Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DAP minta tim pencari fakta Komnas HAM datang ke Intan Jaya

John Gobai (kanan) dan Ferdinand Okoseray saat menyampaikan keterangan pers mereka di Jayapura, Senin (17/2/2020). – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat  Papua atau DAP mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penegakan hukum yang digelar TNI/Polri di Intan Jaya, Papua. DAP menyatakan operasi di Intan Jaya itu telah menewaskan dua prajurit TNI dan seorang warga sipil, serta melukai dua orang warga sipil lainnya.

Sekretaris II DAP versi Konferensi Masyarakat Adat Papua di Biak, John NR Gobai menyatakan desakan itu dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (17/2/2020). Gobai menyatakan pihaknya menduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi penegakan hukum di Intan Jaya. Dugaan itu muncul karena korban warga sipil justru terkena tembakan di lokasi yang berjarak 4 km dari tempat terjadinya kontak senjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata.

“Korban warga sipil itu bukan [tertembak] di lokasi kontak senjata, tetapi [tertembak di lokasi yang] jauh. Korban warga sipil itu [tertembak] dalam proses pengejaran terhadap kombatan kelompok bersenjata. Karena itu, [mereka adalah] korban pelanggaran HAM,” kata Gobai saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Senin (17/2/2020).

TNI/Polri menggelar operasi di Intan Jaya setelah terjadinya kontak senjata antara TNI dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menewaskan dua prajurit TNI pada 17 Desember 2019. Sejak itu, sejumlah kontak senjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata itu.

Pada 26 Januari 2020, terjadi kontak senjata di Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya, hingga menewaskan Alex Kobogau (28 tahun). Seorang anak bernama Jakson Sondegau (8 tahun) terluka tembak di perut saat sedang bermain-main di sekitar rumahnya. Seorang anak lainnya, Yopi Sani Yegeseni (14 tahun), menjadi korban penganiayaan.

Menurutnya, tim pencari fakta Komisi Nasional HAM RI dibutuhkan antara lain untuk menyelesaikan kontroversi identitas korban penembakan yang tewas di Intan Jaya. Aparat keamanan menyatakan Alex Kobogau adalah kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sementara para warga menyatakan Alex Kobogau adalah warga sipil dan bukan anggota TPNPB.

Loading...
;

“Kita butuh tim independen untuk memastikan data korban. Karena itu, kami meminta Komnas HAM [datang] ke Intan Jaya,” kata Gobai.

Ia menyatakan operasi aparat keamanan di Intan Jaya telah menyebabkan ribuan warga Distrik Sugapa, Hitadipa, dan Ugimba mengungsi dari tempat tinggalnya. Per Februari 2020, tercatat ada 1.237 jiwa warga dari ketiga distrik yang masih mengungsi. Sebagian dari mereka mengungsi ke sejumlah lokasi di Intan Jaya, dan sebagian lainnya mengungsi ke kabupaten tetangga seperti Nabire dan Mimika.

Gobai menyatakan warga yang mengungsi kehilangan akses pelayanan publik, dan bergantung kepada warga lain berbaik hati memberi tumpangan. Warga tidak dapat beraktivitas karena takut terhadap sejumlah pos TNI/Polri maupun kelompok TPNPB. “Mereka terancam kelaparan. Warga tak dapat melakukan aktifitas berkebun untuk mencari makan, maupun berbelanja,” kata Gobai.

Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan operasi aparat keamanan di Intan Jaya. “Caranya, memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan operasi militer di Intan Jaya, serta menarik pasukannya dari Intan Jaya dan Paniai. Silahkan [aparat keamanan] jaga Freeport di pinggir pagar Freeport, tidak usah saling serang di perkampungan masyarakat,” kata Gobai.

Menurut Gobai, desakan agar Komnas HAM RI membentuk tim pencari fakta itu juga didukung Lembaga Bantuan Hukum Papua, Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Gereje Kristen Injili di Tanah Papua, serta Yayasan Pusaka. Gobai berharap Komnas HAM RI segera merespon desakan itu.

Kepala Sekretariat Kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray mengatakan penyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua masih menjadi pergumulan panjang masyarakat Papua.  “Kami sudah tidak percaya lagi negara mau menyelesaikan masalah [pelanggaran] HAM [di Papua]. Akan tetapi, kami hargai semua upaya yang aktivis HAM,” kata Okoseray.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top