Follow our news chanel

DAP: HPH dan isu carbon trade, korbankan masyarakat adat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Ferinando Koseray dari Dewan Adat Papua (DAP) mengatakan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan isu carbon trade (penjualan karbon) serta global warming mengorbankan masyarakat adat yang ingin mengelola kayu dari hutan adat mereka. 

Ia mengatakan, pihak Jakarta (pemerintah pusat) memelihara HPH (perusahaan pemegang Hak Pengusaha Hutan), sedangkan dunia internasional memelihara isu carbon trade dan global warning. 

Ferinando Koseray dalam diskusi dengan anggota DPR Papua, masyarakat adat, tokoh adat, dan pelaku usaha di ruang rapat DPR Papua, Jumat (25/1/2019), berharap DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) bisa memformulasikan agar tak ada lagi HPH supaya pengelolaan hutan adat dilakukan masyarakat adat sendiri. 

"Kedua isu global warming dan carbon trade, ini makanan LSM. Apa kontribusi HPH-HPH kepada masyarakat adat yang selama ini setia menjaga hutan adatnya. Masyarakat adat yang rugi dan pihak itu untung," ucapnya. 

Katanya, tak perlu mengajari masyarakat adat menjaga hutannya. Masyarakat adat tahu bagaimana harus merawat hutan adat mereka secara turun temurun. 

"Masyarakat adat tahu kapan mereka haru menebang satu pohon di hutan, kapan menebang pohon berikutnya, dan kapan harus tidak melakukan penebangan," ujarnya. 

Loading...
;

Sementara Ketua Dewan Adat Suku Oktim yang meliputi, Distrik Yapsi, Kaureh, Airu, dan Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Daud Masari mengatakan selama ini perusahaan pemegang HPH tidak banyak membantu masyarakat adat. 

"Justru terkadang masyarakat mendapat kekerasan aparat keamanan lantaran perusahaan pemegang HPH," kata Daud Masari. 

Namun dalam diskusi itu, ada juga masyarakat adat yang menilai keberadaan perusahaan pemegang HPH banyak membantu masyarakat. Menanggapi, Legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, memang perusahaan pemegang HPH memiliki perlakuan berbeda di setiap daerah. 

"Di daerah lain ada yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi di daerah lain tidak. Namun sudah ada aturannya kewajiban yang harus dipatuhi perusahaan, terkait hak masyarakat adat," kata Gobai. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top