Follow our news chanel

Canangkan kedaulatan pangan lokal, bukan lagi ketahanan pangan

Warga saat mengantri untuk menerima bantuan pangan lokal yang dibagikan Pemerintah Provinsi Papua secara gratis. - Jubi/Alex
Canangkan kedaulatan pangan lokal, bukan lagi ketahanan pangan 1 i Papua
Warga saat mengantri untuk menerima bantuan pangan lokal yang dibagikan Pemerintah Provinsi Papua secara gratis. – Jubi/Alex

Oleh: Welis Doga

Kekuasaan dan kebijakan melekat, anggaran tentu ada, regulasi yang melegitimasi dalam membuat kebijakan pro rakyat ada pula, apa yang sulit?

Pemerintah di dua provinsi dan kabupaten-kabupaten dan kota di Tanah Papua perlu peril mempraktikkan ungkapan “mari membangun ekonomi dari dusun ke kota” yang terus diserukan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).

Waktunya telah tiba, semua pihak sepertinya kelabakan membicarakan pentingnya pangan local. Seakan serius memberdayakan masyarakat local dengan segala bentuk fasilitas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi orang asli Papua.

Saya ingin katakan, itu bukan cara “anak tanah”, stop paksa meniru cara-cara tidak berbudaya. Jadilah dirimu sendiri yang akan selalu berdiri di atas dusunmu.

Ingatlah titipan kata-kata lelaki tangguh di honai atau para-para adat, “kalo ko disebut kepala suku atau ondoafi, ko harus mengarahkan rakyatmu ke lahan untuk berkebun dan peliharalah ternaknya, agar kelak mereka tidak lapar. Dengan itu rakyatmu akan senyum lalu tunduk di hadapanmu, mereka tidak akan tercerai-berai. Dengan itu pula ko akan pertahankan wilayah kekuasanmu dari serangan apapun. Selain dari itu tidak ada rumus yang bisa dianggap ko sebagai kepala suku atau ondoafi di atas tanah ini.”

Pernahkah kita mengerti mengapa kemudian pola bertani modern sulit bertahan lama bersama masyarakat lokal di tanah ini?

Loading...
;

Lebih dari puluhan tahun lamanya bahkan kita tidak pernah bisa mengerti, jawabannya untuk itu sederhana saja dan mestinya tidak sulit untuk dimengerti, yang sulit untuk memperoleh jawaban seperti itu hanyalah mereka yang mungkin selama ini berpura-pura, atau mereka yang mungkin suka memaksakan diri menjadi orang lain, tidak lokal dan mungkin para pengkhayal tingkat global.

Baru hanya beberapa bulan setelah pandemic covid-19 menghantam segala lini kehidupan, kita seakan terisolasi dalam ruang hampa. Hampir semua produsen pangan siap pakai tidak bisa lagi beroperasi setelah pemerintah menyatakan pembatasan pergerakan orang, baik dalam skala kecil, maupun dalam skal besar, terlebih wilayah produsen yang masuk dalam zona merah.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meningkat, dengan demikian tenaga kerja setiap perusahaan sudah mulai berkurang. Jika demikian otomatis terancam berkurangnya pada hasil produksi.

Tentu saja tidak seberapa pangan hasil produksi domestik, mungkin lebih dari cukup pada penyeimbang ketahanan pangan. Mengapa demikian?

Ya, kita tentunya tahu bersama bagaimana pemerintah selalu bangga akan ketahanan pangan, tetapi tidak pernah serius mengambil langkah yang tepat dan terukur dengan apa yang disebut kedaulatan pangan lokal.

Ketergantungan pemerintah terhadap pangan impor pula menjadikan potensi-potensi komoditas lokal benar-benar tidak digali secara baik, bahkan pangan lokal sampai harus dianggap sebagai pangan kelas kedua.

Dengan itu pula pola pertanian yang selama ini berjalan seakan sebatas pada variasi birokrasi saja demi menjaga julukan Indonesia negara agraris.

