HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ciri khas perlawanan orang Papua

orang Papua demo
Mahasiswa Papua saat demo tolak pemekaran di halaman kantor DPR Papua, 16 Juli 2019 – Jubi/Dok.
orang Papua demo
Mahasiswa Papua saat demo tolak pemekaran di halaman kantor DPR Papua, 16 Juli 2019 – Jubi/Dok.

Oleh: Immount de DJjthem 

Orang Papua punya sejarah panjang perbudakan dari kolonial indonesia. Dalam orasi-orasi pergerakan revolusioner dan politik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selalu mengatakan “kami tidak melawan orang Indonesia, tetapi kami melawan sistem kolonial Indonesia”, tapi belum memperlihatkan ciri khas perlawanannya, seperti “sistem apartheid” di Afrika Selatan yang menggambarkan seluruh sistem perbudakan yang diterapkan oleh imperialis Inggris.

Bisa saja apa yang dikatakan para aktivis pergerakan politik Papua merdeka yang mendorong penentuan nasib sendiri melalui mekanisme “referendum” tersebut terkait sistem birokrasi dan swasta, politik, ekonomi, dan budaya yang menindas orang Papua secara sistematis. Namun belum jelas. 

Artinya, itu belum menggambarkan secara utuh sebagai “ciri khas perlawanan” seperti “sistem rasialisme” di Amerika Serikat, yang digerakkan oleh Marthen L. King dkk. 

Meski demikian tidak rumit untuk menggambarkan “ciri khas perlawanan-perlawanan orang Papua terhadap kolonial Indonesia”. Ragam peristiwa bisa menjadi rujukan guna menyimpulkan ciri khas perlawanannya. 

Di sini kita diajak untuk membuka lembaran-lembaran sejarah masa lalu hingga realitas pada dinamika sosial saat ini. Tujuannya untuk meletakkan “ciri khas perlawanan orang Papua” secara tepat.  

Sejarah integrasi versus aneksasi politik

Loading...
;

Salah satu ciri khas itu dengan menilik sejarah  “aneksasi Papua ke NKRI”. Kolonial Indonesia memperingati setiap 1 Mei sebagai “hari integrasi Papua ke dalam NKRI”. 

Sedangkan orang Papua meyakini 1 Mei 1963 sebagai hari “aneksasi” atau puncak korporasi politik dan ekonomi tingkat tinggi antara imperialis Amerika Serikat, kolonial Indonesia dan Belanda—tanpa melibatkan dan melakukan kompromi terlebih dahulu dengan orang Papua.

Penyerahan Tanah Papua demi Nemangkawi (Tembagapura) 

Dengan mengantongi hasil temuan Jean Jacks Dozy, geolog Belanda atas gunung emas, Tembagapura pada 1939, untuk mendapatkan keuntungan berjangka panjang, imperialis Amerika Serikat “merayu” kolonial Belanda agar menyerahkan wilayah Papua ke tangan kolonial Indonesia. 

Motif penyerahan tanah Papua penuh dengan kepentingan ekonomi—sewenang-wenang—di luar kehendak dan penuh dengan unsur “pemaksaan”. 

Peran CIA dalam proses aneksasi 

Kolonial Belanda menyerahkan tanah Papua ke tangan UNTEA pada hari itu atas “desakan/pemaksaan” dari Amerika Serikat (CIA) yang memanfaatkan label-label PBB (UNTEA). 

Kemudian UNTEA menyerahkan tanah Papua ke tangan kolonial Indonesia tanpa menanyakan kesediaan orang Papua terlebih dahulu—apakah Papua bersedia bergabung dan siap menjadi warga negara kolonial Indonesia atau tidak.

Pada waktu itu, orang yang mengisi dan berperan besar di dalam UNTEA dikuasai kalangan imperialis Amerika Serikat dalam kendali mantan direktur CIA, Allen Dulles, yang bekerja sama dengan  pimpinan PT Freeport Sulphur (kemudian diganti nama dengan PT Freeport McMoran atau Freeport Indonesia) yang bermarkas dan bangkrut di Kuba, dengan adanya seruan Fidel Castro untuk menasionalisasikan seluruh perusahaan yang terdapat di negara itu.

