HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Dewan Adat Papua minta intervensi Presiden tuntaskan kasus Paniai

Kasus Paniai Berdarah Papua
Makam empat siswa korban penembakan Paniai Berdarah 8 Desember 2014 di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai. Papua – Jubi/Ist

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengintervensi penuntasan kasus penembakan yang menewaskan empat remaja di Kabupaten Paniai dan melukai belasan warga sipil, 8 Desember 2014 lalu.

Pernyataan itu dikatakan Sekretaris II DAP, John NR Gobai menyusul pengembalian berkas kasus Paniai untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM Republik Indonesia, 20 Mei 2020 lalu.

Dewan Adat Papua minta intervensi Presiden tuntaskan kasus Paniai 1 i Papua

Menurutnya, penuntasan kasus Paniai butuh intervensi Presiden Jokowi. Karena hingga kini upaya penyelesaian kasus tersebut terhambat di Kejaksaan Agung.

Lembaga itu dinilai tidak sepenuhnya serius menuntaskan kasus Paniai. Ini bisa dilihat dari sikap Kejagung yang sudah dua kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM RI, yakni pada 19 Maret 2020 dan 20 Mei 2020.

“Makanya saya bilang, mesti ada intervensi Presiden untuk menuntaskan kasus Paniai, agar Presiden dapat memenuhi janjinya kepada warga Papua, dan keluarga korban saat Natal bersama masyarakat Papua di Jayapura pada 27 Desember 2014 lalu,” kata John Gobai melalui panggilan teleponnya, Jumat (5/6/2020).

Kata Ketua Dewan Adat Daerah Paniai itu, saat ibadah Natal Nasional di Kota Jayapura Papua akhir 2014 lalu, Presiden Jokowi di hadapan ribuan warga Papua berjanji akan menuntaskan kasus Paniai dan meminta para pihak dan lembaga terkait segera menyelesaikan penembakan itu.

“Sekarang ini kembali kepada Presiden, apakah benar-benar ingin kasus Paniai tuntas atau tidak, karena saya menduga ada pihak tertentu yang mempolitisir kasus ini untuk melemahkan penegakan HAM di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gobai, kalau hanya berharap penuntasan kasus Paniai pada inisitif Kejagung, korban dan keluarganya akan sulit mendapat keadilan yang diharapkan.

Kejagung dianggap tidak serius menuntaskan kasus Paniai, dengan berbagai alasan untuk mengembalikan berkas kasus yang telah dua kali diserahkan Komnas HAM RI.

Gobai mempertanyakan ada apa di balik sikap Kejaksaan Agung yang dua kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM, dengan alasan belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM berat.

“Ini menunjukkan adanya dua sudut pandang berbeda terhadap kasus HAM. Komnas HAM RI konsisten ingin menegakkan HAM sementara Kejagung lebih melihat dari aspek pidana. Kasus Paniai sudah hampir enam tahun.

Selama itu, korban dan keluarganya berharap ada kejelasan keadilan kepada korban dengan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM,” ucapnya.

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik melalui siaran pers yang diterima Jubi sehari sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi harus segera memberikan keputusan politik hukum untuk memastikan kasus Paniai diproses sesuai dengan prinsip HAM.

Terlebih lagi ini merupakan janji Presiden Jokowi sendiri yang secara langsung disampaikan di depan masyarakat Papua pada Desember 2014, dua pekan pasca peristiwa Paniai tersebut.

“Proses hukum dalam skema pelanggaran berat HAM atas kasus Paniai 2014 merupakan kesempatan bagi Presiden untuk membuktikan janji keadilan bagi masyarakat Paniai khususnya dan masyarakat Papua umumnya,” kata Damanik.

Katanya, kesempatan bagi Presiden untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM yang berat atas kasus Paniai ini sebetulnya merupakan tindakan yang masih terbuka dan dapat dilaksanakan oleh Presiden. (*)

Editor: Syam Terrajana

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top