HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

DAP dianggap belum optimal perjuangkan hak masyarakat adat

Rapat Panitia Pemilihan Dewan Adat Papua (DAP) Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Keberadaan Dewan Adat Papua (DAP) dinilai belum optimal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Penyebabnya, bisa jadi karena para pengurus kurang memahami filosofi perjuangan dan tugas utama DAP.

“DAP di provinsi maupun kabupaten dan kota belum memenuhi (berhasil memperjuangkan) hak-hak serta permasalahan masyarakat adat. Misalnya, (sengketa) tapal batas (wilayah adat) suku, sengketa tanah, dan pemetaan wilayah adat,” kata Deklarator DAP Hendrik Andoi, Jumat (7/2/2020).

Andoi menjelaskan sejarah pembentukkan DAP dilatarbelakangi oleh kondisi hak-hak masyarakat adat yang terabaikan di Tanah Papua. Karena itu, sejumlah tokoh adat berinsiatif dan bersepakat membentuk DAP sebagai wadah perjuangan bersama. Mereka ingin melindungi hak-hak masyarakat adat dan sumber daya alam serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).

Dia juga mengingatkan DAP harus bersikap independen. Mereka tidak boleh berafiliasi atau menjadi partisipan dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

“Dewan adat (harus) menghindari keterlibatan dalam politik praktis, seperti pilkada, dan pilpres (pemilu). (Sikap partisipan) itu tidak boleh terjadi,” jelas Andoi.

Struktur kepengurusan DAP, lanjutnya juga tidak boleh didominasi oleh satu suku. DAP harus merangkul dan menaungi seluruh suku OAP setempat.

Loading...
;

“Misalnya, (DAP) di Nabire. Mereka harus memiliki keterwakilan semua suku di pesisir maupun pegunungan. Ketika ada sengketa wilayah adat, merekalah yang harus menyelesaikannya,” katanya.

Andoi juga menyoalkan mekanisme pelepasan lahan ulayat. Urusan tersebut, menurutnya bukan kewenangan DAP melainkan ranah internal kesukuan masing-masing.

“DAP harus merangkul para kepala suku untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar,  Seperti sengketa batas wilayah adat. Jadi, DAP itu payung (pengayom) bagi para kepala suku,” tegasnya.

Baca juga  Lapas Nabire diklaim bebas Narkoba

Andoi berharap Musyawarah Daerah DAP Nabire menghasilkan figur yang mengayomi semua suku OAP maupun Non-OAP setempat. Figur tersebut juga harus memahami tugas dan fungsi sesungguhnya DAP.

Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua Robertino Hanebora berharap DAP memperjuangkan keterwakilan setiap suku di Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun DPR Papua dari jalur pengangkatan.

“DAP berperan penting dalam merekomendasikan (penentuan calon) anggota MRP, dan DPR Papua dari jalur masyarakat adat. (Perwakilan) masyarakat (adat) di pesisir Nabire belum pernah menduduki kursi MRP dan DPR Papua,” kata Hanebora. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa