DAP: Senjata bukan solusi terakhir tangani konflik Pilkada

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Surabut mengatakan, senjata bukan solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik Pilkada Papua 2018.

Menurutnya, hal ini sebagai respon atas pesan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol Yakobus Marjuki dalam deklarasi damai pemilihan 7 kepala daerah kabupaten dan gubernur di profinsi Papua.

“Kita ada senjata. Penegakan hukum jalan terakhir,” pesan Wakapolda kepada para kandidat dan pendukung di halaman kantor Gubernur Papua, Sabtu (24/2/2018).

Kata Wakapolda, pengunaan senjata itu upaya terakhir dari pengamanan damai, dan pengamanan terhadap kampanye pemilihan hingga perhitungan suara secara persuasif akan dikedepankan

Surabut mengatakan, dengan alasan apapun, pihak polisi mestinya tidak mengunakan senjata. Apa lagi untuk menghadapi masyarakat yang tidak bersenjata.

“Kalau hanya bawa fisik, pihak kepolsian bisa atasilah. Kalau tidak itu menjadi masalah,” kata Surabut kepada Jubi di Expo, Jayapura, Papua, Senin (26/2/2018)  

Loading...
;

Surabut menyarankan, polisi lebih baik melakukan  evaluasi untuk meminimalisir konflik, karena evaluasi di internal aparat dalam mengamankan pemilihan kepala daerah sebelumnya dianggap penting, sebagai bahan pembelajaran.

Kalau evalusi dilakukan secara serius, bisa ditemukan asumsi, jika konflik Pilkada kadang lebih disebabkan karena pemasungan kebebasan rakyat. Hak-hak pilihan bebas rakyat yang tersandera akibat sistem komando pengamanan.

Karena itu, kata dia, aparat harus netral. Aparat keamanan harus menjauhi sistem komando yang bertujuan berpihak kepada salah satu kandidat.

“Kalau semua netral, rakyat bebas memilih, pasti rakyat tidak akan protes. Rakyat protes ketika hak mereka disandera,”tegasnya.

Menanggapi itu, juru berita Polda Papua, Kombes (Pol) Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, pihaknya tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah di Papua.

Kata dia, pihak kepolisian akan bekerja sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 1,2 dan 3.

“Polri tetap konsisten terhadap aturan hukum dan Polri tetap netral, jika ada keterlibatan anggota akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hokum, baik pidana maupun kode etik kepolisian,”ungkap Mustofa kepada Jubi. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top