HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

DAP desak KLHK bebaskan kayu masyarakat adat

Ilustrasi diskusi terkait kehutanan antara masyarakat adat, DPR Papua, dan pihak Dinas Kehutanan Papua belum lama ini - Jubi. Dok
Ilustrasi diskusi terkait kehutanan antara masyarakat adat, DPR Papua, dan pihak Dinas Kehutanan Papua belum lama ini – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubiย 

ย Jayapura, Jubi – Pasca penghentian kasus dugaan suap dengan tersangka oknum pengusaha kayu, FT oleh Bareskrim Mabes Polri, Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga membebaskan 384 kontainer kayu milik masyarakat adat Papua yang dijual kepada pelaku industri lokal namun ditahan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Surabaya, Jawa Timur oleh tim terpadu KLHK, karena dianggap ilegal.

Gobai khawatir ada pihak-pihak tertentu yang akan mengambil untung dari penahanan kayu tersebut dan merugikan masyarakat adat pemilik kayu.

“Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang sedang berupaya membangun komunikasi dengan pihak di KLHK agar kayu-kayu itu dilelang dan mereka yang membeli,” kata Gobai kepada Jubi, Selasa (26/2/2019).

Menurutnya, jika para pihak terkait menyebut negara dirugikan, hal yang sama dialami masyarakat adat.

Legislator Papua itu menduga ada kekuatan besar di balik rangkaian kasus tersebut. Kasus dugaan suap, dan penahanan kayu milik masyarakat adat senilai Rp 105 miliar di Makassar dan Surabaya.

“Bisnis kayu ini piring makan banyak orang. Pengusaha dan pihak terkait lain,” ujarnya.

Loading...
;

Ia juga menyayangkan sikap Pemprov Papua dan dinas terkait, karena dianggap tidak peduli dengan kayu masyarakat adat itu. Hingga kini Pemprov Papua dinilai tak punya sikap terhadap kayu-kayu masyarakat adat yang ditahan di Makassar dan Surabaya.

“Makanya, sebaiknya bebaskan kayu itu dan segera dilakukan penataan pengelolaan hutan di Papua. Berikan ruang kelola kepada masyarakat adat pelaku usaha non-HPH,” ucapnya.

Koordinator Hukum dan HAM Tabi, Pdt. Albert Yoku dalam sebuah diskusi tentang pengelolaan hutan bersama DPR Papua dan Dinas Kehutanan Papua belum lama ini mengatakan, jika pengelolaan kayu dari hutan adat yang dilakukan masyarakat adat dianggap ilegal dan merugikan negara, penahanan kayu merugikan masyarakat adat.

“Jika pemerintah menghitung kerugian negara, kerugian masyarakat adat juga harus dihitung. Masyarakat berusaha menghasilkan dengan berkeringat namun selalu dianggap ilegal,” kata Pdt. Albert Yoku.

Padahal menurutnya, negara ada karena rakyat. Jika semua yang dilakukan masyarakat dianggap ilegal, kehadiran negara untuk siapa. (*)

 

Editor :ย  Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa