirimkan uang itu bukan tim pemenangan kami, melainkan pemenangan lawan. Kami tidak mengerti penyuapan ini dari mana dan untuk kepentingan siapa,” kata Rusli.

“Artinya saudara mengerti apa yang dibacakan, mengenai masalaah benar tidaknya belum masuk ke sana, saudara punya hak apakah mau mengajukan keberatan atau tidak,” kata ketua majelis hakim Supriyono.

Pengacara Rusli, Achmad Rifai, menjawab, “Setelah kami membicarakan barusan, kami sepakat akan mengajukan eksespsi karena ada banyak hal yang tidak benar sehingga perlu mengajukan eksepsi.” Sidang dilanjutkan pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi). (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top