HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

DAP kritik penambahan pasukan dengan alasan keberadaan OPM

Ilustrasi aparat keamanan – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak mengkritik kebijakan penambahan pasukan ke Papua yang terus dilakukan pemerintah pusat dengan alasan mengamankan wilayah Papua dari gangguan Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) John NG Gobai mengatakan penambahan pasukan ke Papua hanya memperuncing situasi di berbagai daerah yang dianggap merupakan wilayah OPM. Menyebabkan warga sipil dan aparat keamanan sendiri korban.

Ia mencontohkan kondisi masyarakat di Kabupaten Nduga yang hingga kini masih hidup dalam rasa was-was. Selalu khawatir menjadi korban salah sasaran dari pertikaian antara aparat keamanan dan kelompok OPM di wilayah tersebut.

Akibatnya sekitar empat ribuan masyarakat Nduga mengungsi ke berbagai wilayah yang dianggap aman sejak setahun terakhir.

“Mestinya dilakukan pemerintah pusat adalah membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok OPM, karena penambahan pasukan bukan solusi menyelesaikan masalah di Papua,” kata John Gobai kepada Jubi melalui telepon selelurnya, Minggu (12/1/2020).

Katanya, jika membandingkan situasi beberapa tahun lalu dengan kondisi kini di berbagai wilayah di Papua, beberapa tahun lalu berbagai daerah di Papua yang dianggap merupakan basis OPM lebih cenderung aman. Situasi ini terjadi karena pihak Polsek, Polres, Koramil dan Kodim di wilayah itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan kelompok yang dianggap OPM.

Loading...
;

“Misalnya di Paniai beberapa tahun lalu, hampir tidak pernah ada perselisihan antara pihak yang dianggap OPM dan aparat kemanan. Ini karena ada komunikasi baik kedua pihak. Kelompok OPM tidak memasuki wilayah pengamanan aparat keamanan. Begitu juga aparat keamanan tidak masuk ke wilayah yang merupakan daerah kelompok OPM,” ujarnya.

Baca juga  Bawaslu Papua tangani 113 sengketa pemilu

Gobai mengingatkan pemerintah pusat tidak selalu menggunakan kewenangannya melakukan penambahan pasukan ke Papua. Selama ini penambahan pasukan ke Papua cenderung dilakukan secara sepihak, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, Polda dan Kodam setempat. Padahal berbagai pihak ini yang mestinya dikedepankan dalam menjaga keamanan di Papua.

“Satuan-satuan tugas pengamanan yang dikirim ke Papua tidak memahami karakter masyarakat di wilayah tugasnya. Tidak memahami kondisi geografis. Akhirnya yang korban adalah aparat keamanan yang diperbantukan itu dan warga sipil,” ucapnya.

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa beberapa waktu lalu juga mengkritik pengiriman pasukan ke Papua. Ia menilai pengiriman pasukan berlebihan ke Papua justru membuat masyarakat khawatir.

“Itu seakan-akan menandakan situasi Papua begitu genting, dan masyarakat yang khawatir menjadi korban salah sasaran memilih mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Misalnya masyarakat di Kabupaten Nduga yang sudah sejak Desember 2018 mengungsi ke sejumlah wilayah,” kata Kadepa.

Menurutnya, yang mestinya dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provisi dan aparat keamanan adalah mencari solusi lain, selain pengerahan pasukan ke yang sering terjadi masalah antara aparat keamanan dan OPM. (*)

Editor : Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa