Follow our news chanel

Previous
Next

DAP wilayah Mamta-Tabi pertanyakan pertemuan Kapolri dan Panglima TNI dengan Barisan Merah Putih

Aksi demo masyarakat di Kota Jayapura - Jubi/Engel Wally
DAP wilayah Mamta-Tabi pertanyakan pertemuan Kapolri dan Panglima TNI dengan Barisan Merah Putih 1 i Papua
Aksi demo masyarakat di Kota Jayapura – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Dewan Adat Papua wilayah Mamta-Tabi mempertanyakan mengapa dalam rangka menyelesaikan masalah yang saat ini muncul di Papua, Kapolri dan Panglima TNI bertemu dengan kelompok Baris Merah Putih dan dilakukan tertutup di sebuah hotel, bukan bertemu dengan dewan adat dari tujuh wilayah di Papua.

Ketua Dewan Adat Papua wilayah Mamta-Tabi, Zadrack Taime, menegaskan bicara soal Papua, jangan salah bertemu dengan orang yang ada di Papua.

Menurutnya, Dewan Adat Papua yang membawahi tujuh wilayah di Papua ini adalah representasi seluruh masyarakat Papua, baik dari gunung, lembah, hingga ke wilayah pantai. Kalau Pemerintah Pusat ingin berbicara soal Papua, dewan adat di tujuh wilayah ini yang harus ditemui.

“Pertemuan yang dilakukan oleh Kapolri dan Panglima TNI bersama masyarakat Papua yang kabarnya dilakukan secara tertutup di salah satu hotel di Kota Jayapura, sebenarnya apa yang tertutup dari Papua,” ujar Zadrak, saat ditemui di Sentani, Jumat (30/8/2019).

Dikatakan, pertemuan pejabat pusat dengan orang-orang yang tergabung dalam Barisan Merah Putih sesungguhnya tidak menyelesaikan akar persoalan yang timbul di tengah masyarakat asli Papua.

“Barisan Merah Putih ini tidak mengurus masyarakat yang berada di bawah kendali Dewan Adat Papua, jadi sama saja tidak akan menemui solusi terbaik,” katanya.

Loading...
;

Zadrak juga mengingatkan kepada kelompok Barisan Merah Putih untuk tidak menggunakan nama Dewan Adat Papua dalam pertemuan-pertemuan tertutup dengan pemerintah pusat.

“Kami juga mengimbau kepada para kepala suku di tujuh wilayah adat Papua untuk tidak mudah terpengaruh dengan ajakan atau pemberian serta isu yang tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan seluruh masyarakat di Papua,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Mamta-Tabi, Irenius Pepuho. Persoalan di tengah masyarakat, baik sumber daya alam, manusia, dan tanahnya adalah wewenang Dewan Adat Papua yang harus berbicara. Dampak kekecewaan masyarakat Papua terlihat jelas dengan adanya aksi demo besar-besaran yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura.

“Akar persoalan masyarakat Papua sudah sangat jelas di mata pemerintah pusat, harusnya hal ini dibicarakan dengan orang-orang yang mengerti dan membawa aspirasi masyarakat orang asli Papua, bukan dengan Barisan Merah Putih lalu pertemuannya dilakukan secara tertutup di hotel-hotel, ini ada apa,” pungkas Irenius. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top