Pemerintah mesti sadar dan malu dengan pola pertanian selama ini yang tidak tepat sasaran terlebih pada fasilitas. Mungkin saja konsen pemerintah sebatas pada bagaimana petani memperoleh penghasilan demi kesejahteraan petani itu sendiri tanpa mempunyai perhitungan bagaimana pengembangan ketahanan pangan domestic; yang berasal dari komoditas lokal.

Tentu saja karena pola pikir pemerintah serba ketergantungan dalam ketersediaan pangan yang berasal dari pangan impor, membuat anggaran pertanian benar-benar tidak tepat sasaran.

Program penyuluhan pertanian atau sejenisnya boleh dikatakan masih sebatas menghabiskan anggaran, mungkin saja lebih pada kepentingan pertanggungjawaban keuangan negara.

Lalu apa gunanya ada pameran nasional dengan pertunjukan komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki negara dari berbagai daerah? Misalnya saja Pameran Milenial Indonesia Agropreneurs (MIA), Indonesia Agrofood Expo (IAE) atau Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) dan sejenisnya yang sering dilakukan oleh pemerintah,

Apakah hanya untuk sebuah momen seremonial belaka demi menghabiskan anggaran negara? Cukupkah hanya dengan acara seremonial kemudian wajah pertanian di Indonesia dianggap sukses?

Bahwasannya semua itu hanya seremonial belaka, tidak menghasilkan kemajuan ketahanan pangan domestic, karena itulah dalam situasi krisis seperti hari ini pemerintah akan angkat tangan dengan keterbatasan pangan domestik. Ini benar-benar fatal. Bukan tidak mungkin negara dalam situasi urgen ketahanan pangan.

Ketika suara kekhawatiran di persimpangan!

Perjuangan memperkuat kedaulatan pangan lokal bukan tidak pernah dilakukan di tanah ini. Mungkin saja kedua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lupa ingatan. Misalnya hampir 18 tahun lebih sejak KAPP berdiri, tepatnya 2002 dengan nama Forum Pengusaha Putra Daera (FPDP), kemudian berubah menjadi KAPP pada 2006 di bawah kepemimpinan almarhum Jhoni Wamu Haluk dan dilanjutkan Merry Yoweni, bahkan Musa Haluk saat ini, KAPP terus mendorong bagaimana mengangkat harkat dan martabat OAP dari ketertinggalan di bidang ekonomi.

Tapi toh suara KAPP seakan angin lalu. Semua rata-rata pejabat pengambil kebijakan di tanah ini yang notabene adalah anak tanah seakan malas tau, pura-pura tuli, benci bicara lokal, paksa diri yang global dalam khayalan mimpi melulu.

KAPP di bawah kepemimpinan Musa Haluk dua tahun terakhir, misalnya terus mendorong dengan ajakan atau seruan “mari membangun ekonomi dari dusun”, dan turun lapangan mengawal rakyat untuk mengembangkan potensi lokal.

Mereka hadir di dusun dengan sebuah impian kelak pemilik dusun bisa berdiri sebagai tuan di atas tanahnya sendiri, berdaulat atas pangan lokal.

Mereka terus memberi motivasi kepada mereka yang ingin berubah, yang ingin melawan pandangan bahwa OAP tidak mampu. Mereka terus keliling pulau ini hanya dengan modal semangat, tanpa fasilitas memadai.

Semangat ada, impian sangat baik, ide/gagasan “anak tanah” bahkan begitu kaya seperti juga kaya akan sumber daya hayati.

Soal lain adalah mereka yang punya hati untuk manusia dan tanah ini kebanyakan memliki keterbatasan fasilitas.

Andai saja sejak 18  tahun lalu dukungan kedua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota benar-benar full dengan ketersedian segala sesuatu dari sisi regulasi hingga pada fasilitas, misalnya, coba kita bayangkan bagaimana kemajuan pengembangan komoditas pangan lokal di tanah ini.

Mungkin kita tidak perlu kaget dengan kondisi perekonomian hari ini saat menghadapi pandemic covid-19.

