DAP sebut kunjungan Jokowi ke Papua ibarat membawa peti mati Otsus Papua

PON XX Papua
Jack Komboy, Mario Saroi dan Presiden Joko Widodo saat bermain bola dalam rangkaian Pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Sabtu (2/10/2021). - PB HUmas PON

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua menilai rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua untuk membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua seperti membawa peti mati Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, sepanjang kunjungan pada 1 – 4 Oktober 2021 itu Presiden Joko Widodo tidak memiliki agenda untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut saat dihubungi Jubi pada Selasa (5/10/2021). “Kali ini dia datang hanya bawa peti jenazah Otonomi Khusus Papua,” ungkap Surabut.

Surabut menegaskan akar masalah Papua adalah aneksasi Papua oleh Indonesia dan penggunaan kekuatan militer yang melahirkan kekerasan berkepanjangan di Papua. Akan tetapi, akar masalahitu justru tidak diurus selama kunjungan Presiden Joko Widodo pada 1 – 4 Oktober 2021.

Baca juga: PON XX Papua resmi dibuka, goresan sejarah baru bagi Papua dan Indonesia

Surabut menyatakan penyelenggaraan PON XX Papua disebut-sebut akan mengikat persaudaraan dan akan membangun nasionalisme Indonesia di Papua. Akan tetapi, Surabut justru menegaskan penyelenggaraan PON XX Papua tidak akan mengubah situasi politik dan keamanan di Tanah Papua.

Surabut mengingatkan masalah yang ada di Papua bukanlah kerindungan dikunjungi Presiden Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa masalah yang ada di Papua bukanlah kerindungan untuk dikunjungi ribuan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. “Akar masaah Papua [adalah] aneksasi politik [dan] invasi militer sampai hari ini,” ujar Surabut.

Surabut menyatakan invasi militer Indonesia yang dimulai dengan pernyataan Operasi Trikora oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 telah menimbulkan kekerasan yang berkepanjangan hingga kini. Berbagai operasi militer yang terjadi sebelum dan sesudah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini tidak pernah diselesaikan pemerintah.

Loading...
;

Baca juga: Presiden Jokowi: Kami bangga dengan Tanah Papua

Surabut menegaskan kekerasan militer di Tanah Papua tidak bisa dipandang peristiwa masa lalu. Menurutnya, rakyat Papua tidak bisa dihibur dengan kunjungan kerja Presiden dan penyelenggaraan PON XX Papua. Apalagi, korban berbagai kasus kekerasan baru terus berjatuhan di Tanah Papua, baik di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua, maupun di Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Akan tetapi, rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua pada 1 – 4 Oktober 2021 justru tidak menyentuh persoalan mendasar itu. Surabut menilai Presiden menutup mata atas masalah Papua, lalu menghibur rakyat dengan PON dan kunjungan kerja. “Presiden [seperti] merawat kekerasan, [bekerja] tanpa mencari solusi [atas kekerasan di Papua],” ungkap Surabut.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Nicolas Degey juga menilai penyelenggaraan PON XX Papua adalah upaya paksa Jakarta untuk menghibur rakyat Papua. “Siapa yang memaksa dan dipaksa melaksanakan PON di Papua?,”ungkapnya.

Baca juga: Mama Papua dilarang menjual noken Bintang Kejora di sekitar Stadion Lukas Enembe

Degey menyebut penyelenggaraan PON XX Papua terlihat tergesa-gesa, dan justru memperlihatkan pengerahan begitu banyak pasukan bersenjata untuk mengawal penyelenggaraan PON. Penyelangarakan PON tergesa-gerasa itu sangat terlihat dari pos-pos polisi darurat di pinggir jalan dari box kontainer barang.

“Pos-pos polisi itu saya lihat dari kontainer. Bagaimana itu persiapan PON?”pintanya.

Degey menyatakan penyelenggaraan PON bukan masalah penting bagi rakyat Papua. Ia menyatakan masalah bagi rakyat Papua adalah mencari cara menyelesaikan konflik dan perhatikan keberadaan pengungsi akibat berbagai konflik di Papua.

“Jakarta membuat PON, menari-nari, [sementara ada] rakyat yang ada di pengungsian. Apakah mereka [yang ada di pengungsian] itu bukan rakyat Indonesia?,” tanya Degey. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top