Follow our news chanel

Previous
Next

Demi cegah korona, MA diminta hentikan proses persidangan di pengadilan

Ilustrasi keadilan, pixabay.com
Demi cegah korona, MA diminta hentikan proses persidangan di pengadilan 1 i Papua
Ilustrasi keadilan, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua meminta Mahkamah Agung menghentikan proses persidangan di pengadilan, karena rawan menyebabkan penularan virus korona. Permintaan itu disampaikan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua melalui siaran pers yang diterima Jubi pada Selasa (7/4/2020).

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua mengapresiasi berbagai langkah yang pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial dalam berkomunikasi, demi memutus rantai penularan virus korona penyebab pandemi Covid-19. Koalisi menyatakan langkah itu sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Upaya itu juga sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Negara, terutama pemerintah, bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Akan tetapi, Koalisi menilai Mahkamah Agung (MA) belum mengikuti berbagai upaya pencegahan penularan virus korona. Setelah pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covis-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya. Selain itu, juga telah terbit Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

Koalisi menilai pelaksanaan SEMA maupun surat Surat Dirjen Badilum itu menunjukan sikap yang bertolak belakang dengan misi melawan wabah Covid-19. Kedua surat itu dijadikan dasar untuk menjalankan persidangan di pengadilan negeri, mempertemukan majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, maupun penasehat hukum. Hal itu sudah meningkatkan risiko penularan virus korona.

Dengan pertimbangan mencegah penularan korona, para terdakwa tidak menghadiri sidang di pengadilan, dan cukup mengikuti sidang melalui telekonferensi. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua pengadilan negeri bisa menggelar sidang telekonferensi, karena keterbatasan kualitas sambungan internet. Situasi itu membuka ruang bagi majelis hakim untuk memaksa sidang secara langsung  dihadiri para terdakwa, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Wamena.

Loading...
;

Koalisi menilai implementasi SEMA Nomor 1/2020 dan Surat Dirjen Badilum lebih berusaha memberikan legitimasi untuk melanjutkan proses persidangan semata. “[Kedua surat itu] bukan untuk memerangi wabah Covid-19 di lingkungan lembaga peradilan, sehingga dikhawatirkan adanya warga negara terinfeksi wabah Covid-19 di lingkungan lembaga peradilan,” demikian siaran pers Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

Koalisi meminta Ketua MA mempertimbangkan lagi SEMA Nomor 1 Tahun 2020 itu. Koalisi berharap MA memerintahkan seluruh kepala pengadilan tinggi untuk menghentikan proses persidangan baik secara langsung maupun secara telekonferensi, demi ikut berupaya memutus rantai penularan virus korona.

Koalisi juga meminta Kepala Pengadilan Tinggi Jayapura memerintah seluruh kepala Pengadilan Negeri di Papua dan Papua Barat untuk menghentikan proses persidangan. Seluruh proses persidangan, baik itu persidangan secara langsung maupun persidangan telekonferensi, harus dihentikan demi memastikan tidak adanya penularan virus korona di lingkungan peradilan.

“[Kami meminta] Gubernur Propinsi Papua dan Papua Barat untuk mengirimkan surat kepada ketua Pengadilan Tinggi [Jayapura yang membawahi] Pengadilan Negeri di Papua dan Papua Barat untuk menghentikan seluruh proses persidangan, baik secara langsung maupun secara telekonferensi. [Hal itu untuk] menanggulangi wabah Covid-19, dan memenuhi hak atas kesehatan warga di lingkungan lembaga pengadilan di Papua dan Papua Barat,” demikian siaran pers Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top