Seruan yang menjurus pada melestarikan budaya, menyelamatkan tanah dan hutan, atau menjaga mata air kesuburan yang selama ini terus didorong oleh  berbagai pihak, terlebih oleh para pemerhati sosial, LSM misalnya, mungkin dianggap oleh pemerintah sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan bertatap muka dalam hal koordinasi sebagai mitra kerja misalnya akan selalu sulit, anggap buang-buang waktu.

Atau mungkin saja terjebak dengan sistem birokrasi kolonial yang hakikatnya merupakan alat kekuasaan dan pelayan penguasa.

Birokrasi mesti menjadi alat dari suatu sistem yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam rangka melayani tugas negara, pemerintah dan pembangunan, serta kebutuhan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal, yang seharusnya diberikan demi kepentingan publik yang membutuhkan.

Toh birokrasi di negeri ini sepertinya menjadi lahan subur bagi para birokrat. Bukan hal rahasia lagi model birokrasi seperti di negeri ini.

Kita benar kenal apa yang dipikirkan birokrasi itu tentunya ya remunerasi, standar mobil, standar rumah. Mungkin itulah motivasi para birokrat.

Mungkin baru sadar bahwa pangan lokal itu penting?

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) beberapa waktu lalu dengan bangga mem-posting sebuah video yang diambil di lantai dasar gedung DPRP dengan mempertontonkan hasil borongan pangan lokal milik rakyat di dusun yang beredar di media sosial. Padahal mereka tidak tahu darimana asal pangan lokal itu tersedia di dusun.

Kita juga tidak tahu sejauh mana perjuangan DPRP dalam menggodok regulasi (perdasus atau perdasi) yang benar-benar berpihak kepada OAP dalam pemberdayaan kedaulatan pangan lokal dengan fasilitas yang memadai sejak otsus berlaku.

Mungkin bisa tahu diri dan menjadikan kebiasaan agar memborong pangan lokal milik rakyat di dusun sehingga pemasukan rakyat juga tidak terputus dalam situasi krisis covid-19 seperti hari ini, tapi juga harus berlanjut kedepannya dalam situasi normal, dan bukan sebatas mengisi kekosongan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam imbauan yang disampaikan Engelbertus Kasipmabin di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Jayapura mengajak masyarakat kembali ke kebun (Jubi.co.id, 7 Juni 2020).

Jika bisa dikatakan, lembaga kultural orang asli Papua ini sejak otsus berlaku benar-benar tumpul taringnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar OAP, terutama pemberdayaan OAP dalam bidang ekonomi.

Justru MRP-lah yang harus berperan aktif, mengangkat harkat dan martabat OAP dalam pemberdayaan ekonomi. Tidak perlu dengan pola-pola tidak produktif dengan bagi-bagi sembako yang hanya terus membuat hidup rakyat tergantung melulu.

Lalu hanya sebatas pada berkata-kata seperti kentut kemudian tidak dapat memfungsikan kapasitasnya dalam memperjuangkan kepentingan OAP.

Apakah ini sadar ataukah memang keliru dengan fungsi kerja? Semoga bisa memfungsikan kapasitas mengambil langkah terukur demi kepentingan kedaulatan pangan lokal.

Atau misalnya pernyataan Pemerintah Provinsi Papua, melalui Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengajak masyarakat berkebun. “Bahan pokok sampai hari ini dari koordinasi rapat kita dan juga cek fisik di tempat-tempat yang sudah ada baik bulog dan lain sebagainya kita masih sanggup 3 sampai 4 bulan kedepan,” katanya (Cepos, 29 April 2020).

Sepertinya Pemda Papua kaget, bahkan sadar ernyata pangan local sangat dibutuhkan dalam situasi urgen dan menjadi solusi lain dalam mengatasi krisis pangan.

Padahal sejak situasi normal mungkin saja tidak pernah berpikir bahwa pangan lokal akan dibutuhkan di saat situasi seperti hari ini. Semua ini seakan kelabakan. Apakah ini cukup dengan kata-kata saja?

