Dana Otsus bukan untuk keinginan Bupati dan SKPD

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Pendis Enumbi mengingatkan para bupati dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  tidak membuat program dari dana Otsus sesuai kemauan mereka, dan manfaatnya tak dirasakan langsung masyarakat.

"Masyarakat di kabupaten (kota) masih mengeluh, mengaku tak tahu dan tidak merasakan dana Otsus," kata Pendis Enumbi kepada Jubi, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, fokus dana Otsus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membenahi bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi kerakyatan.

"Makanya kepala daerah dan dinas jangan pakai dana Otsus semau mereka, tapi untuk program yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan orang asli Papua," ujarnya.

Saat para anggota DPR Papua melakukan reses atau kunjungan kerja katanya, salah satu aspirasi masyarakat, khususnya orang asli Papua yakni butuh dana modal usaha, hal seperti inilah yang mesti diterjemahkan SKPD terkait. 

"Dalam APBD kadang program muncul, taip pelaksanannya tak terealisasi. Selain itu, janji-janji politik kepala daerah saat kampanye, harus direalisasikan," ucapnya.

Loading...
;

Sejak lima tahun terakhir, Pemprov Papua mengubah pembagian dana Otsus ke kabupaten kota dari sebelumnya 60 persen untuk provinsi dan 40 persen ke kabupaten (kota) menjadi 20 persen di provinsi dan 80 persen diberikan kepada 28 kabupaten dan satu kota.

Namun, DPR Papua bersama eksekutif berencana mengubah kembali pembagian dana Otsus menjadi 50 di provinsi dan 50 di kabupaten (kota).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, namun sebelum itu pihaknya terlebih dahulu akan merevisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian dana Otsus 80 persen dan 20 persen.

"Kami sedang rapat pendapat atau harmonisasi Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian dana Otsus Papua. Kami akan revisi beberapa poin dalam Perdasus itu. Tapi hasilnya belum dipublikasikan karena masih tahap pembahasan," kata Ignasius Mimin saat rapat dengar pendapat.

Menurutnya, seperti apa hasil revisi Perdasus itu baru akan disampaikan ke publik setelah Bapemperda dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua menyetujuinya. 

"Dulunya kan 80 persen, 20 persen. Tapi setelah dievaluasi di beberapa wilayah, harapan pemprov tak tercapai," kata Mimin.

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, kemungkinan dalam tahun anggaran 2019 mendatang, hal itu sudah berlaku. Salah satu faktor perubahan pembagian dana Otsus, karena semua SMA/SMK sederajat yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah  kabupaten (kota) kini pengelolaannya dialihkan ke provinsi. 

Peralihan pengelolaan SMA/SMK sederajat, menambah beban anggaran Pemprov Papua. Mulai dari perbaikan gedung, perlengkapan fasilitas penunjang hingga pembayaran gaji guru, kini menjadi kewenangan Pemprov. 

"Pemprov tak punya dana yang cukup untuk menanggulangi semua itu. Makanya harus diubah. Inikan beban besar untuk provinsi," kata Wonda. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top