Follow our news chanel

Previous
Next

Butuh 14 tahun pemekaran Kabupaten dan Kota Jayapura

Pengembangan kota Jayapura dan kabupaten mengancam kawasan cagar alam Cykloop penyuplai air dan Danau Sentani-Jubi/dok
Butuh 14 tahun pemekaran Kabupaten dan Kota Jayapura 1 i Papua
Pengembangan kota Jayapura dan kabupaten mengancam kawasan cagar alam Cykloop penyuplai air dan Danau Sentani-Jubi/dok

“Waktu itu sesuai undang-undang setiap ibukota provinsi harus kotamadya dan kita mulai melaksanakan undang-undang sejak masa jabatan Bupati Jayapura mendiang Barnabas Youwe (1981-1991) dengan membentuk wilayah administrasi kota Jayapura,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemekaran wilayah Kabupaten Jayapura menjadi Kota Jayapura butuh waktu tujuh tahun untuk pindah ibukota kabupaten dari Jayapura ke Sentani, Gunung Merah. Pada 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi dua wilayah meliputi Kabupaten Induk dan Kotamadya Jayapura.

“Waktu itu sesuai undang-undang setiap ibukota provinsi harus kotamadya dan kita mulai melaksanakan undang-undang sejak masa jabatan Bupati Jayapura mendiang Barnabas Youwe (1981-1991) dengan membentuk wilayah administrasi kota Jayapura,” kata mantan Bupati Jayapura JP Karafir kepada Jubi Senin, pekan lalu.

Baca juga : Soal pemekaran Mendagri sebut komitmen serap aspirasi mama-mama Papua

DPD setujui pemekaran dua wilayah Papua ini

Wali Kota Sorong siap dukung pendanaan pemekaran provinsi baru

Loading...
;

Menurut Karafir, saat itu Kota Jayapura masa pemerintahan bupati Th Messet periode 1975-1981 yang  sudah dibentuk wilayah administatif Kota Jayapura pada 1979. Mantan Rektor Unipa, Manokwari itu menyebutkan fase pemekaran mulai dari Wali Kota administrasi Florens Imbiri, Michael Manufandu dan  baru pada Wali Kota R Rumantyo Kota Jayapura (1993-1998) terbentuk dan pisah dari Kabupaten induk Jayapura.

“Dari jaman wali kota administrative Florens Imbiri 1979-1989 kemudian Michael Manufandu 1989-1993. Kabupaten induk masih tetap memegang kendali kota Jayapura karena masalah pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Jayapura masih belum memadai,”kata Karafir menambahkan.

Mantan Wakil Ketua Bappeda Provinsi Irian Jaya itu menyatakan saat mekar dari Kota Jayapura memang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jayapura.  Kepala daerah harus mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya agar bisa meningkatkan PAD dan juga merintis transportasi antar wilayah distrik.

Hal itu menjadikan wilayah Kabupaten Jayapura yang luas, bersama Bappeda Kabupaten Jayapura mulai merancang dan merencanakan wilayah distrik di kabupaten Jayapura menjadi wilayah kabupaten.

“Kita mulai dengan pembentukan pembantu bupati wilayah Sarmi dan pembantu bupati wilayah Arso sekarang kabupaten Keerom,”katanya.

Hal itu dinilai penting sehingga ketika kabupaten-kabupaten  baru terbentuk otomatis apparat pegawai negeri sipil di sana langsung bisa menjalankan administrasi kabupaten baru. Sedangkan pembangunan perkantoran di Gunung Merah di bawah kaki gunung Cykloop kata Karafir berjalan lancar dan masyarakat adat di Doyo dan sekitarnya ikut pula mendukung.

Karafir yang juga pernah menjabat Bupati Jayapura periode 1991-2001 itu, kemudian membicarakan dengan masyarakat adat setempat untuk membangun Kantor Bupati.

Selain itu, ia menyebutkan semua perencanaan pemekaran di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tidak tergesa-gesa dan butuh perencanaan yang matang. “Walau demikian saat ini Kabupaten dan Kota Jayapura juga harus memikirkan sumber air minum karena sekarang krisis air minum bagi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di kedua wilayah ini,”katanya.

Mantan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Papua, Max Boekorsjom menyatakan pemekaran harus sesuai dengan mekanisme yang benar agar tidak mengorbankan banyak pihak terutama masyarakat asli Papua. “Pemekaran harus masuk dalam Rencana Jangka Panjang Menengah dan diusulkan ke Bappenas agar sesuai dengan rencana ke depan,” kata Boekorsjom.

Menurut dia, pemekaran seharusnya diputuskan bukan secara terburu-buru, melalui hasil kajian  yang independen dan bukan sesuai pesanan para pengususl pemekaran.

Ia tak memungkiri kepentingan pemekaran bisa saja memanipulasi jumlah penduduk sehingga saat perencanaan pembangun bisa berakibat fiktif karena ada wilayah yang tak punya penduduk. “Bayangkan bagaimana mau buat perencanaan pembangunan tetapi ada wilayah yang penduduknya tidak ada. Bahkan kita pernah meninjau tanaman cokelat tetapi hanya hutan yang menutupi cokelat,” katanya (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top