Tidak, kini waktunya mulai harus dengan sebuah tindakan konkret.

Beberapa hari lalu Pemprov Papua memborong lima ton pangan lokal dagangan mama-mama Papua, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Samuel Siriwa, Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua mengatakan, 5 ton hasil kebun masyarakat itu terdiri dari ubi jalar, singkong, talas, pisang,sagu, labu, kacang panjang,salak dan berbagai jenis sayuran (Jubi.co.id, 5 Mei 2020).

Mungkin kini saatnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dapat berperan aktif dalam mengembangkan komoditas lokal ala Papua jika selama ini terpaku pada pola pertanian ala non lokal.

Dinas Pertanian harus benar-benar sadar bahwa ternyata pola pertanian yang dibanggakan selama ini terbukti hasilnya tidak bisa diharapkan dalam situasi krisis ketahanan pangan.

Dinas Pertanian perlu membuat sebuah terobosan baru yang benar-benar memihak kepada rakyat bawah. Kapasitas jelas bahwa sebagai “anak tanah” kini waktunya berpikir bagaimana pengembangan potensi lokal yang sedang tidur dengan beraneka ragam komoditas unggulan.

Tidak perlu lagi berkelit karena alasan regulasi dan sejenisnya, fungsikan kapasitas yang ada untuk fokus pada tingkat koordinasi ke semua stakeholder.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang merupakan pergantian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentu cukup jelas mengatur tentang hal-hal yang dapat melegitimasi bagaimana pemerintah daerah berinovasi dengan mengutamakan komoditas lokal.

Undang-undang tersebut juga tidak mengatur tentang pelarangan pengembangan komoditas lokal, justru sebaliknya menjamin penuh pengembangan sumber daya hayati lokal secara penuh. Yang dilarang hanya pada tindak pidana pengadaan atau penggunaan obat-obat pelindung tanaman, pestisida dan sejenisnya.

Andai kebijakan diimbangi dengan nurani, tentu saja semua progres berjalan lancar dan tepat pada sasarannya.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 misalnya, cukup jelas, mulai dari perencanaan budidaya pertanian, tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian, penggunaan lahan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan air, panen dan pascapanen, sarana budidaya pertanian dan prasarana budidaya pertaniaan, usaha budidaya pertanian, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi dan peran serta masyarakat hingga sanksi sekalipun.

Hari ini mungkin stok pangan lokal akan ada untuk beberapa waktu ke depan, mungkin saja saat memborong pangan lokal tidak ada ruang diskusi bersama mama-mama Papua, sehingga tidak bisa memastikan ketersediaan pangan lokal yang dimiliki mama-mama Papua sendiri.

Di lain sisi tentu saja pemprov tidak tahu dimana pangan lokal milik mama-mama Papua itu dihasilkan, dari sisi pemberdayaan atau misalnya penyuluhan pun tidak pernah mau dilakukan kepada mama tersebut.

Pemerintah mesti sadar dan malu, jika nanti susah mendapatkan pangan lokal, hukumnya akan pasti kembali kepada mama. Oleh sebab itu, kini saatnya berpikir dan memihak total kepada pemberdayaan OAP dalam pengembangan komoditas lokal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang jelas-jelas menjamin pemerintah daerah kedua provinsi untuk bisa berinovasi dalam pengelolaan potensi hayati lokal, toh kurang lebih 20 tahun otsus berjalan, tidak ada hasil yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi OAP dan kini sisa beberapa tahun lagi otsus akan “pulang” ke habitatnya,

Lalu apa yang OAP dapat selama 21 tahun otsus bersama rakyat Papua? Cukupkah dengan kesejahteraan kelompok tertentu bahkan elite Papua pula? Malulah sebagai “anak tanah” bahwa tidak bisa berbuat apapun untuk tanahmu dan rakyatmu.

Manfaatkan sisa waktu ini untuk benar-benar berpihak pada OAP atas kedaulatan pangan lokal. Harus berhenti bergantung pada pangan impor.

Kini waktunya Pemprov Papua harus berani mengambil langkah konkret dalam mencanangkan kedaulatan pangan lokal, karena kita tidak akan pernah pastikan kapan situasi krisis ini berakhir.

Ini tidak bisa dianggap enteng sementara angka penyebaran wabah covid-19 terus melambung tiap hari, angka pasien covid-19 di Papua terus melambung.

Misalnya per 2 Mei 2020, pasien positif sudah mencapai di angka 240. Ini artinya bahwa ada kemungkinan besar angka pasien positif covid-19 di Papua akan terus meningkat beberapa bulan kedepan, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten di Tanah Papua perlu mendorong mobilitas kedaulatan pangan lokal berskala besar dengan kekuatan ekstra.

Apakah bagi-bagi sembako mengatasi krisis jangka panjang?

Jika pemerintah daerah di Papua masih terus dengan pola lama, menanyakan rakyat dengan bantuan penyaluran sembako karena dianggap solusi mengatasi situasi krisis seperti hari ini, maka pemerintah juga harus mampu menjawab ketika stok pangan mulai habis dengan kebiasaan pembahasan anggaran, yang kadang berlarut disertai dengan pengambilan keputusan yang lambat.

Pembatasan pergerakan orang sudah diberlakukan Pemprov Papua sendiri melalui rapat Forkopimda Papua Maret lalu.

Angka pasien positif terus meningkat di Bumi Cendrawasih membuat pemerintah provinsi terus memperpanjangpenutupan akses khusus angkutan orang selain kargo.

Hal ini membuktikan bahwa situasi mewabahnya pandemi covid-19 di seluruh dunia, bahkan Papua sendiri terus meningkat, yang awalnya hanya pada sebuah perkiraan bahwa dengan membatasi akses pergerakan orang akan bisa mengatasi penyebaran wabah ini.

Namun perhitungan itu meleset. Artinya bahwa kepastian tentang jangka waktu berhentinya pandemi covid-19 sudah tentu tidak pasti. Ketidakpastian situasi ini mestinya dijemput dengan langkah-langkah konkret dan secepatnya.

Terlebih adalah soal kesiapan pangan lokal dalam hitungan jangka panjang, bukan lagi bagi-bagi sembako kemudian habis dan harus salurkan lagi, sementara stok pangan domestik jelas-jelas sedang berkurang.

Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanggulangan covid-19 terbilang cukup besar. Penggunaan anggaran tersebut tidak harus bertumpuk pada pengadaan alat-alat kesehatan maupun pengadaan sembako saja.

Namun pemerintah mesti mempersiapkan juga kemungkinan lain, misalnya, anggaran untuk penyaluran sembako kepada OAP barangkali bisa cukup di sini, dan beralih kepada mobilisasi kedaulatan pangan lokal, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu dan berani mengambil langkah ini, sementara anggaran untuk penyaluran sembako bagi warga pendatang yang pekerjaan atau penghasilannya terdampak karena wabah covid-19 tentu saja tetap disalurkan.

Pemerintah daerah di seluruh Papua diharapkan agar tidak memanjakan rakyat dengan ketergantungan pada bantuan sembako pemerintah. Kebiasaan seperti ini tanpa sadar sedang memupuk perilaku malas yang tidak jauh beda dengan pembunuhan pola pikir masyarakat secara sistematis.

Bagi-bagi nasi bungkus yang akhir-akhir ini merajalela di daerah Lapago atau Meepago misalnya, yang dilakukan TNI/Polri dalam bakti sosial juga mesti terukur. Jika TNI/Polri hadir di masyarakat dalam kegiatan bakti sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah dan memang jika memiliki anggaran untuk kegiatan seperti itu, lebih baik memberikan sembako tidak dalam bentuk nasi bungkus, sebab jika seperti itu, artinya kita sedang membuat masyarakat tetap tergantung hidupnya.

