TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Demo di depan Kemendagri, mahasiswa Papua tolak Otsus Jilid 2 dan pemekaran

Demo tolak Otsus Papua Jilid 2
Ikatan Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021), untuk menolak Otsus Papua Jilid 2, dan usulan pemekaran Provinsi Papua. - Dok. Ambrosius Mulait

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus Papua Jilid 2, dan menolak usulan pemekaran Provinsi Papua.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Ambrosius Mulait yang mengikuti unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Papua itu menyatakan unjuk rasa tersebut menyuarakan aspirasi rakyat itu Papua. “Hari ini rakyat Papua sedang menolak Otsus dan pemekaran di seluruh Papua.  Mahasiswa sebagai perwakilan rakyat Papua di Jakarta telah  menyambung suara rakyat itu ke Kementeri Dalam Negeri,” kata Mulait seusai unjuk rasa itu.

Pemerintah pusat dinilai akan memperpanjang Otsus Papua karena secara sepihak merancang revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Revisi itu dilakukan karena kucuran Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon DAU nasional sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

Baca juga: IPMAPA tolak Otsus Papua Jilid II dan pemekaran

Pemerintah pusat berencana merevisi UU Otsus Papua, untuk memperpanjang kucuran Dana Otsus Papua hingga 2041. Revisi sepihak UU Otsus Papua itulah yang dinilai sebagai Otsus Papua Jilid 2.

Mulait menyatakan mahasiswa Papua yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta meminta elit politik di Jakarta mendengarkan harapan rakyat Papua. Rakyat Papua telah menolak rencana perpanjangan Otsus Papua, dan usulan pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi. Ia meminta pemerintah pusat berhenti memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Papua.

“Rakyat Papua minta referendum. Pemerintah pusat jangan alergi dengan aspirasi rakyat Papua itu. [Jika] pemerintah [terus] paksakan pemekaran, berarti pemerintah sedang menciptakan konflik di Papua,” kata Mulait.

Salah satu pengunjuk rasa, Marius Wonda membacakan pernyataan sikap para mahasiswa yang berisi 14 tuntutan. “Mahasiswa mengutuk tindakan elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung Otsus dan pemekaran,” kata Wonda saat membacakan tuntutan itu.

Selain menolak Otsus Papua Jilid 2 dan pemekaran Provinsi Papua, para mahasiswa juga menolak rencana penambangan Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. Para mahasiswa itu menuntut Gubernur Papua segera mencabut surat rekomendasi kepada Mind Id untuk mengelola Blok Wabu.

Para mahasiswa juga meminta pemerintah membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput di Tanah Papua. “Lebih dari itu, mahasiswa meminta  pemerintah Indonesia agar memberikan akses kepada tim pencari fakta Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk memasuki wilayah West Papua,” kata Wonda saat membacakan pernyataan sikap itu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us