Follow our news chanel

Demo jatah proyek bentrok, tiga pengusaha Papua dilarikan ke RS

Salah satu pengusaha asli Papua yang berunjukrasa pada Senin (25/11/2019) harus dilarikan ke rumah sakit setelah dipukul oleh sekelompok orang yang menyerang pengunjukrasa – Jubi/Jean Bisay.
Demo jatah proyek bentrok, tiga pengusaha Papua dilarikan ke RS 1 i Papua
Salah satu pengusaha asli Papua yang berunjukrasa pada Senin (25/11/2019) harus dilarikan ke rumah sakit setelah terluka karena dipukul oleh sekelompok orang yang menyerang demonstrasi Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua. – Jubi/Jean Bisay.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah tiga pengusaha Papua dilarikan ke rumah sakit karena terluka dalam bentrok yang terjadi di Jayapura, Papua, Senin (25/11/2019) sore. Bentrokan itu terjadi saat sekelompok orang menyerang massa pengunjukrasa dari Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua.

Bentrok pada Senin itu berawal dari unjukrasa yang dilakukan Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua (FKPAP). FKPAP mempertanyakan anggaran proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2019 yang dialihkan ke anggaran tahun 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua.

Soni Wanma selaku Ketua FKPAP menyatakan serangan itu terjadi ketika kelompoknya sedang berorasi.  “Jadi awalnya kami datang untuk menyuarakan aspirasi kami, tetapi kami malah disambut dengan orang-orang yang sebenarnya kami tidak kenal. Mereka datang menggunakan panah, kayu balok, dan batu untuk menyerang kami yang sedang melakukan orasi,” kata Soni Wanma pada Senin.

Sejumlah tiga orang terluka dalam bentrokan itu. Ketiganya-Jems Tanawani, Amon Wakri, dan Neis Kabuye-dilarikan ke rumah sakit. “Kami berharap pihak aparat kepolisian bisa menangkap para massa yang kami tidak kenal tersebut.”

Wanma menuturkan unjukrasa pada Senin merupakan unjukrasa lanjutan dari FKPAP. Sebelumya FKPAP telah meminta Kepala Dinas PU untuk menerapkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam proyek Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Provinsi Papua 2019.

Dalam perkembangannya, Dinas PU Papua justru mengalihkan sejumlah anggaran GEL 2019 ke APBD Provinsi Papua 2020. Kebijakan itulah yang diprotes FKPAP dalam unjukrasa Senin.

Loading...
;

Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan hampir setiap tahun ada pengusaha Papua yang menutut hak mendapatkan proyek dari Dinas PU Papua. “Ini menandakan bahwa ada regulasi yang salah. Ada dua rumusan hak sipil dan politik yaitu hak atas pekerjaan dan hak pekerja. Jadi hak atas pekerjaan harus disiapkan oleh pemerintah melalui sebuah regulasi, lalu mereka yang bekerja itu diatur sesuai dengan regulasi tersebut,” katanya.

Ramandey menyatakan bentrokan tidak akan terjadi jika Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan dengan jelas klasifikasi pekerjaan dan klasifikasi perusahaan yang bisa menjadi pelaksana proyek itu.

“Kalau klasifikasi perusahaan yang meminta proyek tidak memenuhi standar, ya tidak usah dikasih [proyek]. Sehingga hal ini tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Apalagi pekerjaan seperti ini berhubungannya dengan pelayanan publik, seperti pembuatan jalan, jembatan, perumahan dan lainnya,” ujarnya.

Terkait dengan penundaan atau pengalihan proyek GEL dari tahun 2019 ke tahun 2020, Ramandey berharap ada penjelasan dari Dinas PU Papua. Penjelasan tersebut harus sesuai dengan regulasi dan alasan yang tepat. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top