Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DAP dan aktivis HAM: Kapolda, Kapolres dan Kapolsek harus dicopot

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Nabire, Jubi – Terkait insiden 1 Agustus yang mengakibatkan nyawa seorang warga sipil hilang dan 16 lainnya luka-luka, di Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, Dewan Adat Paniai (DAP) dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, meminta agar Kapolri mencopot Kapolda Papua, Kapolres Paniai, serta Kapolsek Tigi.

Hal tersebut dikatakan DAP, Jhon NR Gobai, via selulernya yang diterima Jubi di Nabire, Jumat (4/8/17).

“Ya, Kapolri harus berani copot Kapolda Papua, Kapolres Paniai dan Kapolsek Tigi. Termasuk Brimob di Paniai. Namun sebelumnya mereka bertiga harus bertanggung-jawab," katanya.

Menurut Jhon, kasus Deiyai menambah rentetan pelanggaran HAM, serta duka kemanusiaan di tanah Papua, tetapi selama ini tidak pernah pelakunya dihukum.

“Papua berduka karena pelanggaran HAM, tapi selama ini oknum pelaku selalu bebas, apakah orang Papua lahir untuk ditembak mati?” katanya.

Atas nama DAP, ia juga meminta Kapolda Papua turun ke TKP dan meminta maaf kepada keluarga korban.

Loading...
;

"Jangan hanya duduk di kantor dan minta maaf di media," katanya.

Dikatakannya, adat dan budaya suku Mee juga melarang dan tidak diperbolehkan menerima bantuan, jika masih ada masalah yang belum diselesaikan. Sebab dikabarkan, Kapolda memberi bantuan kepada keluarga korban.

"Saya dapat informasi dari keluarga korban. Ingat, orang Mee tidak bisa terima bantuan kalau masalah belum selesai. Ada bantuan berupa dua buah amplop dan dua karton sembako, yang diantar Kapolres Nabire dan anak buahnya," katanya.
 
Menurutnya, ada tiga hal yang dipegang teguh suku Mee, terkait bantuan. Satu, budaya orang Mee, jika sedang dalam masalah dan korban dalam keadaan sakit, tidak diperbolehkan menerima bantuan dalam bentuk apa pun dari orang yang membuat masalah, baik per orangan maupun kelompok.

"Kedua, ini kan masih menuju penyelesaian masalah, dan jika belum selesai maka tidak bisa dilakukan pendekatan. Ketiga dalam bantuan ini bukan kami menolak, tapi sama sekali kami tidak bisa terima dalam bentuk seperti ini, sebab korban harus mengalami proses pengobatan," katanya.

Terpisah aktivis HAM, Gunawan Ingeruhi, menyoroti rilis komisioner Komnas HAM poin ketiga, tertanggal 3 Agustus 2017 yang mana meminta kepolisian segera mengusut kasus itu sampai tuntas, secara profesional dan independen. 

“Siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, dan siapa pun aktor intelektualnya harus diminta pertanggungjawaban," katanya.

Menurut Gun sapaan akrabnya, sikap Komnas HAM, seakan melempar masalah kepada kepolisian.

“Seharusnya Komnas HAM, segera mengambil langkah awal investigasi dengan mengumpulkan bukti dan harus sampai pada proses pengadilan HAM," tambahnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top