Catatan hutang calon Bupati di LHKPN, untuk pemulangan jasad Tan Malaka

Tan Malaka
Ilustrasi, tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Padang, Jubi – Pemulangan jasad Tan Malaka dari kediri Jawa Timur ke kampung halamannya Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat pada 2017 ternyata tak dibiayai oleh pemerintah. Biaya pemulangan teryata dari uang pribadi Ferizal Ridwan, Wakil Bupati setempat.

Ferizal yang kini maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah mengaku saat itu menggadaikan surat keputusan (SK) jabatannya sebagai Wakil Bupati  untuk biaya pemulangan.

Hal itu diketahui saat pembukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp121,719 juta sebagai calon Bupati Limapuluh Kota pada pilkada 2020. Utang itu merupakan sisa utangnya ketika menggadaikan SK untuk pemulangan jasad Tan Malaka dari Kediri, Jawa Timur.

“Benar saya menggadaikan SK untuk biaya pemulangan jasad Tan Malaka. Hal ini tidak pernah saya ungkap sebelumnya. Ketika itu saya fokus pada pemulangan makam Tan Malaka. Kalau saya ungkap soal ini dulu, saya takut dibilang mencari sensasi oleh orang,” ujar Ferizal Ridwan, Rabu (28/10/2020).

Baca juga : 150 tokoh adat gelar ritual adat pengembalian jasad Tan Malaka

Menurrut Ferizal, pemulangan jasad Tan Malaka itu awalnya didukung oleh biaya Pemkab Limapuluh Kota. Namun, ketika ia dan rombongan akan berangkat ke Kediri, Jawa Timur, bupati setempat, Irfendi Arbi, urung mendukung.

Loading...
;

Karena itu, ia menggadaikan SK untuk membiayai sendiri kegiatan tersebut. Oleh sebab itu pula, katanya, pemulangan jasad bukan kegiatan pemkab setempat sehingga tidak ada anggaran yang dialokasikan.

Ferizal menceritakan bahwa pada akhir 2016 ia menggadaikan SK jabatannya ke Bank Nagari. Ia mendapatkan dana sekitar Rp300 juta dari hasil gadai SK. Ia menggunakan semua uang itu untuk biaya pemulangan jasad Tan Malaka.

“Total biaya pemulangan itu kurang lebih Rp380 juta untuk membiayai 148 orang dalam perjalanan selama 16 hari pulang pergi. Saya menambah uang hasil gadai SK itu dengan uang SPPD saya. Biaya itu juga untuk kegiatan prosesi-prosesi adat selama penjemputan itu,” kata Ferizal menjelaskan.

Ferizal mengaku mau membiayai sendiri pemulangan jasad Tan Malaka karena merupakan janji politiknya kepada masyarakat Limapuluh Kota bersama dengan Irfendi Arbi pada pilkada 2015. “Salah satu janji politik kami adalah menyuarakan tentang kompensasi atau perhatian terhadap kepahlawan Tan Malaka, kepahlawanan Mohammad Hatta, dan peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemulangan jasad Tan Malaka adalah bagian dari pelunasan janji itu,” katanya.

Meski begitu, kata Ferizal, utang janji politiknya belum lunas karena hingga kini belum ada pengakuan seratus persen oleh negara terhadap kepahlawanan Tan Malaka.

Ia menerangkan bahwa Presiden Sukarno memang telah menganugerahi Tan Malaka gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963.

Berdasarkan keputusan presiden itu ada 12 hak kepahlawanan, misalnya perhatian terhadap keturunannya.

Tercatat pemulangan jasad Tan Malaka dari Desa Selopanggung, Kediri, ke kampung halamannya, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dimulai pada 21 Februari 2017.

Rombongan penjemput jasad itu terdiri atas anggota keluarga Tan Malaka dan tokoh adat sukunya. Di Pandan Gadang, jasad Tan Malaka dimakamkan pada 1 Maret 2017. Prosesi pemulangan jasad Tan Malaka ditutup dengan kegiatan haul pada 11-16 April 2017 di makamnya.

Ferizal menyatakan bahwa pemulangan jasad Tan Malaka itu berhasil menurut syariat Islam dan prosesi adat Minangkabau. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top