Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DAP buat petisi tolak Otsus jilid II pada peringatan Hari Pribumi Internasional

Masyarakat adat menandatangani petisi penolakan Otsus jilid II saat peringatan Hari Pribumi Internasional, Senin (10/8/2020), di lapangan DAP di Wamena. -Jubi/Islami

Papua No.1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Hari Pribumi Internasional yang jatuh pada 9 Agustus 2020, diperingati Dewan Adat Papua (DAP) dengan ibadah syukur di lapangan sepak bola Kama, halaman kantor Dewan adat Hubula, Distrik Wesaput, Senin (10/8/2020).

Pada peringatan tersebut sekaligus dibuat dan ditandatangani petisi oleh masyarakat adat Papua terkait penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II.

DAP buat petisi tolak Otsus jilid II pada peringatan Hari Pribumi Internasional 1 i Papua

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi mubes luar biasa, Dominikus Sorabut, mengatakan dua materi menjadi perhatian dalam peringatan ini, yakni pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

“Momentum ini menjadi kolaborasi materi, satu sisi sedang terancam ketahanan pangan masyarakat adat di tengah pandemi Covid-19, serta pelanggaran HAM yang begitu luar biasa,” katanya.

Menurut Sorabut, terkait penolakan Otsus, DAP bersama masyarakat tidak akan berdemo, hanya dengan membuat petisi di seluruh wilayah adat.

Hal ini, kata dia, sebagai bentuk konsultasi publik sehingga apa yang menjadi amendemen pemerintah pusat, tampak tidak melihat kebutuhan rakyat yang sesungguhnya jadi yang diperlukan ialah mengevaluasi Otsus.

Loading...
;

“Namun selama ini tidak dievaluasi tetapi dipaksakan untuk lakukan amendemen, Otsus yang pertama itu levelnya semi negara bukan Otsus, tetapi mereka tekan menjadi Otsus, yang seharusnya menjadi milik masyarakat adat,” katanya.

“Penolakan Otsus hari ini nantinya kembali ke tim kerja yang telah dibentuk, setelah memenuhi target capaian maka tanda tangan dari tujuh wilayah adat dan langkah berikutnya seperti apa, sesuai keputusan panitia,” katanya.

Kebangkitan masyarakat adat sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat Internasional, yang berbunyi: masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, secara kolektif ataupun individu, keseluruhan HAM dan kebebasan fundamental sebagaimana diakui dalam Piagam PBB, Piagam Hak Asasi Manusia, dan Hukum HAM Internasional.

“Kesadaran masyarakat adat Papua secara total sesungguhnya diawali dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak dasar mereka atas sumber daya alam beserta jati diri, sebagai bagian dari masyarakat adat dunia,” kata Kepala Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy, seperti yang tertuang dalam rilis yang diterima Jubi di Kota Jayapura, Minggu (9/8/2020). (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top