Follow our news chanel

Previous
Next

Calon kepala daerah dibiayai sponsor, KPK : jumlahnya mencapai 82 persen

Papua-pilkada-2020
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 - Jubi/Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan 82,3 persen calon kepala daerah dibantu pendanaannya dari pihak swasta. Penyataan Firli itu merujuk pada kajian KPK terhadap kontestasi Pilkada 2017 dan 2018 lalu.

“KPK lakukan kajian. Pilkada dibiayai sponsor. Rata-rata 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam Pilkada. Di 2017 itu 82,6 persen disokong sponsor, lalu 2018 sebanyak 70.3 persen disokong sponsor juga,” kata Firli, Rabu (7/10/2020).

Menurut Firli kehadiran sponsor di belakang para calon kepala daerah dilatarbelakangi biaya Pilkada yang mahal. Ia menyebut biaya memenangkan Pilkada jauh lebih besar dari harta kekayaan para calon.

Baca juga :Busyro Muqoddas : selalu ada cukong dan dinasti dalam Pilkada

Pengamat : ada cukong di balik Paslon Pilkada

Ekonom kritik Pilkada, antara hak politik dan hidup

Loading...
;

Selama ini, hasil kajian KPK menunjukkan para calon yang berkontestasi banyak yang menggelontorkan dana kampanye lebih besar dari harta kekayaannya. Lebih dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan calon kepala daerah ke KPK.

“Kita lihat, harta kekayaan misalnya Rp18 miliar, tapi biayanya [Pilkada] lebih dari itu. Dari mana mereka dapat? Ya, dari sumbangan,” kata Firli menjelaskan.

Firli mengatakan pihak swasta membantu pendanaan karena berharap timbal balik dari calon kepala daerah jika menang pilkada. Hingga kemudian, kepala daerah tersangkut kasus korupsi karena menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pihak lain.

“Kenapa itu terjadi? karena para swasta mendapatkan kesempatan baik itu pekerjaan, fasilitas, untuk mendapatkan keuntungan,” kata Firli menambahkan.

Hal itu menjadikan tindak pidana korupsi menjadi marak terjadi di masa Pemilu atau Pilkada. Firli merinci KPK paling banyak menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah pada tahun 2018, sejak sejak mekanisme Pemilu dipilih langsung oleh masyarakat diberlakukan pada 2004.

“Saya ingin sampaikan tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di tahun politik. Pada 2018 kita menangkap total 29 kepala daerah,” katanya.

KPK mencatat kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak 2004 lalu berjumlah 114 orang. Sedangkan tren peningkatan jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK terjadi pada tahun 2014, 2017 dan 2018.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mayoritas calon kepala daerah dibantu oleh cukong. Fenomena itu sudah terjadi sejak pilkada dipilih langsung oleh masyarakat.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top