Mereka punya lahan tidur yang berjejeran mulai dari halaman rumah. Sebaiknya melengkapi kebutuhan masyarakat untuk dapat berkebun, sehingga kemandirian tumbuh di lingkungan masyarakat dan tidak selalu tergantung dengan bantuan pemerintah.

Pilih canangkan kedaulatan pangan atau ketahanan pangan?

Sepertinya pemerintah pada posisi di antara bingung. Sumber daya alam yang menjanjikan dengan realitas pola hidup lokal yang sulit dibasmi justru terus dipaksakan dengan berbagai regulasi dalam birokrasi, yang sepertinya terpusat dan terstruktur entah dengan tujuan tertentu atau mungkin memaksakan diri untuk menyamakan pola hidup orang lain, atau juga penyakit korupsi yang berakar di negeri ini adalah soal lain dan tentu saja banyak hal pula penyebabnya.

Jika selama ini pemerintah, khususnya pemerintah kedua provinsi di Tanah Papua dan seluruh kabupaten/kota lebih pada ketahanan pangan dengan target yang tidak tepat sasaran pula, maka kini waktunya pencanangan kedaulatan pangan lokal mesti menjadi topik hari ini dengan segala daya dan kekuatan ekstra. Bukan lagi waktunya bicara ketahanan pangan yang serba ketergantungan dengan kesediaan pangan yang tidak jelas kuantitasnya dengan target pemulihan wabah yang tidak pasti.

Selama ini Indonesia tergantung cukup besar pada pangan impor, padahal Indonesia sendiri dijuluki negara agraris. Apakah julukan agraris sebenarnya sebuah kebangaan dengan lahan tidur penuh hutan rimba saja? Ataukah memang pengelolaan pangan lokal selama ini terukur dan tepat sasaran?

Hal itu sepertinya menunjukkan lemahnya kemandirian dan kedaulatan pangan bangsa. Tidak pernah dibayangkan kalau dengan penyediaan komoditas pangan lokal bisa menjadi solusi untuk mengatasi situasi krisis kekurangan penyediaan pangan seperti hari ini.

Padahal pangan lokal terbukti dengan kegunaannya bahkan terlaris pula, misalnya saja industri makanan, pasar mie, dan biskuit di Indonesia cukup besar.

Dari segmen biscuit, jenis cookies, wafer, dan crackers menyumbang kontribusi terbesar sebanyak 85% dengan potensi pengembangan cookies yang mengandung prebiotik dari umbi-umbian lokal yang cukup besar.

Seandainya pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sejak lama serius dengan langkah yang didorong oleh KAPP misalnya, dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, maka bukan tidak mungkin dengan Papua yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah mampu membuka peluang inovasi pengembangan pangan fungsional di masa mendatang, seperti situasi krisis hari ini, ataupun memenuhi kebutuhan pangan domestik dan pasar global di waktu mendatang.

Kita harus malu dengan anggapan bahwa pangan lokal adalah makanan kelas kedua. Itu sama versinya kita telah lupa diri, kita terus memaksakan ketergantungan hidup.

Satu hal yang tidak pernah kita sadar, mengapa kemudian sudah puluhan tahun Indonesia merdeka bahkan tidak pernah memiliki regulasi tentang kedaulatan pangan lokal?

Tahukah kita kenapa negara hanya banga dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan dengan konsep ketahanan pangan yang diimplementasikan oleh pemerintah hanya terbatas pada “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.

Jangan lupa bahwa konsep ketahanan pangan ala Indonesia adalah konsep lama yang persis dengan konsep yang dicanangkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization)—organisasi pangan sedunia.

Konsep itu sendiri mulanya dibicarakan di Roma dalam sebuah forum negara-negara di dunia pada 1996, karena situasi dunia mengalami krisis pangan dan Indonesia tidak pernah mau berubah dari konsep pangan itu. Mengapa demikian? Entahlah!

Konsep ketahanan pangan FAO tidak melihat dari mana pangan tersebut dihasilkan. Dalam ketahanan pangan satu negara dikatakan aman apabila mampu memenuhi pangannya tanpa memproduksi sendiri pangan tersebut.

