Follow our news chanel

Demi akhiri kekerasan, aparat keamanan harus ubah pola kerjanya di Papua

Foto ilustrasi, pendaratan pasukan TNI menggunakan helikopter di lapangan terbang Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Desember 2019.- IST
Demi akhiri kekerasan, aparat keamanan harus ubah pola kerjanya di Papua 1 i Papua
Pendaratan pasukan TNI menggunakan helikopter di lapangan terbang Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Paniai yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua kursi pengangkatan periode 2014 – 2019, John NR Gobai mengatakan kekerasan di Papua kerap terjadi setiap bulan Desember. Gobai meminta aparat keamanan mengubah pendekatan yang mereka gunakan di Papua, agar Natal di Papua dapat dirayakan tanpa insiden kekerasan.

Gobai menyebut persiapan masyarakat Papua menyambut Natal kerap diwarnai berbagai kekerasan. Seperti siklus yang berulang, kekerasan kerap terjadi pada Desember, seperti kontak senjata antara aparat keamanan TNI/Polri dan kelompok bersenjata, penembakan terhadap warga, ataupun berbagai kekerasan lain.

“Pada tahun 2011, [aparat keamanan menggelar] Operasi Tumpas Matoa di Paniai. Pada 2014, terjadi penembakan empat siswa di Paniai. Pada tahun 2018, [ada operasi pengejaran kelompok bersenjata] di Nduga. Kini, di Intan Jaya juga terjadi kekerasan, setelah aparat keamanan menjalankan penegakan hukum pada Desember. Seakan-akan, Desember adalah bulan kelabu bagi sebagian daerah di Papua,” kata Gobai saat dihubungi melalui panggilan telepon, Minggu (22/12/2019).

Gobai mengatakan semua pihak berduka atas adanya korban jiwa dalam bentrokan bersenjata yang terjadi di Intan Jaya pada 17 Desember 2019 lalu. Kontak senjata itu menewaskan dua prajurit TNI, Letnan Satu EZ Sidabutar dan Sersan Dua R Rizky.

“Kedamaian pada akhir tahun 2019 telah terganggu oleh kontak senjata itu. Untuk itu, akan lebih baik agar pasukan yang ada ditarik dari Puncak dan Intan Jaya. Jangan lagi kita menambah daftar korban nyawa manusia dari masyarakat sipil di kampung-kampung, [jangan ada lagi warga yang] mengungsi karena takut dan trauma. Biarkan orang merayakan Natal dengan damai,” kata Gobai.

Ia menyatakan kelompok bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang dijalankan oleh manusia biasa, yang juga merupakan Citra Allah yang memiliki akal, rasa, dan kehendak. “Saya mengetahui ada pimpinan aparat yang bisa bertemu pimpinan TPNPB atau OPM, berbicara dengan baik, terawa. Pengalaman itu menunjukkan TPNPB dan OPM sekalipun bisa diajak bicara, bukan tidak bisa diajak berbicara dengan bahasa manusia,” kata Gobai.

Loading...
;

Namun Gobai membenarkan jika TPNPB maupun OPM tidak suka dipantau atau diintai. Mereka juga tidak suka jika aktivitasnya didokumentasikan oleh pihak lain yang tidak mereka kenal. “Mereka ingin dihargai sebagai manusia, karena mereka juga menghargai manusia lain. Pengerahan pasukan banyak-banyak tidak akan menyelesaikan masalah, dan justru melanjutkan siklus kekerasan di Tanah Papua. Itu membuka kemungkinan warga sipil menjadi korban, sehingga dapat berujung kasus pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Gobai mengatakan pemerintah dan aparat keamanan harus mengubah pola pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua. Penggunaan operasi militer ataupun operasi penegakan hukum yang cenderung represif dapat diganti dengan pendekatan yang ramah dan tanpa membawa senjata.

“Dalam arti luas, [perubahan pola pendekatan itu] akan membawa perubahan [situasi di Papua]. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu serta masa kini [harus dijalankan, disertai pelurusan senjarah. Hal-hal itu harus dilakukan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” kata Gobai.

Secara terpisah Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTPI) Januarius Lagowann menyesalkan aparat kemanan yang terus menggunakan pendekatan militeristik yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. “Papua adalah daerah yang sudah lama dijadikan daerah konflik. Saya meminta [pemerintah] untuk menghentikan segala bentuk operasi militer, agar semua masyarakat Papua bisa merasakan Natal dengan damai dan aman untuk menerima Yesus, juru selamat dunia,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top