Lembaran sejarah lain

Ragam sejarah, mulai dari New York Agreement, Roma Agreement, operasi militer, MoU Freeport, pembentukan sembilan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, pelanggaran HAM, diskriminasi, rasialisme, dan lain-lain mengandung “aneksasi”.  

Pelaksanaan Pepera 1969 pun persis sama. Kolonial Indonesia melancarkan upaya “aneksasi” untuk memenangkannya. Kolonial Indonesia “memaksa/menganeksasi” orang Papua untuk memilih NKRI dengan todongan senjata. 

Setelah menduduki tanah Papua, kolonial Indonesia menerangkan—membenarkan status sebagai penjajah kedua setelah kolonial Belanda. Caranya mengubah nama-nama tempat, jalan, kota/kabupaten, dan lain-lain di Papua secara “aneksasi atas kehendak sendiri”—tanpa melibatkan dan melakukan kompromi terlebih dahulu dengan orang Papua. Ragam sejarah tersebut mengandung ciri, sifat, cara, arti, dan makna “aneksasi”.

Perekrutan demi kepentingan aneksasi

Orang, pahlawan kolonial Indonesia asal Papua, seperti Frans Kaisiepo, Silas Papare, Marthen Indey, dan Y. Dimara sebenarnya tidak mendapatkan mandat dari orang Papua. Juga bukan direkrut dengan bekal kemampuan kolonial Indonesia. 

Mereka hanya produk kelicikan imperialis Amerika Serikat untuk melegitimasi hari “aneksasi” 1 Mei 1963,  termasuk ragam sejarah yang bermuatan “aneksasi” di atas. 

Beranjak dari realitas masa kini

Saat ini kolonial Indonesia menerjemahkan “sistem aneksasi” tersebut melalui berbagai kebijakan politik etis. Seluruh kebijakan kolonial Indonesia di tanah Papua adalah produk “aneksasi”—meneruskan “sistem kawin paksa” yang dikatakan oleh Benny Giyai dan Socratez S. Yoman dalam buku-buku mereka dan diskusi-diskusi lepas.   

Kebijakan politik etis itu diantaranya, otonomi khusus (otsus), beras miskin (raskin), Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua dan Papua Barat (UP4B), dan pemekaran atau DOB.

Semua kebijakan politik identitas tersebut bukan semata-mata dirancang dan diberikan berdasarkan permintaan orang Papua. 

Draft otsus yang awalnya disusun berdasarkan sudut pandang orang Papua sekalipun, sampai di Jakarta diubah. 

Indonesia mengubahnya menurut kehendak dan dalam pemahaman kolonial Indonesia sesuai dengan kepentingannya di Tanah Papua. 

Masalah lainnya, pelanggaran HAM yang berujung proses genosida pun sama—berkaitan dengan erat dengan “sistem aneksasi”.

Dari dulu hingga hari ini kolonial Indonesia memperluas kekuasaan dan menjalankan sistem pemerintahan, kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Papua secara “aneksasionis”.  

Hari ini, kekuasaannya kokoh di Papua melalui pemekaran. Berakar pada pejabat-pejabat lokal dan organisasi maupun (oknum) pemuka agama-agama dan adat. Kesemua itu dirancang dirumuskan, dijadikan dan dijalankan dengan cara “aneksasi”.  

Ciri khas perlawanan orang Papua 

Barangkali KNPB bilang “kami melawan sistem kolonial Indonesia tanpa melawan orang Indonesia” itu ada pada konteks “sistem aneksasi” ini. Sejarah masa lalu dan realitas saat ini penuh dengan praktik aneksasi. 

Sistem aneksasi adalah gambaran umum dari segala bentuk perbudakan di Papua. Maka sangat tepat apabila “melawan sistem aneksasi” disebut ciri khas perlawanan orang Papua terhadap kolonial Indonesia. (*)

Penulis adalah warga Papua di Kota Jayapura

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa