Bupati Sorong jawab gugatan perusahaan sawit

Dukungan bagi Bupati Sorong, Papua Barat
Foto ilustrasi, pemuda adat Papua Wilayah Tiga Doberai ketika menggelar jumpa pers di Manokwari, Papua Barat – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim advokasi hukum Pemerintah Kabupaten Sorong menyampaikan jawaban Bupati Sorong atas gugatan tata usaha negara dua perusahaan sawit dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berlangsung secara daring pada Selasa (21/9/2021). Dalam jawabannya, Bupati Sorong mendalilkan pencabutan izin kedua penggugat, yaitu PT Sorong Agro Sawitindo dan  PT Papua Lestari Abadi, sudah melalui proses evaluasi secara berjenjang.

Kuasa hukum Bupati Sorong, advokat Pieter Ell menyatakan kedua penggugat telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Larangan Monopoli). “PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi telah melanggar Pasal 26 UU Larangan Monopoli,” kata Pieter Ell sebagaimana dikutip dari keterangan pers tertulisnya pada Selasa.

Menurutnya, Pasal 26 UU itu menegaskan melarang seseorang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain yang berada dalam pangsa pasar yang sama, atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ell menyatakan Direktur Utama PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) dan Direktur Utama PT Papua Lestari Abadi (PLA) merangkap jabatan pada dua perusahaan yang sama, dalam jenis usaha yang sama, alamat yang sama, domisili hukum yang sama dan areal usaha yang sama di Kabupaten Sorong.

Baca juga: Bela Bupati Sorong, Pemprov Papua Barat siapkan tim hukum

Ell menyabut hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menemukan dugaan pelanggaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) para penggugat. Dugaan pelanggaran itu antara lain tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP, dan tidak merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak di terbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan.

Para penggugat diduga tidak menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan perusahaan perkebunan. Selain itu, mereka juga diduga tidak melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

Baca juga: MRPB bentuk Pansus untuk dukung langkah Bupati Sorong cabut izin perkebunan sawit

Loading...
;

Para penggugat juga diduga tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi. Selain itu, para penggugat belum melakukan penanaman dan tidak memiliki Hak Guna Usaha. Penggugat juga dianggap menelantarkan areal usahanya di Distrik Segun, Kabupaten Sorong, atau tidak operasional sejak di berikan izin tahun 2009.

“Kami meminta untuk Majelis Hakim pemeriksa perkara 31/G/2021/PTUN.JPR dan Perkara nomor: 32/G/2021/PTUN.JPR menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan surat keputusan tergugat dalam obyek perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam semangat Otonomi Khusus Papua. [Penerbitan] obyek sengketa telah melalui proses evaluasi secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, KPK, Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten Sorong,” kata Pieter Ell.

Anggota tim kuasa hukum Bupati Sorong, Nunung menyatakan menyatakan sidang perkara tata usaha negara itu ditunda hingga Senin (27/9/2021). “Majelis Hakim kasih agenda tergugat untuk kasih jawaban atas replik yaitu duplik perkara 29 dan 30 pada tanggal 27 September. Sementara replik penggugat atas jawaban tergugat untuk perkara nomor 31 dan 32 tanggal 28 September,” kata Nunung. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top