Daerah ini minta BLT tak tepat sasaran dikembalikan

Ilustrasi, pixabay.com

Laporan yang masuk ada istri atau suami pegawai pemerintah yang menerima.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pulau Punjung, Jubi – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat meminta pemerintah nagari atau desa mengembalikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tak tepat sasaran. Permintaan pengembalian itu terkait dengan BLT yang terlanjur disalurkan kepada mereka yang seharusnya tidak layak menerima.

“Kami sudah surati wali nagari terkait hal ini. Diberi waktu hingga 5 Juni 2020 untuk menarik bantuan tersebut dari penerima yang tidak berhak dan mengembalikan ke pemerintah kabupaten,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya, Boby Perdana Riza, Selasa (2/6/2020) kemarin.

Baca juga : Nama tak masuk daftar penerima BLT, puluhan warga datangi kantor lurah Karang Indah

Ratusan sopir angkutan umum di Merauke terima BLT

Penerima BLT di Distrik Waibhu diverifikasi

Loading...
;

Permintaan penarikan bantuan itu setelah ada laporan yang diterima Posko pengaduan terkait penyaluran BLT kepada penerima yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya. Laporan itu menyebutkan bahwa masih ditemukan keluarga penerima manfaat PKH dan Bansos Sembako menerima bantuan BLT provinsi, kabupaten, maupun pusat. Selain itu masih ditemukan keluarga perangkat nagari menerima BLT, bahkan laporan yang masuk ada istri atau suami pegawai pemerintah yang menerima.

ÔÇťMisalnya begini, suaminya seorang pegawai negeri namun yang diajukan untuk menerima istri, secara aturan ini kan tidak dibenarkan. Jadi kecolongan ini yang harus diluruskan,” kata Riza menambahkan.

Hingga saat ini setidaknya terdapat empat nagari yang ditemukan penyaluran BLT tidak tepat sasaran. Keempat nagari yang sudah terdata telah mengembalikan dana tersebut ke pemerintah daerah.

“Kalau ditotal nominal bantuan yang tidak tepat sasaran jumlahnya mencapai Rp20 juta yang sudah dikembalikan sampai hari ini,” kata Riza menjelaskan.

Ia mengimbau pemerintah nagari segera menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, sedangkan teknis pelaksanaan dan pengembalian dikoordinasikan dengan TKSK dan pendamping PKH.

“Jika tidak dilakukan maka aparat hukum yang akan menindaklanjutinya dan menarik langsung dana tersebut,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top