Artinya suatu negara boleh menggantungkan pemenuhan pangannya terhadap negara lain melalui mekanisme impor.

Olehnya, Pemprov Papua mesti memobilisasi kedaulatan pangan dengan sebuah perdasus. Dasar pertimbangannya jelas; ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,  juga Undang-UndangNomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua misalnya.

Jika undang-undang menyebutnya cukup pada ketahanan pangan atau PP menyebutnya ketahanan pangan dan gizi, maka perdasusnya atau perdasi bisa ditambah dengan “kedaulatan pangan lokal”. Ini anggap saja suatu perubahan atau penjabaran undang-undang berskala wilayah kekhususan yang berbasis kepentingan lokal.

Mengapa kedaulatan pangan penting untuk didorong? Jangan lupa bahwa kedaulatan pangan justru menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada.

Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan kekeluargaan, yang berdasarkan pada prinsip solidaritas, bukan pertanian berbasis agribisnis yang berdasarkan pada profit semata.

Jika ketahanan pangan menjadi alat dari paradigma developmentalism, maka kedaulatan pangan adalah alat bagi paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial.

Pemberani adalah penyelamat!

Jangan ragu, jangan juga bimbang atau keliru dengan realitas hidup orang asli Papua hari ini. Mungkin malu dibilang tertinggal atau kuno tapi mesti kita sadar bahwa rata-rata pejabat kedua provinsi di Tanah Papua dan kabupaten/kota hari ini murni generasi yang terlahir dan besar dari budaya yang utuh.

Karena itu, dalam mengambil kebijakan demi keberlangsungan pertanian berbasis lokal mestinya menjadi panutan pula untuk generasi zaman ini. Bukan lagi harus terpaku pada aturan yang tidak jelas kontribusinya terhadap keberlangsungan pangan lokal.

Oleh karena itulah seluruh pejabat di kedua provinsi di Tanah Papua tepatlah waktunya menjadi barometer di Indonesia dalam mencanangkan kedaulatan pangan local, sebab kebutuhan rakyat hari ini adalah kebijakan yang sinergitas dan komprehensifitas, optimalisasi sumber daya lahan dan air untuk pangan dan rakyat, kemandirian proses produksi dan infrastruktur pendukung pangan lokal, serta penguatan jaringan dan kelembagaan pangan.

Kegiatan sosial dalam hal penyaluran sembako, masker dan lain-lain oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mencegah penyebaran covid-19 di Papua akhir-akhir ini bila perlu dikurangi.

Terobosan baru yang terukur perlu diambil segera oleh berbagai pihak, terutama Pemprov Papua. Situasi ini sudah sangat jelas, bahwa kita tidak bisa lagi berpikir untuk kebutuhan dalam jangka pendek, kebutuhan jangka panjang harus menjadi topik utama hari ini.

Jika selama ini pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif di Tanah Papua khususnya, maka kini waktunya mengembalikan anggapan itu, bahwa pangan lokal menjadi komoditas unggulan di seluruh lapisan di Tanah Papua.

Ingat bahwa setiap bangsa akan mengalami situasi krisis seperti krisis ekonomi maupun politik berawal dari adanya krisis pangan, sehingga langkah mobilisasi kedaulatan pangan lokal menjadi kebutuhan hari ini. Jangan terus terpaku pada ketahanan pangan lokal yang nyata-nyata menjadikan kehidupan kita serba ketergantungan.

Kini waktunya mencanangkan kedaulatan pangan lokal, memutus mata rantai ketergantungan pada ketahanan pangan impor. Tidak perlu tunggu, tidak perlu juga santai, tidak perlu banyak pertimbangan. Tidak perlu dengan pola pertanian agribisnis. Berpikir sekarang dan bertindak dengan sebuah langkah konkret.

Di sini, di Papua, di sini dusunmu, di sini pula yang terlengkap dengan segala potensi yang sedang tidur. Galilah dan berinovasilah! (*)

Penulis adalah eks anggota Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI)         

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top