HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

DAP: Eksekutif dan yudikatif kebijakannya tak sejalan

Hakim Ketua, Yajid SH.MH, anggota Frans Efendi Manurung SH.MH, dan anggota 2, Ottow W.T.G.P Siagian SH saat memimpin sidang di PN Wamena, Senin (7/7/2020) โ€“ Jubi/IST.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai menilai eksekutif dan yudikatif di Papua tak sejalan di tengah pandemi Covid-19 kini.

Pernyataan itu dikatakan John NR Gobai terkait hingga kini proses persidangan kasus di Papua dilangsungkan saat pemerintah pusat memberlakukanย physical distancing, dan Pemprov Papua memberlakukan pembatasan sosial.

Katanya, sementara waktu Pemprov Papua menerapkan bekerja di rumah untuk aparatur sipil negara di Papua dan proses belajar mengajar di rumah untuk siswa sekolah. Kebijakan tersebut didukung pihak DPR Papua.

“Itu yang beberapa kali saya bilang kesannya eksekutif, legislatif dan yudikatif di Papua ini tidak sejalan,” kata John Gobai melalui panggilan teleponnya, Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, saat Pemprov Papua menggelar rapat bersama para forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan para kepala daerah se-Papua beberapa waktu lalu, salah satu yang dibahas adalah pembatasan sosial. Akan tetapi hingga kini pelaksanannya tak sepenuhnya diterapkan.

“Masyarakat dilarang berkumpul, beraktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, tapi proses sidang di Pengadilan tetap digelar. Inikan berarti ada ketidaksinkronan,” ujarnya.

Loading...
;

Sebelumnya, persidangan tiga terdakwa kasus kerusuhan Wamena pada 23 September 2019, kembali digelar di Pengadilan Negeri Wamena, Senin (6/4/2020).

Penasehat hukum terdakwa, Mersi Waromi, mengaku sudah beberapa kali minta penundaan sidang, namun tidak diterima oleh majelis hakim.

โ€œSeakan-akan lembaga peradilan kebal terhadap virus ini. Apa yang dianjurkan pemerintah pusat, juga gubernur, yang mengeluarkan kebijakan kerja di rumah, tidak diikuti oleh jaksa dan hakim di wilayah hukum pengadilan tinggi Jayapura dan kejaksaan tinggi Papua,โ€ kata Mersi Waromi kepada Jubi, Selasa (7/4/2020).

Baca juga  Kejaksaan selidiki dugaan korupsi di Bank Papua

Menurutnya, sidang berlangsung seperti biasa, terdakwa dihadirkan ruang sidang, demikian juga hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa.

Waromi memahami, kedua institusi itu berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Namun untuk keselamatan bersama semua pihak yang terlibat di peradilan dan juga rakyat, seharusnya pihak terkait menghentikan proses hukum untuk sementara. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa