Follow our news chanel

DAP minta pemerintah pertanggungjawabkan Otsus dengan jujur

Ilustrasi - IST
DAP minta pemerintah pertanggungjawabkan Otsus dengan jujur 1 i Papua
Ilustrasi – IST

Papua No. 1 News Portal | Jub

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) III meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggungjawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal dan belum memberikan perubahan yang signifikan soal pemberdayaan orang asli Papua.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) DAP Leonard Imbiri didampingi Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, Ketua I DAP Wellem Zaman Bonay, Sekum DAP Leonard Imbiri dan Ketua DAP Domberay Paul Finsen Mayor di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.

“Kita minta kepada pemerintah harus secara jujur mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus di dalam suatu forum yang representatif dan berikan kesimpulannya,” katanya.

Menurut dia, di sejumlah kalangan di Papua ataupun di Papua Barat terpatri bahwa Otsus akan segera berakhir namun belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan menyeluruh di Tanah Papua.

“Pak Frans Wospakrik semasa hidup, yang juga orang yang bertanggungjawab dalam memimpin desain Otsus itu menegaskan bahwa yang akan berakhir itu bukan UU Otsusnya tetapi dana alokasi umum atau DAU yang akan dievaluasi apakah akan diteruskan atau dihentikan,” katanya.

Untuk DAP, kata dia, yang sangat aktif di berbagai forum guna membahas hak hidup dan masyarakat adat Papua mendapatkan beragam informasi dan permintaan untuk disampaikan segera kepada pemerintah.

Loading...
;

“Di antaranya mempertanggungjawabkan soal Otsus dan dalam evaluasi kita itu hampir sebagian besar dibicarakan soal uang, kebijakan lainnya soal simbol daerah, kewenangan daerah dan lainnya yang begitu gencar disinggung,” kata Leonard.

Sementara, Weynan Watori lebih menyinggung soal posisi dari pemberian Otsus itu bagi masyarakat Papua.

“Tuntutan itu muncul karena pada masa Orba, selain ada DOM, semua situasi di Papua sangat buruk sekali. Tapi diberikan Otsus dengan sejumlah kewenangan termasuk DAU dua persen, sehingga diharapkan ada perubahan, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hingga dua tahun menjelang berakhirnya Otsus,” katanya.

Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari data nasional yang menyebutkan penduduk termiskin ada di Papua dan Papua Barat, presentasi HIV/AIDS tinggi, data kekerasan juga ada di Tanah Papua, sehingga muncul pertanyaan dana Otsus yang sangat banyak itu untuk apa.

“Ini artinya ada kegagalan, padahal ada kebijakan terkait uang (Otsus,red). Sebagai  win-win solution, seharusnya Otsus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sejauh mana pelaksanaanya di lapangan, padahal akumulasi dana yang mengalir sudah mencapai Rp105 triliun,” katanya. (*)

Editor : Victor Mambor

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top