HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Dengan pakta integritas, penyalahgunaan Dana Kampung bisa dihukum tegas

Papua
Ilustrasi, penyaluran Dana Desa di Papua - dok.Jubi
Dengan pakta integritas, penyalahgunaan Dana Kampung bisa dihukum tegas 1 i Papua
Foto ilustrasi, penyaluran Dana Desa di Papua. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua menegaskan setiap kepala kampung yang berkinerja buruk, bekerja tidak sesuai aturan, dan salah mengelola dana harus mundur atau akan dipecet dari jabatannya. Hal itu dinyatakan Banua pasca penandatanganan pakta integritas pengelolaan Dana Kampung di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Rabu (29/1/2020).

Pakta integritas yang ditandatangani para kepala kampung di Jayawijaya itu akan diterapkan dalam pengelolaan Dana Kampung 2020. Dengan bertandatangan pakta integritas, setiap kepala kampung menyatakan siap menerima sanksi jika menyelewengkan Dana Kampung yang dikelolanya. Banua menyatakan pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas itu merupakan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperbaiki pengelolaan dan penggunaan Dana Kampung.

Dengan pakta integritas, penyalahgunaan Dana Kampung bisa dihukum tegas 2 i Papua

Banua menatakan jika ada kepala kampung yang tidak menandatangani pakta integritas, resikonya kepala kampung akan diberhentikan karena dianggap tidak siap untuk melaksanakan tugas dengan baik. ” Kami berupaya [agar] Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung transparan [dan diketahui] masyarakat,” kata Banua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya, Lenensia Manuputty meminta pemerintah kampung yang belum melaporkan penggunaan Dana Kampung tahap I dan II 2019 untuk segera menyerahkan laporan mereka. Keterlambatan pelaporan penggunaan Dana Kampung akan menghambat pencairan Dana Kampung periode berikutnya.

“Ini kan seperti siklus. Kalau dana tahap I dan II tidak dilaporkan penggunaannya, maka untuk tahap III tidak bisa dicairkan. Begitu juga tahap III, jika sudah cair harus ada laporannya, sehingga tidak menghambat pencairan tahap I 2020,” kata Lenensia Manuputty.

Senada dengan Banua, Manuputty menyatakan setiap kepala kampung yang lalai dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana Kampung dapat dikenai sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Para kepala kampung yang melakuan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung juga bisa dipidanakan.

“Kami harap kepala kampung melaksanakan apa yang telah ditegaskan Bupati maupun DPMK. Dalam mengelola dana desa, harus terbuka dan jujur kepada masyarakat. Karena ini uang masyarakat, bukan uang kepala kampung, [maka pengelolaan Dana Kampung] harus transparan, kata Manuputty.

Kepala kampung Tenunggame di Distrik Bolakme, Lenus Tabuni mengaku siap melaksanakan atas poin-poin yang dituangkan dalam pakta integritas itu. “Setelah menandatangani pakta integritas, kami siap,” kata Lenus Tabuni. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top